Aspirasimediarakyat.com — Kejaksaan Agung RI sepanjang 2025 memaparkan deretan penanganan perkara korupsi bernilai raksasa yang tidak hanya mencatat besaran kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah, tetapi juga membuka kembali perdebatan serius tentang tata kelola, akuntabilitas pejabat publik, relasi kuasa ekonomi–politik, efektivitas penegakan hukum, serta seberapa jauh negara mampu memastikan bahwa kerugian uang rakyat benar-benar dipulihkan secara berkeadilan dan transparan dalam kerangka hukum yang dapat diuji publik.
Paparan tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Anang Supriatna, yang merinci empat perkara besar yang menjadi sorotan utama penegakan hukum sepanjang 2025 karena skala kerugian negara dan dampak sistemiknya terhadap keuangan publik.
Anang menjelaskan, kasus pertama adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola produk minyak dan pemberian subsidi pada rentang 2018–2023 yang telah masuk tahap penuntutan dan mencatat nilai kerugian negara paling besar tahun ini.
Perkara tata kelola minyak dan subsidi tersebut menyeret nama pengusaha Riza Chalid dengan nilai kerugian negara mencapai Rp285.017.731.964.389, sebuah angka yang menggambarkan kebocoran fiskal dalam skala ekstrem di sektor strategis energi nasional.
“Yang pertama kan sudah naik ke penuntutan. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola produk minyak dan pemberian subsidi yang mengakibatkan kerugian negara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dengan nilai kerugian Rp285 triliun,” ujar Anang dalam keterangannya di Kantor Kejaksaan Agung RI, Rabu (31/12/2025).
Kasus kedua yang dipaparkan adalah perkara pidana korupsi pengadaan perangkat chromebook di sektor pendidikan, yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dengan nilai kerugian negara sebesar Rp1,98 miliar.
Meski nilainya jauh lebih kecil dibanding perkara energi, Anang menegaskan bahwa kasus chromebook tetap memiliki dimensi strategis karena menyangkut kebijakan publik di sektor pendidikan, pengadaan barang negara, serta prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.
Perkara ketiga adalah pidana korupsi pemberian kredit oleh sejumlah bank, yakni PT Bank Negara Indonesia, beberapa Bank Pembangunan Daerah, Bank Jawa Barat dan Banten, Bank DKI, serta Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sritex beserta entitas anak usahanya.
Anang menyebut, kerugian negara dalam perkara kredit perbankan tersebut mencapai Rp1 triliun 354 miliar, yang menunjukkan lemahnya manajemen risiko, pengawasan internal perbankan, serta potensi konflik kepentingan dalam penyaluran kredit skala besar.
Gelombang perkara ini memperlihatkan pola yang mengusik nalar publik: ketika sektor energi, pendidikan, dan perbankan—yang seharusnya menjadi tulang punggung kesejahteraan—justru berubah menjadi ladang kebocoran anggaran, negara tampak seperti kapal besar yang bocor di banyak sisi, sementara rakyat diminta terus percaya bahwa setiap tetes air yang hilang akan kembali melalui mekanisme hukum yang panjang dan berliku.”
Ketimpangan antara besarnya kerugian negara dan lambannya pemulihan penuh mencerminkan wajah ketidakadilan struktural yang menampar rasa keadilan publik. Uang rakyat diperlakukan seperti bancakan yang boleh menguap, sementara konsekuensi sosialnya dibiarkan ditanggung masyarakat luas.
Perkara keempat adalah kasus importasi gula yang menyeret nama mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp578 miliar.
Dalam kasus ini, Anang menjelaskan bahwa Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto sehingga tidak dijatuhi hukuman, meskipun proses hukum telah mengungkap adanya kerugian negara yang signifikan.
Di luar penanganan perkara, Kejaksaan Agung RI juga melaporkan keberhasilan pemulihan aset sepanjang 2025 dengan total nilai mencapai Rp19,6 triliun, yang diklaim sebagai hasil dari berbagai mekanisme hukum yang tersedia.
Anang memaparkan, mekanisme pemulihan aset tersebut meliputi lelang, penjualan langsung, pemberian hibah, setoran uang tunai, serta penyelesaian uang pengganti sesuai putusan pengadilan.
Dalam dokumen pemaparan Kejaksaan Agung, mekanisme penyelesaian uang pengganti menjadi kontributor terbesar pemulihan aset dengan nilai Rp18,6 triliun, disusul setoran uang tunai Rp424,8 miliar dan lelang atau penjualan langsung sebesar Rp304,1 miliar.
Sementara itu, mekanisme dengan nilai terkecil berasal dari pemberian hibah, yakni Rp232,9 miliar, yang tetap dicatat sebagai bagian dari upaya pengembalian kerugian keuangan negara.
Paparan Kejaksaan Agung ini memperlihatkan bahwa perang melawan korupsi bukan sekadar soal menghukum pelaku, melainkan menguji konsistensi negara dalam menutup kebocoran, memulihkan hak publik, dan memastikan setiap rupiah yang dirampas kembali memiliki dampak nyata bagi kepentingan rakyat, bukan berhenti sebagai angka statistik dalam laporan tahunan.
