Aspirasimediarakyat.com — Persidangan Citizen Lawsuit (CLS) terkait polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memasuki fase pembuktian yang krusial, ketika penggugat mulai mengajukan saksi-saksi kunci untuk menguji batas antara hak publik atas informasi, kewajiban hukum pejabat negara, serta prinsip due process of law yang selama ini menjadi fondasi negara hukum, di tengah tarik-menarik antara dugaan pelanggaran hukum, kewenangan institusional, dan eskalasi konflik yang telah meluas dari ruang pengadilan hingga ruang publik.
Persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta itu kembali menyedot perhatian luas setelah kuasa hukum penggugat, Muhammad Taufiq, menyatakan akan menghadirkan dua saksi dalam agenda sidang lanjutan, yakni Rudjito, alumni Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan angkatan 1985, serta Komjen Pol (Purn) Oegroseno, mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Menurut Taufiq, kehadiran dua saksi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pembuktian materiil dalam gugatan CLS yang diajukan oleh dua alumni UGM lainnya, Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto, yang menilai polemik ijazah ini harus diakhiri melalui mekanisme hukum terbuka agar tidak terus menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di ruang publik.
Gugatan tersebut tidak hanya menyasar Joko Widodo sebagai tergugat utama, tetapi juga melibatkan sejumlah pihak lain, mulai dari Rektor UGM Prof. Ova Emilia, Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Wening Udasmoro, Universitas Gadjah Mada secara kelembagaan, hingga Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dengan dalil adanya tanggung jawab institusional dalam memastikan kepastian hukum.
Hingga sidang pembuktian berjalan, penggugat menyoroti fakta bahwa ijazah asli Jokowi belum pernah diperlihatkan secara langsung dalam persidangan CLS, kondisi yang menurut mereka membuka ruang tafsir hukum sekaligus memperpanjang perdebatan mengenai transparansi pejabat publik.
Dalam keterangannya usai sidang, Taufiq bahkan menilai bahwa selama keaslian ijazah tersebut belum diuji secara terbuka di pengadilan perdata, maka proses pidana yang menjerat sejumlah pihak seperti Roy Suryo, Rismon, dr. Tifa, dan Rizal Fadilah semestinya dihentikan, karena dasar pembuktiannya dinilai belum kokoh.
“Permintaan penghentian perkara pidana itu didasarkan pada logika hukum sederhana: bagaimana mungkin suatu dugaan kebohongan publik diproses pidana, sementara sengketa perdata yang menjadi hulu persoalan belum diuji dan diputus secara tuntas melalui mekanisme pembuktian formal.”
Di tengah pusaran perkara ini, sosok Komjen Pol (Purn) Oegroseno menjadi sorotan tersendiri. Mantan Wakapolri periode 2013–2014 itu dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse dan penegakan hukum, serta kerap menyuarakan pandangan kritis mengenai reformasi institusi dan profesionalisme aparat penegak hukum.
Oegroseno, yang pernah menjadi pendamping langsung Kapolri dalam pengawasan operasional dan kebijakan strategis nasional, dinilai penggugat memiliki kapasitas moral dan teknis untuk memberikan keterangan yang relevan terkait prinsip penegakan hukum, akuntabilitas negara, serta batas kewenangan aparat dalam menangani perkara sensitif.
Sementara itu, dari pihak tergugat, kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, menegaskan bahwa substansi gugatan CLS ini sejatinya hanya mempersoalkan sikap Jokowi yang tidak bersedia memperlihatkan ijazah aslinya kepada Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) saat mendatangi kediamannya pada 16 April 2025.
Irpan menjelaskan bahwa inti persoalan hukum yang diuji pengadilan adalah apakah tindakan tidak memperlihatkan ijazah tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, mengingat TPUA bukanlah pihak yang memiliki kewenangan hukum untuk meminta atau memeriksa dokumen pribadi seseorang, termasuk mantan presiden.
Menurutnya, dari perspektif yuridis, tidak terdapat kewajiban hukum bagi Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya kepada pihak di luar mekanisme resmi, dan argumen tersebut telah disampaikan secara rinci dalam jawaban tergugat di persidangan.
Namun, perkara ini tidak berdiri di ruang hampa. Tuduhan penggunaan ijazah palsu terhadap Jokowi telah beredar sejak 2022 melalui media sosial dan berbagai forum publik, disuarakan oleh sejumlah tokoh, lalu berkembang menjadi polemik nasional yang menyeret aspek reputasi, legitimasi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ketika isu itu terus bergulir tanpa henti, Jokowi mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong ke Polda Metro Jaya pada akhir 2023, yang kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah penyidik menyatakan menemukan unsur pidana.
Laporan lanjutan diajukan pada 30 April 2025, dengan total 12 orang dilaporkan ke Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya, disertai barang bukti berupa ijazah asli, lembar pengesahan skripsi, serta puluhan video digital yang dinilai memuat tudingan tidak berdasar.
Di titik inilah perkara CLS dan proses pidana berjalan beriringan, membentuk simpul konflik hukum yang rumit: satu sisi menuntut pembuktian terbuka demi kepastian hukum, sisi lain menegaskan batas perlindungan hukum atas hak pribadi dan kewenangan institusional.
Ketika hukum terasa berputar-putar tanpa kejelasan, rakyat dipaksa menonton keadilan yang seperti berjalan tertatih, seolah logika hukum tunduk pada kekuasaan tafsir dan prosedur yang saling meniadakan, sementara kepastian yang dijanjikan konstitusi kian menjauh dari jangkauan akal sehat.
Ketidakadilan yang dibiarkan berlarut hanya akan melahirkan kecurigaan kolektif, menggerogoti kepercayaan publik, dan menjadikan hukum tampak seperti alat elit yang kehilangan fungsi melindungi kepentingan warga negara.
Persidangan CLS ijazah Presiden ke-7 RI ini pada akhirnya bukan semata soal selembar dokumen akademik, melainkan ujian serius bagi negara hukum dalam menyeimbangkan hak individu, transparansi pejabat publik, dan kewajiban institusi penegak hukum untuk bekerja jernih, objektif, serta berpihak pada kepastian dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
