Aspirasimediarakyat.com — Gelombang perdebatan mengenai independensi gerakan mahasiswa memasuki babak baru setelah sejumlah kampus dan kelompok mahasiswa memberikan klarifikasi atas klaim keterlibatan perwakilan mereka dalam Aliansi BEM Bersatu, sebuah polemik yang tidak lagi sekadar membahas kritik terhadap aksi demonstrasi dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan juga menyentuh isu legitimasi organisasi, representasi mahasiswa, transparansi gerakan, serta pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap suara kampus sebagai salah satu pilar kontrol sosial dalam demokrasi.
Sorotan publik terhadap Aliansi BEM Bersatu menguat setelah kelompok tersebut melayangkan kritik terhadap mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, yang dianggap memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Timur pada Selasa (16/6/2026), Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menyampaikan kekhawatiran mengenai arah sejumlah aksi mahasiswa yang belakangan menjadi perhatian publik.
Menurut Rahmat, gerakan mahasiswa harus tetap berdiri sebagai representasi kepentingan rakyat dan tidak boleh menjadi instrumen bagi kepentingan politik praktis yang berupaya memanfaatkan momentum sosial untuk tujuan tertentu.
“Kami BEM Fakultas Bersatu menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan,” ujar Rahmat.
Ia menilai sebagian aksi mahasiswa mulai menghadapi tantangan serius berupa minimnya kajian, lemahnya argumentasi, serta ketidakjelasan substansi tuntutan sehingga memunculkan pertanyaan mengenai arah dan tujuan gerakan yang dibangun.
Pernyataan tersebut kemudian berkembang menjadi polemik yang lebih luas setelah Rahmat mengungkap dugaan adanya keterlibatan aktor politik praktis di balik sejumlah aksi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis.
Rahmat menyebut salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu, sebuah tudingan yang kemudian memicu perdebatan panjang mengenai batas antara aktivisme, kebebasan berpendapat, dan dugaan afiliasi politik yang hingga kini masih menjadi ruang perdebatan di tengah masyarakat.
Dalam keterangannya, Rahmat juga menyinggung penggunaan kendaraan Toyota Fortuner oleh Tiyo yang menurutnya diduga terhubung dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki relasi dengan tokoh politik nasional.
“Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI (Purn.) Setyo Sularso yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa,” kata Rahmat dalam konferensi pers tersebut.
Pernyataan itu membuat perhatian publik bergeser kepada struktur dan identitas anggota Aliansi BEM Bersatu yang disebut berasal dari berbagai kampus di Indonesia.
Dalam daftar yang beredar, terdapat sejumlah nama yang diklaim mewakili organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, mulai dari Ketua BEM Fakultas Hukum UNISIA Wildan Ricky, Muhammad Yani dari Fakultas Hukum UIJ, Ardi Zulkifly dari FISIP UNAS, Ardiansyah dari Institut Al Aqidah, Ahmad Ghazy dari Psikologi UNJ, Alfi dari FEB Universitas Pamulang, Rahmat Djimbula dari Hukum UIC, Dicky dari F. IPS Unindra, Ahmad dari Fakultas Teknik Universitas BSI, hingga Rezky Anandar dari Institut STIAMI.
Namun tidak lama setelah daftar tersebut beredar, sejumlah kampus dan kelompok mahasiswa mulai memberikan klarifikasi yang membantah keterlibatan resmi organisasi mereka dalam Aliansi BEM Bersatu.
Pihak BEM Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyatakan tidak pernah memberikan mandat kepada Ahmad Ghazy untuk mewakili organisasi mereka dalam forum tersebut.
Mereka mengakui bahwa Ahmad Ghazy memang pernah menjadi bagian dari Fakultas Psikologi UNJ, tetapi statusnya disebut telah menjadi alumni sejak lulus pada tahun 2024 dan tidak lagi menjadi bagian dari kepengurusan aktif organisasi mahasiswa tahun 2026.
“BEM FPsi UNJ tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak tersebut untuk mewakilkan dan menggunakan nama BEM FPsi UNJ,” demikian pernyataan resmi organisasi tersebut.
Bantahan juga datang dari Aliansi Mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam). Kelompok mahasiswa tersebut menegaskan bahwa kampus mereka tidak memiliki struktur BEM resmi sebagaimana yang disebutkan dalam daftar Aliansi BEM Bersatu.
Aliansi Mahasiswa Unpam bahkan mempertanyakan klaim Alfi yang disebut sebagai Ketua BEM FEB Universitas Pamulang. Mereka menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan yang aktif di lingkungan kampus lebih banyak berbentuk himpunan mahasiswa tingkat program studi maupun fakultas.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Mahasiswa Unpam meminta kampus melakukan penelusuran menyeluruh terhadap polemik tersebut, memberikan klarifikasi resmi, serta mengambil langkah sesuai ketentuan akademik apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan organisasi kemahasiswaan.
Gelombang klarifikasi juga muncul dari Institut STIAMI. Organisasi mahasiswa di kampus tersebut menyatakan tidak mengenal organisasi bernama BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Institut STIAMI sebagaimana disebut dalam daftar Aliansi BEM Bersatu. Mereka juga menegaskan tidak pernah bergabung dalam aliansi tersebut.
Sementara itu, BEM Fakultas Teknologi Informasi Universitas BSI (UBSI) turut mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah keterlibatan organisasi mereka. Mereka menegaskan tidak pernah menghadiri konferensi pers dimaksud serta tidak pernah mengirimkan perwakilan bernama Ahmad sebagaimana disebutkan dalam daftar yang beredar.
Polemik ini menunjukkan bahwa isu representasi organisasi mahasiswa tidak kalah penting dibanding substansi kritik yang disampaikan kepada pemerintah. Di satu sisi, demokrasi membutuhkan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, melakukan pengawasan, dan mengkritisi kebijakan publik. Di sisi lain, legitimasi sebuah gerakan juga ditentukan oleh transparansi organisasi, kejelasan mandat, serta akurasi identitas pihak yang mengatasnamakan institusi tertentu. Bagi publik, perdebatan mengenai siapa yang berbicara tidak boleh mengubur substansi persoalan yang sedang diperdebatkan, namun ketepatan identitas dan kejujuran representasi tetap menjadi fondasi penting agar kepercayaan terhadap gerakan mahasiswa tidak berubah menjadi ruang kabut yang membingungkan masyarakat yang mencari kebenaran dan akuntabilitas.
Editor: Kalturo
