Aspirasimediarakyat.com, Palembang — Di tengah tuntutan pembangunan yang terus membesar sementara ruang fiskal daerah kerap terasa menyempit, Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan mendorong perubahan cara pandang terhadap sumber pendapatan daerah: bahwa aset pemerintah tidak boleh terus menjadi benda mati dalam daftar inventaris, melainkan harus diubah menjadi instrumen produktif yang mampu menopang kemandirian fiskal, memperkuat pelayanan publik, dan menjawab kebutuhan rakyat secara lebih nyata.
Kesadaran itu menjadi titik tekan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang digelar untuk membedah potensi retribusi serta pendapatan dari pengelolaan aset daerah.
Forum tersebut tidak hanya menjadi ruang administratif, tetapi juga arena evaluasi terhadap bagaimana pemerintah daerah selama ini memperlakukan aset dan sumber pendapatannya sendiri.
Pansus menghadirkan dua organisasi perangkat daerah strategis, yakni Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, sebagai sektor utama yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Turut mendampingi pembahasan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan arah kebijakan yang dibahas memiliki dasar teknis dan hukum yang kuat.
Ketua Pansus menegaskan bahwa Sumatera Selatan membutuhkan strategi baru dalam membangun kekuatan fiskal daerah, terutama melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Melalui rapat ini, kami ingin menggali secara detail potensi-potensi yang bisa dioptimalkan, baik dari sisi retribusi jasa layanan maupun pengelolaan aset daerah agar lebih produktif,” ujarnya.
Pernyataan itu menyiratkan satu hal penting: PAD tidak boleh lagi dipahami sekadar angka target dalam APBD, tetapi sebagai ukuran kemampuan daerah berdiri lebih mandiri.
Dari paparan Dinas Perhubungan, diketahui bahwa sektor transportasi masih menyimpan peluang besar melalui retribusi terminal, pengujian kendaraan bermotor atau KIR, layanan dermaga, hingga pemanfaatan fasilitas pendukung transportasi.
“Namun, potensi itu belum sepenuhnya terkonversi menjadi penerimaan optimal akibat kendala klasik seperti keterbatasan sarana, lemahnya digitalisasi layanan, dan belum terintegrasinya data penerimaan. Padahal, dalam konteks modern, kebocoran kecil dalam sistem retribusi dapat berubah menjadi lubang besar dalam struktur keuangan daerah apabila dibiarkan berlarut.”
Sementara itu, Dinas Pendidikan memaparkan peluang dari pemanfaatan aset pendidikan seperti gedung, lahan, aula, serta fasilitas penunjang lainnya yang dapat dikerjasamakan secara legal dengan pihak ketiga.
Pendekatan itu menegaskan bahwa sekolah bukan hanya ruang belajar, tetapi juga bagian dari ekosistem aset publik yang dapat dikelola produktif tanpa mengganggu fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan.
Dari sisi teknis fiskal, Bapenda menekankan perlunya integrasi data, inovasi pemungutan, dan percepatan digitalisasi sistem untuk menutup ruang kebocoran sekaligus meningkatkan akuntabilitas.
Digitalisasi dipandang bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak agar tata kelola penerimaan daerah tidak tertinggal oleh perkembangan zaman.
BPKAD kemudian mengingatkan persoalan mendasar yang sering luput dari perhatian, yakni inventarisasi aset yang belum sepenuhnya akurat dan legalitas lahan yang masih membutuhkan percepatan.
Tanpa data aset yang valid, pemerintah daerah ibarat mengelola rumah besar dengan banyak ruangan, tetapi tidak tahu pintu mana yang bisa dibuka untuk menghasilkan nilai ekonomi.
Di sisi lain, Biro Hukum Setda Sumsel menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pusat dan daerah agar setiap inovasi peningkatan PAD tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Peringatan itu penting, sebab kreativitas fiskal tanpa pagar hukum yang kuat justru dapat berubah menjadi jebakan administratif yang merugikan pemerintah sendiri.
Melalui rapat ini, DPRD Sumsel menegaskan komitmennya mendorong seluruh OPD untuk lebih progresif: mengubah aset pasif menjadi aset produktif, mempercepat digitalisasi layanan, dan memastikan setiap peluang pendapatan dikelola dengan transparan.
Bagi masyarakat, pembahasan seperti ini mungkin terdengar teknis dan jauh dari keseharian, padahal dampaknya sangat dekat: kualitas jalan, layanan pendidikan, transportasi publik, hingga kesehatan sangat bergantung pada seberapa kuat daerah membangun kemandirian fiskalnya; sebab daerah yang kuat bukan yang paling banyak menerima transfer, melainkan yang paling cerdas mengelola rumah tangganya sendiri demi kesejahteraan rakyat.
Editor: Kalturo
