Aspirasimediarakyat.com – Upaya menyeluruh untuk menanggulangi banjir di Kota Palembang akhirnya memasuki babak baru. Pemerintah Kota bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII menggagas proyek penataan menyeluruh terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan prioritas utama di Sub-DAS Sungai Bendung. Kawasan ini selama bertahun-tahun menjadi titik langganan banjir yang kerap merugikan ribuan warga.
Inisiatif ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, dalam forum koordinasi lintas instansi yang digelar pada Jumat (4/7/2025). Pemerintah daerah menilai bahwa banjir tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan reaktif, melainkan harus melalui intervensi struktural dan sosial yang simultan.
“Wilayah DAS Bendung menyumbang sebagian besar genangan saat musim hujan. Mulai Juli ini, kita akan lakukan normalisasi dan pelebaran sungai untuk mengurangi potensi banjir,” ujar Ratu Dewa dalam keterangannya.
Penanganan dilakukan dalam beberapa tahap. Langkah awal menyasar aspek sosial dan legalitas, seperti pembongkaran bangunan liar yang menjorok ke badan sungai, serta penyesuaian terhadap utilitas dasar seperti jaringan pipa PDAM dan kabel listrik milik PLN yang terimbas proyek.
Demi menunjang keberlanjutan program ini, Pemkot Palembang mengalokasikan anggaran dari berbagai sumber. Selain dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah juga tengah menjajaki pembiayaan melalui pinjaman luar negeri (loan) dari Bank Dunia.
Nilai total investasi untuk proyek ini ditaksir lebih dari Rp800 miliar. “Kita serius ingin wujudkan Palembang bebas banjir. Tapi ini bukan kerja satu pihak saja. Partisipasi warga sangat menentukan keberhasilan program ini,” tegas Ratu Dewa.
BBWS Sumatera VIII yang merupakan mitra teknis utama dalam proyek tersebut juga menyampaikan komitmennya. Kepala BBWS, Feriyanto Pawenrusi, menyebut bahwa dari total 19 Sub-DAS di Palembang, empat di antaranya dinilai sebagai kontributor utama banjir: Sungai Bendung, Sekanak, Lambidaro, dan Sungai Buah.
“Untuk Sekanak-Lambidaro, sudah kami bangun 13 kilometer dari target 27 kilometer. Sekarang kami geser fokus ke Sungai Bendung, karena sungai ini mengalir di tengah pusat kota,” kata Feriyanto.
Ia menambahkan, salah satu tantangan terbesar dalam proyek sungai perkotaan adalah penertiban bangunan ilegal yang berdiri di atas jalur inspeksi. Pemerintah tengah melakukan pendekatan persuasif agar warga yang terdampak bersedia direlokasi secara sukarela.
Sejalan dengan itu, Kepala Bappeda Litbang Palembang, Korlena, menjelaskan bahwa proyek Sungai Bendung akan dimulai dengan dana tahap awal sebesar Rp38 miliar dari APBN. Pengerjaan fisik sepanjang 5,4 kilometer dijadwalkan rampung dalam waktu 12 bulan.
“Kita sedang menyelesaikan syarat-syarat administrasi untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia. Termasuk kajian sosial, data kepemilikan lahan, dan skema relokasi,” kata Korlena.
Selain normalisasi, pekerjaan teknis lainnya akan mencakup pelebaran drainase, perbaikan jembatan yang menghambat aliran, serta pembangunan pompa air tambahan. Semua ini akan dimasukkan ke dalam sistem pengendalian banjir terpadu.
Di sisi lain, para pegiat lingkungan menyambut baik rencana ini namun tetap mengingatkan agar pendekatan tidak melulu struktural. Pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan serta restorasi vegetasi bantaran sungai dianggap penting untuk jangka panjang.
Sementara itu, warga yang tinggal di sekitar DAS Bendung berharap bahwa proyek ini tidak hanya menjadi wacana musiman. “Setiap hujan besar, rumah kami selalu tergenang. Semoga program ini benar-benar jalan dan bukan cuma janji politik,” kata Yani, warga RT 04 Kelurahan 20 Ilir.
Pemerintah kota menjamin bahwa proses pembangunan akan berjalan transparan dan melibatkan partisipasi publik. Sosialisasi kepada warga terdampak juga akan terus digencarkan.
Dukungan dari semua pihak, termasuk komunitas lokal dan pelaku usaha, menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan proyek ini. Apalagi, Palembang tengah mengejar target sebagai kota layak huni dan bebas banjir pada 2030.
Dengan dimulainya tahapan fisik proyek di bulan Juli ini, hasil signifikan diharapkan bisa mulai dirasakan warga pada tahun 2026. Kota Palembang kini berada di titik krusial untuk membuktikan bahwa komitmen terhadap pengelolaan lingkungan dan tata ruang bisa dijalankan secara konkret.
Jika berhasil, proyek Sungai Bendung bisa menjadi percontohan nasional bagi kota-kota lain yang mengalami permasalahan serupa. Harapan warga pun menggantung pada pelaksanaan yang konsisten dan pengawasan yang ketat terhadap anggaran serta pelibatan warga sejak awal.
