Aspirasimediarakyat.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana besar di bidang pendidikan saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (15/8/2025). Dalam forum yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, ia menekankan perlunya memperluas keberadaan SMA Taruna Nusantara di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, pendidikan berbasis kedisiplinan dan pembentukan karakter seperti di Taruna Nusantara sangat relevan dengan tantangan bangsa ke depan. “Kami juga akan menambah sekolah Taruna Nusantara terintegrasi di seluruh pelosok negeri,” ujar Prabowo di hadapan anggota parlemen dan tamu undangan.
Hingga saat ini, SMA Taruna Nusantara baru terdapat di tiga kota, yaitu Magelang, Cimahi, dan Malang. Dengan rencana ekspansi, sekolah berkarakter semi-militer tersebut diharapkan tidak hanya menjadi simbol prestise, melainkan juga wadah untuk mencetak calon pemimpin bangsa di berbagai sektor.
Gagasan ini muncul seiring kebutuhan memperkuat pendidikan nasional yang tidak hanya fokus pada kecerdasan akademis, tetapi juga pada pembentukan disiplin, kepemimpinan, dan integritas. Prabowo menilai, di tengah dinamika global, generasi muda Indonesia membutuhkan fondasi moral dan karakter yang lebih kokoh.
Selain memperbanyak SMA Taruna Nusantara, Prabowo juga menekankan pentingnya Sekolah Rakyat sebagai instrumen pemerataan pendidikan. Program ini, menurutnya, telah terbukti efektif dalam menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Saat ini, sudah ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi. Prabowo menargetkan jumlah tersebut akan meningkat menjadi 200 sekolah pada tahun depan dan bertambah hingga 300 sekolah pada periode selanjutnya. “Ini adalah salah satu langkah konkret untuk memutus rantai kemiskinan absolut melalui pendidikan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2. Para siswa tidak hanya menerima pendidikan, tetapi juga fasilitas asrama dengan kebutuhan hidup yang dijamin negara, mulai dari makan hingga seragam.
Kebijakan ini merefleksikan prinsip dasar negara dalam penyediaan layanan publik yang adil. Dalam kerangka hukum nasional, penyelenggaraan pendidikan diatur sebagai hak warga negara yang wajib dipenuhi pemerintah. Dengan memperluas akses pendidikan gratis dan berbasis asrama, pemerintah dinilai menjalankan amanat konstitusi secara nyata.
Prabowo juga menegaskan, melalui sistem ini, kemiskinan tidak perlu menjadi warisan turun-temurun. Anak-anak dari keluarga kurang mampu berhak mendapat kesempatan yang sama untuk mengubah nasib. Ia menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah jalan utama untuk memutus siklus ketidakadilan sosial yang masih kuat mengakar.
SMA Taruna Nusantara sendiri memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan Indonesia. Sekolah ini lahir dari gagasan Menteri Pertahanan dan Keamanan L.B. Moerdani pada 20 Mei 1985, dengan tujuan membangun generasi muda yang berdisiplin tinggi serta berorientasi pada kepemimpinan.
Pola pendidikan di sekolah ini sering dianggap mirip dengan akademi militer, meski tetap berlandaskan kurikulum umum. Siswa diasramakan, mengikuti program fisik, mental, dan akademis yang terintegrasi. Hasilnya, lulusan Taruna Nusantara banyak yang berhasil menempati posisi strategis, baik di bidang militer, pemerintahan, maupun sektor sipil.
Dengan memperluas jangkauan sekolah ini, pemerintah berupaya menyebarkan nilai-nilai kedisiplinan dan kepemimpinan ke lebih banyak daerah. Hal ini juga dapat memperkecil kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pelosok.
Dari perspektif regulasi, langkah ini selaras dengan prinsip otonomi pendidikan yang memberikan ruang bagi negara untuk mengembangkan model sekolah khusus sesuai kebutuhan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa pendidikan harus adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam konteks ini, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi pelengkap bagi program pendidikan formal. Dengan pola asrama gratis dan biaya ditanggung negara, kebijakan ini dapat dilihat sebagai implementasi dari kebijakan afirmatif yang berpihak pada kelompok paling rentan.
Selain itu, penekanan pada pendidikan berbasis karakter dan kepemimpinan sejalan dengan prinsip good governance. Pendidikan tidak lagi sekadar mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk manusia yang berintegritas, mampu mengambil keputusan, dan siap menghadapi tantangan global.
Reformasi pendidikan yang dicanangkan Prabowo juga mencerminkan arah baru pembangunan nasional. Fokus pada generasi muda sebagai modal utama bangsa memperlihatkan kesadaran bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berjalan tanpa sumber daya manusia yang kuat.
Namun, tantangan implementasi tetap ada. Pemerintah harus menyiapkan regulasi teknis, pendanaan berkelanjutan, serta memastikan kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat maupun SMA Taruna Nusantara baru tetap terjaga. Pengawasan ketat dan sistem evaluasi menjadi kunci agar program ini tidak hanya menjadi proyek pencitraan.
Meski begitu, semangat untuk memperluas akses pendidikan jelas mendapat apresiasi publik. Di tengah kebutuhan mendesak akan pemerataan, gagasan ini dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia.
Dengan menegaskan kembali peran negara dalam pendidikan, Prabowo berusaha menempatkan pendidikan sebagai alat utama membangun bangsa. Upaya menambah SMA Taruna Nusantara dan Sekolah Rakyat bukan sekadar program, melainkan langkah strategis untuk memastikan masa depan Indonesia berada di tangan generasi yang tangguh, berkarakter, dan siap memimpin.
