Aspirasimediarakyat.com, Palembang — Di tengah komitmen konstitusional yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD, gelombang protes mencuat di Sumatera Selatan setelah muncul dugaan pengendapan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan praktik suap dalam penunjukan kepala sekolah, situasi yang memantik pertanyaan mendasar tentang integritas tata kelola pendidikan sekaligus menyoroti ironi ketika beban biaya masih dirasakan oleh orang tua siswa di tengah klaim pembiayaan negara yang semestinya meringankan.
Aksi unjuk rasa digelar oleh Lembaga Pemerhati Kebijakan dan Advokasi di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Senin (13/4/2026), sebagai bentuk kegelisahan publik terhadap praktik yang dinilai menyimpang dari tujuan dasar kebijakan pendidikan nasional.
Massa aksi menyoroti dugaan pengendapan Dana BOS yang semestinya digunakan untuk menunjang operasional sekolah, namun justru diduga tidak tersalurkan secara optimal kepada satuan pendidikan hingga memicu tanda tanya besar.
Fenomena ini menjadi kontras mencolok, sebab di lapangan, orang tua siswa masih menghadapi berbagai pungutan seperti pembelian buku, biaya pembangunan, hingga kebutuhan sarana dan prasarana lainnya yang seharusnya dapat ditekan melalui pemanfaatan dana negara.
Dalam orasinya, Erik Syailendra menegaskan bahwa Dana BOS merupakan dana alokasi khusus nonfisik yang memiliki fungsi strategis untuk mendukung operasional pendidikan, terutama pada aspek nonpersonalia yang krusial bagi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.
“Dana BOS bukan untuk disimpan. Ini menjadi tanda tanya besar, dana tersebut disimpan untuk kepentingan apa,” ujar Erik, menyoroti dugaan adanya praktik pengendapan yang berpotensi merugikan peserta didik.
Sorotan semakin tajam setelah mencuatnya kasus pembobolan Dana BOS di SMA Negeri 2 Prabumulih dengan nilai kerugian lebih dari Rp942 juta, yang sekaligus memperkuat dugaan bahwa pengelolaan dana tersebut belum berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Koordinator lapangan, Solahuddin M.K., mengungkapkan bahwa indikasi pengendapan semakin kuat karena dana BOS tahun anggaran 2025 hingga awal 2026 disebut belum dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana mestinya.
Menurutnya, dengan alokasi sekitar Rp1,5 juta per siswa, Dana BOS seharusnya menjadi instrumen nyata untuk meringankan beban biaya pendidikan, bukan sekadar angka dalam laporan administratif.
Di sisi lain, isu yang tak kalah mengemuka adalah dugaan praktik suap atau “bribery” dalam proses penunjukan bakal calon kepala sekolah SMA/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.
Koordinator lapangan lainnya, M. Rohman Nasution, menyatakan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi yang telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk konvensi internasional yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
“Berdasarkan informasi masyarakat, terdapat dugaan praktik jual beli jabatan dalam penunjukan kepala sekolah. Ini harus diusut secara serius,” tegas Rohman, menambahkan tekanan terhadap pentingnya penegakan hukum.
“Dugaan tersebut tidak hanya mencederai prinsip meritokrasi dalam dunia pendidikan, tetapi juga berpotensi melahirkan kepemimpinan sekolah yang tidak berbasis kompetensi, melainkan kepentingan transaksional.”
Dalam konteks hukum, pengelolaan Dana BOS sebenarnya telah diatur secara ketat melalui berbagai regulasi yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta penggunaan tepat sasaran untuk mendukung operasional sekolah.
Ketika dana tersebut diduga tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya, maka hal itu tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga berpotensi masuk dalam ranah pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara.
Massa aksi pun mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Hj. Mondyaboni, untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait penggunaan Dana BOS dan mekanisme penunjukan kepala sekolah.
Selain itu, mereka meminta adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, guna memastikan seluruh dugaan tersebut dapat ditelusuri secara objektif dan transparan.
“Kepala Dinas Pendidikan tidak boleh diam. Harus ada langkah konkret dan transparansi kepada publik,” ujar Rohman, menegaskan tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, namun substansi tuntutan yang disuarakan menunjukkan adanya kegelisahan mendalam terhadap arah tata kelola pendidikan di daerah tersebut.
Massa juga menyatakan akan membawa laporan ini ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai bentuk komitmen untuk mengawal proses hukum hingga tuntas, sekaligus memastikan tidak ada praktik yang luput dari pengawasan.
Situasi ini mencerminkan bahwa persoalan pendidikan tidak semata soal kurikulum dan kualitas pengajaran, tetapi juga menyangkut integritas pengelolaan anggaran yang menjadi fondasi utama keberlangsungan sistem.
Ketika dana yang seharusnya menjadi penopang operasional justru diduga terhambat dalam penyaluran atau penggunaannya, maka dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan akses pendidikan terjangkau.
Gelombang kritik ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon administratif, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.
Di tengah harapan besar terhadap sistem pendidikan yang adil dan inklusif, dugaan penyimpangan anggaran dan praktik transaksional dalam jabatan menghadirkan ironi yang menuntut pembenahan serius, agar setiap rupiah dana publik benar-benar kembali kepada tujuan utamanya: mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa membebani masyarakat secara diam-diam melalui celah yang tak terlihat.
