Aspirasimediarakyat.com — Korupsi di tubuh birokrasi negeri ini tampaknya tak kunjung reda. Laksana penyakit kronis yang menahun, praktik licik penyimpangan anggaran masih menggerogoti instansi pemerintah dari pusat hingga daerah. Di balik rapat-rapat yang megah dan laporan akuntabilitas yang rapi, ternyata banyak pegawai masih mengantongi uang perjalanan fiktif dan honor siluman yang tak pernah sampai ke tangan pelaksana di lapangan. Negeri ini seolah terbiasa menutup mata terhadap korupsi yang berseragam rapi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyingkap fakta mencengangkan lewat hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Dalam survei itu, sebanyak 56 persen responden internal pemerintah mengakui adanya penerimaan honor atau uang perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Angka ini menunjukkan masih lebarnya jurang antara kebijakan pengelolaan anggaran dengan realitas di instansi pemerintah.
Data tersebut dihimpun dari 390.754 responden yang tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hasilnya, lebih dari separuh responden atau sekitar 57 persen menilai anggaran di instansinya kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pejabat atau pegawai tertentu. Fakta ini menunjukkan betapa lemahnya mekanisme pengawasan internal dan akuntabilitas birokrasi dalam mengelola keuangan negara.
Tak berhenti di situ. Sekitar 48 persen responden juga melihat adanya laporan perjalanan dinas yang tidak sesuai kenyataan, di mana kegiatan dilaporkan selesai, padahal tak pernah dilakukan secara utuh. Lebih mengejutkan lagi, 43 persen responden mengaku tahu adanya pemberian gratifikasi atau imbalan demi mendapatkan promosi dan mutasi jabatan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa “uang pelicin” masih dianggap hal lumrah dalam kultur birokrasi.
“KPK menyebutkan, hasil SPI bukan sekadar data statistik, melainkan potret moral birokrasi yang perlu segera dibenahi. “Integritas bukan hanya soal aturan, tapi tentang perilaku sehari-hari di tempat kerja,” demikian salah satu pernyataan resmi lembaga antirasuah itu.”
Temuan SPI 2024 sekaligus menjadi alarm keras bagi lembaga negara dan daerah. Sebab, jika lebih dari separuh aparatur masih memandang penyimpangan sebagai hal biasa, maka korupsi sudah berubah bentuk menjadi budaya. Budaya yang tak lagi tampak seperti kejahatan, melainkan seperti kebiasaan administratif.
Dalam konteks hukum, penyalahgunaan anggaran negara jelas diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa setiap penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi adalah tindak pidana. Namun, praktik di lapangan sering kali luput dari jerat hukum karena dibungkus dalam mekanisme administratif yang sah secara formal, tetapi cacat secara moral.
KPK menegaskan, lembaganya tidak hanya hadir untuk menindak pelaku korupsi, melainkan juga melakukan pendampingan dan penguatan tata kelola melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Melalui SPI, KPK berusaha menciptakan sistem pencegahan dini terhadap potensi korupsi, dengan melibatkan seluruh unsur birokrasi hingga masyarakat.
SPI sendiri dirancang sebagai instrumen refleksi nasional atas integritas lembaga publik. Hasilnya diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan instansi untuk memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, serta menumbuhkan budaya kerja yang jujur dan transparan.
Saat ini, KPK tengah menjalankan tahapan pengisian kuesioner SPI 2025, yang berlangsung sejak Agustus hingga Oktober 2025. Sebanyak 107 kementerian/lembaga, 38 pemerintah provinsi, 509 pemerintah kabupaten/kota, dan 5 BUMN terlibat dalam survei ini. Cakupan luas ini menunjukkan komitmen KPK untuk menilai integritas birokrasi secara menyeluruh di semua tingkatan pemerintahan.
“KPK juga membuka partisipasi masyarakat dalam SPI 2025, sebagai bagian dari kontrol publik terhadap birokrasi. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui spi.kpk.go.id, email spi@kpk.go.id, atau call center 198. Langkah ini diharapkan menjadi jembatan antara warga dan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.”
Namun, di tengah upaya perbaikan itu, publik tetap menaruh curiga. Sebab, laporan semacam ini kerap muncul setiap tahun, tapi tak banyak berubah di lapangan. Banyak instansi yang meraih nilai SPI tinggi, tetapi masih saja terseret kasus korupsi. Pertanyaannya: apakah survei hanya berhenti pada angka, tanpa diiringi penegakan nyata?
Beberapa pengamat menilai, masalah utamanya terletak pada ketidaktegasan pimpinan lembaga dalam menindak pelanggaran internal. Banyak pejabat lebih memilih jalan aman dengan melakukan pembinaan administratif ketimbang menyerahkan kasus ke aparat penegak hukum. Padahal, pembiaran semacam ini justru memperkuat siklus korupsi yang sama dari tahun ke tahun.
Antara laporan yang indah dan praktik yang bobrok, di situlah paradoks birokrasi Indonesia berdiri. Di satu sisi, pemerintah mengusung jargon reformasi birokrasi, namun di sisi lain, pegawainya masih sibuk berbagi jatah honor fiktif. Uang perjalanan dinas berubah menjadi kantong pribadi, dan jabatan bisa dibeli lewat amplop.
Penyakit korupsi seperti ini bukan lagi sekadar soal uang, tapi soal mentalitas yang sudah rusak dari dalam. Para pegawai negeri yang seharusnya menjadi pelayan publik berubah menjadi lintah berdasi yang menghisap dana rakyat. Setiap rupiah yang digelapkan dari kas negara berarti satu fasilitas publik yang tertunda, satu anak miskin yang kehilangan akses pendidikan, satu pasien yang tak tertolong karena anggaran kesehatannya bocor.
Dalam kacamata hukum tata negara, transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, temuan SPI 2024 seharusnya tidak berhenti sebagai laporan periodik, melainkan menjadi dasar pembenahan struktural. Pemerintah pusat perlu menetapkan sanksi administratif hingga pidana bagi instansi dengan skor integritas rendah.
KPK berharap SPI 2025 akan menjadi momentum perbaikan nyata, bukan sekadar laporan tahunan yang menguap begitu saja. Kolaborasi antara KPK, masyarakat, dan seluruh lembaga negara menjadi kunci agar pencegahan korupsi benar-benar berdampak di akar birokrasi.
Namun, rakyat tentu tidak bisa hanya berharap. Mereka menunggu tindakan nyata, bukan lagi wacana. Sebab selama laporan SPI masih menunjukkan angka separuh lebih birokrat tak jujur, maka negeri ini sedang menatap cermin yang buram—cermin yang memantulkan wajah pejabat berjas rapi, tapi berhati maling.
Dan jika refleksi itu benar adanya, maka sudah saatnya kita bertanya dengan getir: apakah negeri ini masih punya keberanian untuk membersihkan dirinya, atau justru sudah nyaman hidup dalam lumpur korupsi yang diciptakannya sendiri?
