Aspirasimediarakyat.com, Semarang — Deretan pohon pisang yang berdiri di tengah jalan rusak Randublatung-Cepu, Kabupaten Blora, bukan sekadar simbol kekecewaan warga terhadap infrastruktur yang tak kunjung pulih, melainkan juga menjadi penanda bagaimana suara masyarakat sering kali harus mencari bentuk paling sederhana namun paling mencolok agar dapat menarik perhatian pengambil kebijakan terhadap persoalan dasar yang menyangkut mobilitas, keselamatan, dan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Kerusakan ruas Jalan Raya Randublatung-Cepu dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik setelah aksi warga menanam pohon pisang di sejumlah titik jalan yang berlubang dan rusak parah viral di media sosial.
Aksi tersebut muncul sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengguna serta menghambat aktivitas masyarakat, terutama warga yang bergantung pada jalur tersebut untuk kegiatan ekonomi dan distribusi hasil pertanian.
Menanggapi polemik yang berkembang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan bahwa ruas jalan tersebut telah masuk dalam program perbaikan dan saat ini sedang memasuki proses lelang pekerjaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menyatakan pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,276 miliar pada tahun 2026 untuk penanganan kerusakan berat di wilayah Desa Kediren.
Menurut Henggar, alokasi anggaran tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki konektivitas jalan provinsi yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat di Kabupaten Blora.
Ia menjelaskan bahwa desain teknis perbaikan saat ini masih dievaluasi sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah agar panjang ruas jalan yang dapat diperbaiki berpotensi ditambah dari perencanaan awal.
“Di tengah sorotan publik yang mengeras akibat jalan berlubang yang berubah menjadi jebakan bagi kendaraan dan simbol ketimpangan pelayanan infrastruktur, pemerintah daerah berupaya meyakinkan masyarakat bahwa proses perbaikan tidak berhenti pada janji, melainkan telah masuk tahap administratif yang menjadi prasyarat sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.”
Selain ruas Randublatung-Cepu, Pemprov Jawa Tengah juga menyebut telah melakukan penanganan pada ruas Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang melintasi Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan.
Penanganan ruas tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp19,92 miliar pada tahun 2025. Investasi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat jaringan jalan provinsi di wilayah Blora.
Data pemerintah provinsi menunjukkan total panjang jalan provinsi di Kabupaten Blora mencapai 101,5 kilometer. Untuk periode 2025 hingga 2026, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp45,86 miliar.
Tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah juga mengajukan dukungan pembiayaan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD.
Henggar menyebut terdapat tiga ruas jalan di Kabupaten Blora yang telah diusulkan masuk dalam program tersebut. Salah satunya adalah ruas yang saat ini menjadi perhatian masyarakat karena kerusakannya cukup signifikan.
“Dan ini telah kami usulkan ke Inpres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik,” ujar Henggar.
Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah provinsi, dukungan pendanaan yang diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui program IJD mencapai Rp46,6 miliar untuk percepatan penanganan ruas Singget-Doplang-Cepu.
Meski demikian, polemik jalan rusak di Blora tidak dapat dilepaskan dari pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang sebelumnya memicu kekecewaan sebagian warga setempat terkait prioritas pembangunan infrastruktur.
Kekecewaan itu mencuat setelah Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai kondisi jalan provinsi Randublatung-Cepu dalam forum Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Kudus pada 26 Mei lalu.
Dalam forum tersebut, Sri menegaskan bahwa jalan tersebut memiliki fungsi strategis sebagai penunjang ketahanan pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kerusakan yang terjadi telah lama menjadi keluhan warga karena mengganggu mobilitas serta meningkatkan risiko kecelakaan.
Alih-alih meredakan keresahan, respons yang muncul saat itu justru memantik perdebatan publik mengenai prioritas pembangunan. Dari sinilah lahir aksi simbolik warga yang menanam pohon pisang di badan jalan, sebuah bahasa protes yang sederhana namun efektif menarik perhatian banyak pihak.
Persoalan jalan rusak di Blora memperlihatkan bahwa infrastruktur bukan sekadar urusan aspal, beton, atau angka-angka dalam dokumen anggaran, melainkan berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, biaya logistik, keselamatan pengguna jalan, hingga produktivitas ekonomi daerah; sebab bagi warga yang setiap hari melintasi jalan tersebut, lubang di jalan bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga cerminan seberapa cepat negara hadir menjawab kebutuhan dasar rakyat yang selama ini menunggu kepastian, bukan sekadar janji perbaikan yang berulang dari tahun ke tahun.
Editor: Kalturo
