Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi mahasiswa memunculkan respons kritis dari berbagai kalangan, termasuk politikus PDI Perjuangan Guntur Romli, yang menilai pemerintah seharusnya lebih fokus menjawab substansi tuntutan publik melalui kinerja dan kebijakan yang konkret daripada memperluas polemik yang berpotensi mengaburkan akar persoalan yang sedang disuarakan masyarakat.
Perdebatan tersebut bermula dari pidato Presiden Prabowo Subianto dalam acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan peringatan terkait adanya pihak-pihak yang disebut mendanai aksi demonstrasi yang belakangan terjadi di sejumlah daerah.
Presiden bahkan menyatakan telah mengetahui identitas pihak yang berada di balik pembiayaan demonstrasi tersebut.
“Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu,” kata Prabowo dalam sambutannya.
Pernyataan tersebut kemudian memantik berbagai tanggapan dari kalangan politik, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil yang selama ini mengikuti dinamika demonstrasi mahasiswa terkait sejumlah kebijakan pemerintah.
Salah satu respons datang dari politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli. Ia mempertanyakan maksud pernyataan Presiden sekaligus mengaitkannya dengan peristiwa yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Guntur menyinggung kasus dugaan penerimaan uang oleh sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno yang sebelumnya sempat bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sebuah agenda di Istana Wakil Presiden.
“Di tengah meningkatnya suhu perdebatan politik nasional, pernyataan saling balas antara elite politik dan kelompok pengkritik pemerintah menyerupai kabut yang perlahan menutupi substansi persoalan, padahal masyarakat justru menunggu jawaban yang lebih terang mengenai berbagai isu yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.”
Menurut Guntur, publik berhak memperoleh penjelasan yang lebih jelas mengenai pihak yang dimaksud Presiden dalam pidatonya tersebut.
“Yang kami tahu pengakuan mahasiswa yang dibayar setelah bertemu Gibran. Apa yang dimaksud Presiden Prabowo adalah wapresnya sendiri yaitu Gibran?” kata Guntur.
Pernyataan itu merujuk pada kasus yang mencuat setelah beredarnya video forum mahasiswa Universitas Bung Karno yang membahas dugaan penerimaan uang oleh sejumlah mahasiswa.
Dalam forum tersebut, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta dari seseorang yang disebut berasal dari unsur kepolisian.
Kasus tersebut hingga kini masih menjadi perhatian publik karena menyentuh isu integritas gerakan mahasiswa serta dugaan intervensi terhadap aktivitas demonstrasi.
Selain menyoroti pernyataan Presiden, Guntur juga menolak anggapan bahwa mahasiswa yang turun ke jalan tidak memahami substansi tuntutan yang mereka suarakan.
Menurutnya, mahasiswa merupakan kelompok terdidik yang secara aktif mengikuti perkembangan berbagai kebijakan pemerintah serta dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.
“Mahasiswa itu kalangan terdidik dan terpelajar sangat mengikut perkembangan informasi. Mereka juga terlibat dengan kehidupan rakyat. Mustahil tidak mengerti substansi yang didemokan,” tegasnya.
Guntur menilai kritik mahasiswa terhadap berbagai kebijakan negara merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati dan dijawab secara substantif.
Ia menyarankan agar pemerintah lebih memusatkan perhatian pada upaya memperbaiki kinerja dan menjawab berbagai persoalan yang menjadi sorotan masyarakat.
“Saran kami daripada sibuk menuduh kesana kemari, sebaiknya pemerintah memperbaiki diri. Kan sudah jelas ada korupsi MBG itu,” ujarnya.
Lebih jauh, Guntur menilai narasi yang disampaikan Presiden menunjukkan adanya kegelisahan pemerintah terhadap gelombang kritik dan demonstrasi yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
“Pemerintah panik. Kalau tidak panik, harusnya biasa saja menghadapi demo dan aksi. Tinggal memenuhi tuntutan. Jawab demo dengan kerja nyata. Kan selesai,” katanya.
Sementara itu, dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyebut bahwa sebagian peserta demonstrasi yang dibayar tidak memahami tujuan aksi yang mereka ikuti dan hanya mengetahui nominal uang yang diterima.
Presiden kemudian mengajak masyarakat untuk mendukung berbagai program pemerintah sebagaimana seorang suporter mendukung tim yang sedang bertanding di lapangan. Menurutnya, bangsa Indonesia memerlukan kekompakan untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
Prabowo juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan, namun menurutnya sebaiknya dilakukan secara proporsional dan konstruktif demi menjaga semangat pembangunan nasional.
Perdebatan yang muncul dari pernyataan Presiden dan respons para pengkritiknya menunjukkan bahwa ruang demokrasi Indonesia masih bergerak dinamis dengan berbagai pandangan yang saling berhadapan. Di satu sisi, pemerintah memiliki kepentingan menjaga stabilitas dan keberlangsungan program pembangunan. Di sisi lain, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan bukan sekadar pertukaran tudingan atau spekulasi politik, melainkan keterbukaan informasi, argumentasi yang berbasis fakta, serta kesediaan semua pihak untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama. Sebab demokrasi yang sehat lahir dari dialog yang jujur, bukan dari kebisingan yang menjauhkan publik dari substansi persoalan yang sesungguhnya.
Editor: Kalturo
