Aspirasimediarakyat.com — Derasnya aliran Sungai Kelekar pada Kamis sore, 11 Desember 2025, bukan hanya membawa air bah ke wilayah Kota Prabumulih, tetapi juga menyeret satu fakta pahit tentang kondisi infrastruktur publik ketika Jembatan Muara Dua di Kecamatan Prabumulih Timur ambruk, memutus jalur utama warga, mengganggu mobilitas ekonomi, dan membuka kembali perdebatan lama mengenai ketahanan bangunan publik di daerah rawan bencana yang kerap diuji alam, namun kerap pula luput dari pengawasan berkelanjutan dan penilaian risiko yang memadai.
Peristiwa ambruknya Jembatan Muara Dua terjadi di tengah hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut sejak siang hari. Debit air Sungai Kelekar meningkat signifikan, menekan struktur jembatan yang selama ini menjadi urat nadi penghubung warga menuju sejumlah kawasan permukiman dan pusat aktivitas ekonomi di Kota Prabumulih.
Rekaman video dan foto jembatan yang patah di bagian tengah dengan cepat menyebar luas di media sosial. Visual tersebut memperlihatkan betapa rapuhnya struktur penopang ketika dihantam arus sungai yang meluap, sekaligus memicu kecemasan publik akan keselamatan fasilitas serupa di wilayah lain.
Jembatan Muara Dua bukan sekadar lintasan beton, melainkan jalur utama yang setiap hari dilalui kendaraan roda dua, roda empat, hingga angkutan barang. Ambruknya jembatan ini secara langsung memutus akses transportasi dan memaksa warga memutar arah melalui jalur alternatif yang lebih jauh dan sempit.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Prabumulih, Sriyono, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyatakan bahwa jembatan ambruk bersamaan dengan peristiwa banjir yang melanda wilayah Prabumulih Timur.
“Iya benar, Jembatan Muara Dua ambruk,” kata Sriyono, Jumat (12/12/2025), seraya menambahkan bahwa peristiwa itu terjadi pada sore hari saat debit air sungai sedang tinggi.
Sriyono menjelaskan bahwa peningkatan debit air Sungai Kelekar menjadi faktor utama yang memicu kegagalan struktur jembatan. Tekanan air yang kuat menghantam bagian bawah jembatan hingga menyebabkan patahnya konstruksi penopang.
Keterangan senada disampaikan Kapolres Prabumulih AKBP Bobby Kusumawardhana. Menurutnya, persoalan jembatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kondisi tanah di bawah bangunan yang telah lama mengalami penurunan.
“Kontur tanah di bawahnya lembut dan sudah beberapa kali amblas. Ditambah arus air yang kuat membuat bagian penopang tidak mampu bertahan,” ujar Bobby, menjelaskan kombinasi faktor teknis yang mempercepat keruntuhan jembatan.
Bobby memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa risiko keselamatan warga tetap menjadi perhatian utama, terutama di tengah cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Pihak kepolisian bersama instansi terkait langsung melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian. Arus lalu lintas dialihkan ke sejumlah jalur alternatif di sekitar Kelurahan Muara Dua untuk mencegah kecelakaan lanjutan dan memastikan aktivitas warga tetap berjalan meski dengan keterbatasan.
Imbauan kewaspadaan pun disampaikan kepada masyarakat. Warga diminta lebih berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika hujan deras turun dan debit sungai meningkat secara tiba-tiba.
“Namun, di balik respons darurat tersebut, ambruknya Jembatan Muara Dua menyingkap persoalan struktural yang lebih dalam. Infrastruktur publik yang berdiri di atas tanah labil dan berada di kawasan rawan banjir semestinya menjalani evaluasi berkala, bukan sekadar diperbaiki saat kerusakan telah menjadi bencana.”
Ketika jembatan-jembatan vital runtuh satu per satu, yang sesungguhnya ambruk bukan hanya beton dan besi, melainkan logika perencanaan yang abai pada mitigasi risiko dan ketahanan jangka panjang, sementara rakyat dipaksa menerima dampaknya dalam bentuk jarak tempuh lebih jauh, biaya logistik meningkat, dan rasa aman yang tergerus.
Fenomena ini mencerminkan ketimpangan antara janji pembangunan dan realitas lapangan. Infrastruktur sering dipoles sebagai simbol kemajuan, tetapi pengawasan pascapembangunan kerap tertinggal jauh di belakang spanduk peresmian dan laporan serapan anggaran.
Dalam perspektif hukum dan tata kelola, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik seharusnya merujuk pada prinsip kehati-hatian, standar teknis yang ketat, serta kewajiban negara melindungi keselamatan warga sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi kebencanaan dan pekerjaan umum.
Ketidakadilan muncul ketika risiko struktural dibiarkan berlarut, sementara masyarakat menjadi pihak yang menanggung konsekuensi paling nyata. Infrastruktur yang rapuh adalah bentuk kelalaian sistemik yang diam-diam memindahkan beban kegagalan negara ke pundak rakyat.
Pemerintah daerah kini dituntut tidak hanya bergerak cepat memperbaiki Jembatan Muara Dua, tetapi juga melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi jembatan dan fasilitas publik lain yang berada di wilayah rawan banjir. Langkah ini penting untuk mencegah tragedi serupa terulang dengan dampak yang lebih besar.
Peristiwa ambruknya Jembatan Muara Dua menjadi pengingat keras bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada wujud fisik semata. Ketahanan, keselamatan, dan keberlanjutan harus menjadi ruh dari setiap infrastruktur publik, agar rakyat tidak terus-menerus menjadi korban dari sistem yang lalai membaca tanda-tanda alam dan mengabaikan peringatan teknis yang telah lama terlihat.
