Aspirasimediarakyat.com — Proyek Sekolah Rakyat senilai ratusan miliar rupiah di Sumatra Selatan menempatkan PT Waskita Karya Tbk pada simpul penting antara mandat konstitusional mencerdaskan kehidupan bangsa, kepentingan fiskal negara, serta tuntutan publik agar pembangunan pendidikan tidak berhenti sebagai proyek beton, melainkan benar-benar menjawab ketimpangan akses sekolah bagi kelompok miskin dan miskin ekstrem yang selama ini terpinggirkan oleh jarak, biaya, dan ketidakmerataan kualitas layanan pendidikan.
PT Waskita Karya Tbk (WSKT) resmi memperoleh proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Sumatra Selatan dengan nilai kontrak mencapai Rp 719,25 miliar. Proyek ini menjadi bagian dari gelombang pembangunan fasilitas pendidikan yang digerakkan pemerintah sebagai instrumen struktural pengentasan kemiskinan.
Sarana pendidikan tersebut direncanakan dibangun di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Empat Lawang. Seluruh paket pekerjaan ditargetkan rampung pada tahun depan agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.
Direktur Operasi II Waskita Karya, Paulus Budi Kartiko, menyampaikan bahwa proyek Sekolah Rakyat merupakan wujud konkret komitmen perseroan dalam mendukung program pemerintah, khususnya yang berkaitan langsung dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Paulus menekankan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pendidikan tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu, tetapi harus hadir sebagai hak dasar warga negara.
Dalam pelaksanaannya, Waskita Karya menargetkan percepatan pembangunan gedung sekolah agar dapat segera digunakan tanpa mengabaikan standar mutu konstruksi. Aspek ketepatan waktu diposisikan sejajar dengan kualitas bangunan dan keselamatan kerja.
Paulus juga menegaskan bahwa seluruh bangunan akan menggunakan material ramah lingkungan serta metode kerja yang memperhatikan keselamatan, efisiensi energi, dan keberlanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang kini menjadi kewajiban hukum dalam proyek-proyek negara.
Lingkup pekerjaan mencakup pembangunan gedung pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Selain ruang belajar, proyek ini meliputi asrama siswa, asrama guru, kantin, gedung serbaguna, serta fasilitas ibadah dan olahraga.
Bagi Waskita Karya, pengerjaan Sekolah Rakyat diposisikan bukan semata sebagai pelaksanaan kontrak, melainkan sebagai kontribusi sosial untuk mencerdaskan anak bangsa. Narasi ini menempatkan proyek pendidikan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar belanja infrastruktur.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas bagi kelompok rentan secara ekonomi.
Paulus menjelaskan bahwa fasilitas ini diharapkan memudahkan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dalam kerangka kebijakan nasional, proyek ini juga diarahkan untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Ketika anggaran ratusan miliar digelontorkan atas nama pendidikan rakyat, pertanyaan publik tidak lagi sekadar berapa cepat bangunan berdiri, melainkan sejauh mana negara memastikan bahwa sekolah-sekolah ini tidak berubah menjadi monumen proyek, kosong dari kualitas pengajaran, dan jauh dari kebutuhan riil anak-anak yang seharusnya diselamatkan dari lingkaran kemiskinan struktural.”
Ketidakadilan pendidikan adalah wajah telanjang dari pembangunan yang timpang, di mana anak miskin dipaksa menerima sisa-sisa sistem sementara janji kesetaraan terus diulang tanpa pengawasan yang tegas.
Sebagai catatan, pada pertengahan November lalu Waskita Karya telah dipercaya membangun Sekolah Rakyat di lima kabupaten di Sulawesi Selatan dengan nilai proyek mencapai Rp 1,23 triliun. Proyek tersebut menjadi bagian dari paket pembangunan pendidikan nasional.
Selanjutnya pada Desember, Waskita kembali memperoleh kontrak baru berupa pembangunan Sekolah Rakyat di empat kabupaten dan satu kota di Jawa Timur dengan total nilai Rp 1,16 triliun. Perseroan juga mengerjakan proyek serupa di tiga lokasi di Aceh dengan nilai mencapai Rp 757,05 miliar.
Rangkaian kontrak ini menempatkan Waskita Karya sebagai salah satu aktor utama dalam pembangunan Sekolah Rakyat secara nasional, sekaligus memperbesar tanggung jawab hukum, sosial, dan moral agar setiap proyek benar-benar memberi dampak substantif.
Pendidikan tidak boleh dijadikan etalase politik atau ladang seremonial anggaran, sementara kualitas belajar anak-anak dibiarkan berjalan apa adanya tanpa pengawasan yang ketat dan berkelanjutan.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Sumatra Selatan menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini tidak diukur dari nilai kontrak atau kecepatan konstruksi semata, melainkan dari kemampuannya menjangkau anak-anak paling rentan, menghadirkan ruang belajar yang layak, serta memastikan bahwa dana publik benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk masa depan yang lebih adil dan bermartabat.
