aspirasimediarakyat.com – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Guru Besar FEB UI Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty, mengimbau Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS). Menurut Telisa, respons balasan seperti yang dilakukan China justru bisa merugikan Indonesia dalam jangka panjang.
Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenakan tarif impor baru oleh AS hingga mencapai 32 persen. Kebijakan ini disebut berkaitan dengan defisit perdagangan AS ke Indonesia yang berdasarkan data tahun 2024 mencapai USD 14,34 miliar. Telisa mengingatkan bahwa langkah retaliasi seperti kenaikan tarif balasan hanya akan memicu eskalasi perang dagang yang kontraproduktif.
“Jika ingin menurunkan tarif masuk ke AS, maka kita harus menunjukkan upaya untuk menyederhanakan hambatan non-tarif dan membuktikan tidak ada manipulasi kurs,” kata Telisa dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4). Ia menegaskan bahwa pendekatan negosiasi yang disertai reformasi regulasi akan lebih strategis untuk memperbaiki hubungan perdagangan bilateral.
Telisa juga mengingatkan dampak negatif dari kebijakan retaliasi yang dapat menciptakan efek domino. Ia menyebutkan bahwa langkah ini berisiko memperburuk hubungan dagang antara Indonesia dan AS, serta mengurangi potensi investasi asing. Sebagai gantinya, ia menyarankan pemerintah untuk memperkuat daya saing produk ekspor nasional agar lebih kompetitif di pasar internasional.
Selain itu, Telisa menyoroti kemungkinan terjadinya trade diversion, yaitu pengalihan pasar ekspor dari AS ke negara lain. Meski negara seperti Tiongkok menghadapi hambatan ekspor ke AS, Indonesia belum tentu menjadi tujuan utama peralihan ini. “Substitusi pasar ekspor dari AS biasanya diarahkan ke negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Uni Eropa. Indonesia mungkin menjadi pilihan, tetapi bukan yang utama,” jelasnya.
Dalam hal ini, Telisa mendorong pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya barang impor dalam jumlah besar ke Indonesia, terutama dari negara-negara seperti Tiongkok. Pemerintah juga diharapkan memperkuat instrumen pengamanan pasar domestik agar tidak menciptakan hambatan yang dianggap diskriminatif di mata internasional.
Sebagai anggota ASEAN, BRICS, dan G20, Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan jalur diplomasi multilateral dalam merespons dinamika global. Meskipun pemerintahan AS di bawah Presiden Trump cenderung mengutamakan kesepakatan bilateral, langkah kolektif di tingkat kawasan tetap penting untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat.
“Multilateral diplomacy harus tetap berjalan. Tapi di saat yang sama, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan sektoral untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” tambah Telisa. Ia menyebut sektor-sektor seperti minyak sawit dan tekstil sebagai jembatan potensial untuk menjaga komunikasi dagang tetap terbuka dengan AS.
Di sisi lain, Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) juga menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak kebijakan tarif AS terhadap industri otomotif nasional. Sekjen GIAMM, Rachmat Basuki, mengungkapkan bahwa ekspor komponen otomotif Indonesia ke AS saat ini menjadi yang terbesar kedua setelah Jepang. “Ini tentu berdampak besar bagi industri kita, karena sebelumnya tarif masuk ke AS relatif kecil. Sementara produk AS yang masuk ke Indonesia dikenakan tarif jauh lebih tinggi,” ujar Basuki.
GIAMM mengusulkan penerapan kebijakan timbal balik atau reciprocal tariff sebagai solusi jangka pendek. “Kalau mereka kenakan tarif tinggi, kita pun perlu menyesuaikan. Namun, jangan lupa opsi lain seperti menurunkan tarif untuk produk AS agar terjadi keseimbangan,” tambahnya. Ia juga mengingatkan potensi serbuan produk murah dari Tiongkok ke pasar Indonesia yang dapat melemahkan daya saing produk lokal.
Sebagai solusi, GIAMM mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk melindungi industri otomotif dari barang impor yang tidak kompetitif secara kualitas maupun harga. “Meski ada tantangan, kami tetap optimis. Pasar Amerika masih terbuka. Selama tarif terhadap Tiongkok tidak lebih rendah dari kita, produsen dalam negeri masih punya peluang,” tegas Basuki.
Telisa dan GIAMM sepakat bahwa pemerintah harus memperkuat diplomasi dagang dengan negara-negara mitra untuk mengurangi dampak negatif kebijakan tarif AS. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap industri nasional agar tetap mampu bersaing di pasar global dan terus berkontribusi pada perekonomian Indonesia.
