Aspirasimediarakyat.com — Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen menandai babak baru tata kelola sumber daya manusia akademik di Indonesia, karena regulasi ini tidak hanya memuat pengaturan teknis mengenai jenjang karier dan penghasilan, tetapi juga memosisikan profesi dosen sebagai pilar strategis pembangunan ilmu pengetahuan, kualitas pendidikan tinggi, serta daya saing nasional dalam kerangka kepastian hukum, efisiensi birokrasi, dan penguatan otonomi perguruan tinggi.
Regulasi yang diteken pada 24 Desember 2025 tersebut lahir di tengah tuntutan reformasi pendidikan tinggi yang kian kompleks, ketika dosen dihadapkan pada beban administratif, tuntutan publikasi, kewajiban pengabdian, serta ekspektasi peningkatan mutu lulusan. Pemerintah menilai diperlukan satu payung hukum yang lebih ringkas namun komprehensif agar profesi dosen tidak terus terjebak dalam labirin aturan yang tumpang tindih.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Togar Mangihut Simatupang, menegaskan bahwa peraturan menteri ini disusun untuk memberikan kepastian hukum atas profesi, karier, dan penghasilan dosen dalam satu kerangka kebijakan terpadu. Menurutnya, regulasi baru ini dirancang lebih efisien dibanding aturan sebelumnya sehingga dosen dapat lebih fokus menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Dalam sosialisasi regulasi tersebut, Togar menjelaskan bahwa penyederhanaan aturan menjadi kunci agar energi akademik tidak habis untuk urusan administratif. Ia menyampaikan harapan agar dosen dapat memusatkan perhatian pada peningkatan mutu pembelajaran, penguatan riset, serta pengabdian kepada masyarakat yang berdampak nyata.
Salah satu pokok perubahan yang ditekankan dalam peraturan ini adalah perincian empat kompetensi dosen sebagai fondasi profesionalisme. Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional diposisikan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebagai standar mutu yang harus tercermin dalam kinerja pengajaran, penelitian, dan pengabdian.
Pendekatan ini menunjukkan upaya pemerintah menautkan regulasi karier dosen dengan kualitas substansi akademik. Penguatan kompetensi tidak lagi dipahami semata sebagai syarat kenaikan jabatan, tetapi sebagai instrumen peningkatan mutu ekosistem pendidikan tinggi secara keseluruhan.
Kebijakan lain yang menarik perhatian adalah dibukanya ruang bagi profesor emeritus untuk kembali berkontribusi mengajar setelah purnatugas. Langkah ini dipandang sebagai upaya memanfaatkan modal intelektual yang telah terbangun puluhan tahun agar tidak terputus oleh batas usia administratif.
Selain itu, regulasi ini juga membuka pintu lebih lebar bagi akademisi diaspora untuk mengajar di perguruan tinggi dalam negeri. Pengalaman internasional dan jejaring global diakui sebagai bagian penting dalam pengembangan karier dosen serta peningkatan daya saing kampus Indonesia di tingkat dunia.
Togar menyatakan bahwa pengakuan pengalaman internasional merupakan bentuk adaptasi kebijakan terhadap dinamika global pendidikan tinggi. Ia menilai keterlibatan diaspora dapat memperkaya perspektif akademik dan mendorong transfer pengetahuan yang lebih luas.
Aspek lain yang diatur adalah pendelegasian kewenangan pengangkatan jabatan fungsional dosen kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan perguruan tinggi negeri berbadan hukum tertentu. Kebijakan ini bertujuan mempercepat layanan dan memperkuat otonomi institusi yang telah memenuhi persyaratan tata kelola.
Pemerintah meyakini bahwa desentralisasi kewenangan ini akan memangkas rantai birokrasi yang selama ini kerap dikeluhkan. Dengan mekanisme yang lebih dekat ke kampus, proses pengelolaan karier dosen diharapkan menjadi lebih responsif dan akuntabel.
Namun di balik narasi efisiensi dan kepastian hukum, regulasi ini juga memunculkan ekspektasi besar dari kalangan dosen terkait keadilan penghasilan dan keberlanjutan karier. Pengaturan yang baik di atas kertas akan diuji oleh konsistensi implementasi di lapangan.
Di sinilah publik pendidikan tinggi menaruh perhatian tajam, karena regulasi yang menjanjikan angin segar dapat berubah menjadi dokumen kosong bila tidak disertai pengawasan, anggaran memadai, dan keberanian menindak ketimpangan struktural yang selama ini membelit dunia akademik.
Ketika birokrasi pendidikan tinggi dibiarkan berbelit dan ketidakadilan karier terus dipelihara, maka regulasi secanggih apa pun hanya akan menjadi etalase kebijakan yang memoles wajah sistem, sementara dosen tetap menanggung beban paling berat dalam senyap.
Regulasi ini juga beririsan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, terutama terkait delegasi kewenangan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Setiap pelimpahan kewenangan harus disertai mekanisme pengawasan agar tidak melahirkan praktik diskriminatif atau penyalahgunaan wewenang.
Togar menyampaikan bahwa kementerian tengah menyusun petunjuk teknis dan pedoman turunan sebagai bagian tak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kesiapan instrumen pelaksana di tingkat institusi.
Ia juga meyakini bahwa pengelolaan profesi, karier, dan penghasilan dosen akan menjadi lebih tertata, inklusif, dan berkelanjutan. Harapan tersebut disandarkan pada sinergi antara regulasi, tata kelola perguruan tinggi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
Dalam perspektif kepentingan publik, kualitas dosen berkorelasi langsung dengan mutu lulusan dan daya saing bangsa. Pendidikan tinggi yang dikelola setengah hati akan melahirkan ketimpangan pengetahuan, sementara rakyat menanggung dampaknya dalam bentuk rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Regulasi ini menjadi ujian keseriusan negara dalam memuliakan profesi dosen sebagai penjaga nalar publik, karena tanpa keberpihakan nyata pada keadilan karier dan kesejahteraan akademik, kampus hanya akan menjadi pabrik gelar yang jauh dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.
