Aspirasimediarakyat.com — Sikap Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace memunculkan perbincangan serius lintas moral, politik luar negeri, dan mandat konstitusional, karena langkah ini tidak hanya menyangkut posisi diplomatik Indonesia di tengah konflik global, tetapi juga menguji konsistensi negara dalam menerjemahkan amanat proklamasi, prinsip anti-penjajahan, serta keberpihakan konkret terhadap penderitaan rakyat Palestina di tengah dinamika kepentingan geopolitik yang kompleks dan penuh risiko.
Isu tersebut mengemuka setelah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait partisipasi Indonesia dalam Board of Peace, sebuah inisiatif internasional yang disebut bertujuan mendorong perdamaian dan pemulihan kawasan konflik.
Pesan itu disampaikan usai pertemuan selama kurang lebih empat jam antara Presiden Prabowo dengan pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam, kiai, serta pemimpin pondok pesantren dari berbagai daerah, yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 3 Februari 2026.
Yahya menuturkan bahwa seluruh ormas Islam yang hadir telah menerima dan memahami penjelasan Presiden terkait latar belakang, tujuan, serta mekanisme Board of Peace, termasuk implikasinya bagi posisi Indonesia di mata internasional.
Dalam pertemuan tersebut, PBNU bersama ormas Islam lainnya menitipkan pesan penting agar Indonesia tidak mudah terseret arus politik global yang berpotensi merugikan perjuangan rakyat Palestina, khususnya di tengah eskalasi konflik yang masih berlangsung di Gaza.
“Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina,” ujar Yahya kepada wartawan usai pertemuan.
Menurut Yahya, Presiden Prabowo merespons pesan tersebut dengan menegaskan kembali komitmen prinsipil Indonesia untuk membantu, membela, dan memperjuangkan rakyat Palestina, tanpa kompromi terhadap nilai dasar kemanusiaan dan keadilan.
Ia menyampaikan bahwa Presiden menekankan seluruh langkah yang diambil Indonesia akan dilakukan dengan kewaspadaan tinggi dan berlandaskan prinsip yang tidak dapat ditawar, yakni perlindungan terhadap rakyat sipil Palestina, terutama di Gaza yang terdampak langsung konflik.
Dalam konteks konkret, Yahya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo juga menyampaikan rencana partisipasi Indonesia melalui pengiriman pasukan perdamaian, dengan mandat absolut melindungi rakyat Palestina, bukan untuk kepentingan ofensif atau agenda politik tertentu.
Selain aspek militer non-tempur, pertemuan tersebut juga membahas persoalan iuran bagi negara-negara atau pihak yang tergabung dalam Board of Peace, yang menurut Yahya diperlukan untuk mendukung pembiayaan berskala besar bagi pembangunan dan pemulihan Gaza serta Palestina secara umum.
“Iuran itu memang dibutuhkan karena akan digunakan untuk pembiayaan besar-besaran ke Gaza, untuk pembangunan Palestina, sehingga diperlukan mobilisasi pembiayaan dari para partisipan,” kata Yahya menjelaskan.
“Pembahasan ini menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia tidak berhenti pada simbol diplomasi, melainkan diarahkan pada kontribusi nyata yang berdampak langsung bagi rakyat Palestina, baik melalui bantuan kemanusiaan, pembangunan, maupun perlindungan sipil.”
Namun, keputusan untuk terlibat dalam inisiatif internasional yang diprakarsai kekuatan global tertentu juga memantik kehati-hatian, karena sejarah konflik Palestina kerap menunjukkan bahwa narasi perdamaian sering kali berkelindan dengan kepentingan politik yang tidak selalu sejalan dengan keadilan substantif bagi pihak yang terjajah.
Di tengah realitas tersebut, keadilan global kerap dipermainkan oleh mekanisme internasional yang tampak mulia di permukaan, tetapi menyisakan penderitaan panjang bagi rakyat yang hak hidup dan kemerdekaannya terus diinjak. Ketika perdamaian dijadikan komoditas diplomatik, korban sipil sering kali hanya menjadi angka statistik dalam laporan-laporan resmi.
Yahya menegaskan bahwa seluruh ormas Islam yang hadir dalam pertemuan itu sepakat bahwa menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bagi semua bangsa merupakan amanat langsung dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh dikhianati dalam bentuk apa pun.
Kesepahaman tersebut memperlihatkan adanya irisan kuat antara sikap moral masyarakat sipil, otoritas keagamaan, dan kebijakan negara dalam memandang isu Palestina sebagai persoalan kemanusiaan sekaligus konstitusional.
Dalam penjelasan Presiden kepada para tokoh ormas Islam, dipaparkan pula pertimbangan-pertimbangan realistis terkait situasi global saat ini, termasuk peluang-peluang diplomatik yang tersedia agar Indonesia dapat berperan lebih konkret, progresif, dan menghasilkan dampak nyata bagi perjuangan rakyat Palestina.
Menurut Yahya, salah satu peluang tersebut adalah partisipasi dalam Board of Peace, yang dipandang sebagai kanal strategis untuk mendorong perlindungan rakyat sipil dan pembangunan pascakonflik, selama prinsip pembelaan terhadap Palestina tetap menjadi garis yang tidak boleh dilampaui.
Bagi publik Indonesia, sikap ini menjadi ujian penting apakah politik luar negeri bebas aktif benar-benar dijalankan sebagai instrumen pembelaan terhadap kemanusiaan, atau sekadar retorika yang mudah larut dalam arus kepentingan global, karena keberpihakan sejati bukan diukur dari forum yang dihadiri, melainkan dari keberanian menjaga prinsip ketika tekanan internasional datang silih berganti.
