Aspirasimediarakyat.com — Dalam gegap gempita pembangunan yang sering kali menyanjung kemajuan industri dan pertumbuhan ekonomi, Indonesia diam-diam berhadapan dengan ancaman baru yang tak kalah mematikan: krisis lingkungan dan kesenjangan tenaga kerja hijau. Di tengah pusaran globalisasi dan pemanasan bumi yang kian menggila, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI mencoba menyalakan pelita baru. Mereka menetapkan delapan bidang prioritas riset nasional — langkah strategis yang tak hanya menyentuh laboratorium dan ruang akademik, tapi juga jantung masa depan bangsa.
Langkah ini bukan sekadar wacana ilmiah atau dokumen kebijakan yang berhenti di atas meja birokrasi. Ia adalah upaya konkret menyiapkan arah baru bagi riset nasional agar selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan. Dalam bahasa sederhana, negara mulai menautkan sains dengan keberlanjutan hidup manusia dan alam — sesuatu yang selama ini kerap terpisah oleh tembok kepentingan jangka pendek.
Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemdiktisaintek, Ardi Findyartini, mengungkapkan bahwa arah baru riset nasional kini berpijak pada konsep green jobs — pekerjaan hijau yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan mendukung pelestarian sumber daya alam. “Ada delapan prioritas nasional yang kita arahkan ke sana. Aspek green jobs ini penting karena kita berharap semua bidang riset punya kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan,” ujar Ardi dalam konferensi pers pembukaan Science Film Festival 2025 di Jakarta, Selasa (4/11).
Kedelapan bidang riset itu meliputi: pangan, energi terbarukan, kesehatan (obat), transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, serta kemandirian sosial dan budaya. Semua diarahkan agar riset tidak lagi berhenti pada pencapaian teknis, melainkan ikut menumbuhkan sektor-sektor kerja hijau yang dibutuhkan dunia di masa depan.
Langkah Kemdiktisaintek ini dapat dibaca sebagai isyarat bahwa negara mulai sadar: pertumbuhan ekonomi tanpa kesadaran ekologis adalah bencana yang ditunda. Indonesia tak bisa terus menambang, menebang, dan mengeruk tanpa menanam, memperbaiki, dan melestarikan. Di sinilah green jobs menjadi benteng moral sekaligus strategi ekonomi baru — menciptakan lapangan kerja tanpa harus menjarah bumi.
Namun di sisi lain, realitas masih menyisakan ironi. Ribuan lulusan perguruan tinggi setiap tahun justru terjebak dalam dunia kerja yang jauh dari nilai keberlanjutan. Sektor industri yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar masih didominasi oleh kegiatan yang merusak lingkungan: tambang terbuka, pabrik emisi tinggi, hingga pertanian berbasis kimia berlebihan. Inilah jurang antara cita dan fakta yang coba dijembatani oleh kebijakan riset hijau ini.
Ardi menekankan, green jobs tidak selalu berarti menciptakan pekerjaan baru dari nol. Banyak sektor yang sudah ada dapat disesuaikan agar berkontribusi pada kelestarian lingkungan. “Kita tidak secara khusus menamai program ini green jobs, tetapi semua bidang riset yang masuk delapan prioritas nasional itu akan diintegrasikan dengan aspek keberlanjutan,” jelasnya.
Pernyataan itu memperlihatkan arah kebijakan yang lebih realistis — tidak revolusioner, tetapi evolusioner. Pemerintah ingin mengubah cara pandang, bukan sekadar struktur kerja. Perguruan tinggi, mahasiswa, dan peneliti diharapkan menjadi motor utama transformasi ini dengan menjadikan riset mereka berorientasi pada keberlanjutan.
Kemdiktisaintek pun membuka ruang kolaborasi lintas sektor: dunia pendidikan, industri, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan inovasi riset yang aplikatif, bukan hanya tumpukan jurnal akademik yang tak pernah menyentuh publik. Dengan riset yang lebih berpihak pada manusia dan bumi, arah pembangunan Indonesia bisa lebih sehat dan berkeadilan.
Namun di tengah ambisi besar itu, ada pertanyaan yang mencuat: apakah pemerintah siap membiayai transformasi ini secara serius? Sebab tanpa dukungan anggaran, riset hijau hanya akan menjadi jargon kosong di balik seminar megah. Di sinilah dibutuhkan komitmen politik, bukan sekadar kebijakan administratif.
Kritikus lingkungan menilai, selama ini riset di Indonesia masih terlalu bergantung pada agenda ekonomi jangka pendek. Industri menuntut inovasi yang mendukung efisiensi produksi, bukan pelestarian lingkungan. Sementara peneliti yang fokus pada energi bersih atau pertanian berkelanjutan sering terpinggirkan dari prioritas pendanaan.
Di titik ini, pemerintah harus berani menentang arus lama: bahwa keuntungan tak selalu diukur dari laba, tetapi dari keberlanjutan kehidupan. Menanam pohon lebih berharga daripada membangun pabrik yang mempercepat kehancuran bumi. Menyediakan pekerjaan hijau lebih bermakna daripada sekadar menambah angka penyerapan tenaga kerja tanpa arah ekologis.
Kemdiktisaintek menyadari bahwa perjalanan ini tak mudah. Diperlukan dukungan regulasi yang kuat, dari sistem pendidikan hingga kebijakan industri. Integrasi riset, kurikulum, dan kebutuhan tenaga kerja hijau harus berjalan beriringan agar generasi muda tak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sadar lingkungan.
Program ini juga akan bersinggungan dengan target nasional lain, seperti Indonesia Emas 2045 dan agenda Net Zero Emission 2060. Dengan riset yang mendukung green jobs, Indonesia dapat memperkuat posisi globalnya sebagai negara dengan kontribusi nyata terhadap isu perubahan iklim.
Ardi menambahkan, Indonesia sebagai bagian dari “paru-paru dunia” punya tanggung jawab besar untuk memelihara keseimbangan ekologis. “Kita punya peran besar, karena kalau kita abai, dunia pun akan kehilangan keseimbangannya,” katanya.
Langkah awal yang kini ditempuh Kemdiktisaintek ialah mendorong minat siswa dan mahasiswa agar tertarik mengembangkan unsur keberlanjutan di setiap bidang keilmuan. Sebab kesadaran ekologis, kata Ardi, tidak bisa ditanamkan dengan peraturan, tetapi dengan pendidikan dan teladan.
Kebijakan ini, jika dijalankan konsisten, berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam reformasi pendidikan dan riset nasional. Ia akan mengubah arah pembangunan dari sekadar mengejar pertumbuhan menjadi menjaga keberlangsungan hidup manusia dan alam.
Namun, seperti kebijakan progresif lain, semua ini akan kembali diuji di lapangan: apakah benar riset nasional akan bebas dari kepentingan korporasi? Apakah dana riset tidak lagi mengalir ke proyek-proyek “kosmetik” yang hanya menguntungkan segelintir pihak? Pertanyaan ini masih menggantung, menunggu pembuktian nyata.
Perjuangan mewujudkan pekerjaan hijau bukan sekadar urusan kementerian atau universitas. Ia adalah pertarungan moral antara keserakahan dan keberlanjutan. Antara kerakusan manusia dan daya tahan bumi yang semakin lemah. Di sanalah Kemdiktisaintek kini berdiri — di persimpangan sejarah — menantang masa depan dengan satu keyakinan: bahwa ilmu pengetahuan sejati bukan hanya untuk membangun, tetapi juga untuk menyelamatkan kehidupan.
