Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Perdebatan mengenai kritik terhadap pemerintah kembali menghangat setelah muncul tudingan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang panik menghadapi gelombang kritik publik, sebuah narasi yang kemudian dibantah oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Anshar Manrulu, yang menilai kesimpulan tersebut lebih merupakan opini politik daripada fakta yang dapat dibuktikan secara objektif dalam praktik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan.
Pernyataan Anshar muncul sebagai respons atas pandangan yang disampaikan Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, yang menilai pemerintah sedang menunjukkan kegelisahan dalam menghadapi kritik masyarakat.
Menurut Anshar, cara membaca dinamika politik tidak dapat hanya bertumpu pada persepsi atau asumsi yang berkembang di ruang publik. Politik demokrasi, katanya, membutuhkan pijakan pada fakta, data, serta indikator yang dapat diukur secara rasional.
Ia menegaskan bahwa tudingan mengenai kepanikan pemerintah tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk dijadikan kesimpulan. Karena itu, ia mengingatkan agar perdebatan politik tidak terjebak pada spekulasi yang justru dapat memperkeruh suasana kebangsaan.
Salah satu isu yang ikut mengiringi polemik tersebut adalah munculnya narasi yang mengaitkan PDI Perjuangan dengan sejumlah aksi mahasiswa yang berkembang belakangan ini. Menurut Anshar, isu tersebut tidak berasal dari pemerintah.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang menuduh PDI Perjuangan sebagai aktor di balik gerakan mahasiswa yang menyampaikan kritik maupun tuntutan kepada pemerintah.
“Jika kesimpulan tersebut muncul karena beredarnya isu bahwa PDIP berada di belakang sejumlah aksi mahasiswa, maka perlu ditegaskan bahwa isu itu bukan berasal dari pemerintah. Pemerintah Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang menuduh PDIP sebagai aktor di balik gerakan mahasiswa,” ujar Anshar.
“Dalam politik modern, rumor sering bergerak lebih cepat daripada klarifikasi, sementara ruang digital kerap menjadikan dugaan sebagai fakta sementara dan menjadikan persepsi sebagai hakim yang memutus perkara sebelum seluruh bukti sempat berbicara di hadapan publik.”
Anshar menjelaskan bahwa isu mengenai keterlibatan partai politik di balik sejumlah aksi mahasiswa justru berkembang dari berbagai kalangan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa maupun kelompok gerakan lainnya.
Karena itu, menurut dia, tidak tepat apabila pemerintah kemudian dituduh panik hanya karena muncul beragam spekulasi yang berkembang secara liar di ruang publik tanpa sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Justru isu tersebut pertama kali berkembang dari berbagai kalangan mahasiswa sendiri yang tergabung dalam sejumlah aliansi BEM dan kelompok gerakan. Karena itu, tidak tepat jika kemudian pemerintah dituduh panik hanya karena muncul berbagai spekulasi di ruang publik. Jangan sampai terjadi overthinking politik yang justru memperkeruh suasana,” katanya.
Lebih lanjut, Anshar menegaskan bahwa kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, kritik berfungsi sebagai instrumen pengawasan sekaligus sarana perbaikan kebijakan publik.
Ia menilai pemerintah selama ini tidak pernah memandang kritik sebagai ancaman. Sebaliknya, kritik dianggap sebagai masukan yang harus didengar, dipertimbangkan, dan dievaluasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, mengartikan setiap respons pemerintah terhadap kritik sebagai tanda kepanikan hanya akan melahirkan konstruksi opini yang belum tentu sejalan dengan realitas yang terjadi di lapangan.
Anshar berpendapat bahwa ukuran yang lebih objektif untuk menilai sikap pemerintah adalah melalui kebijakan yang dihasilkan, ruang dialog yang dibuka, serta kesediaan pemerintah mendengar berbagai aspirasi masyarakat.
Sebagai contoh, ia menyinggung terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pengemudi Transportasi Daring. Regulasi tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.
“Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memilih mendengar dan bekerja, bukan bersikap defensif terhadap kritik. Pemerintah tidak anti-kritik, tetapi berupaya menerjemahkan aspirasi yang rasional dan konstruktif menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berulang kali menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari tantangan ekonomi, ketegangan geopolitik, hingga perubahan sosial yang memengaruhi banyak negara.
Karena itu, Anshar mengajak seluruh kekuatan politik untuk mengedepankan sikap konstruktif dalam menyampaikan pandangan politik serta menghindari narasi yang berpotensi memperlebar polarisasi di tengah masyarakat.
“Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi juga membutuhkan kejujuran intelektual dalam membaca fakta. Yang terlihat hari ini bukanlah pemerintah yang panik menghadapi kritik. Yang terlihat justru adalah pemerintah yang terus bekerja, membuka ruang dialog, dan berusaha menjawab berbagai tuntutan masyarakat melalui kebijakan yang nyata,” tegasnya.
Perdebatan mengenai kritik dan respons pemerintah sesungguhnya mencerminkan tantangan demokrasi yang lebih besar, yakni bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dengan tanggung jawab menghadirkan informasi yang akurat; sebab rakyat tidak hanya membutuhkan ruang untuk bersuara, tetapi juga membutuhkan ruang publik yang sehat, tempat fakta tidak tenggelam oleh prasangka, tempat kritik tidak berubah menjadi alat polarisasi, dan tempat setiap perbedaan pandangan tetap bermuara pada tujuan bersama, yaitu memperkuat kualitas demokrasi serta memastikan kebijakan negara benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat luas.
Editor: Kalturo
