Aspirasimediarakyat.com — Pemerintah menetapkan kebijakan baru registrasi nomor seluler berbasis identitas biometrik melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 sebagai instrumen hukum untuk menutup celah kejahatan siber, memperkuat perlindungan data pribadi, mengendalikan peredaran SIM card anonim, serta membangun tata kelola layanan telekomunikasi yang lebih akuntabel, transparan, dan terintegrasi dengan sistem identitas nasional dalam kerangka perlindungan masyarakat di ruang digital.
Aturan baru ini mengubah paradigma registrasi kartu SIM dari prosedur administratif menjadi instrumen kebijakan perlindungan publik, dengan tujuan utama memutus mata rantai penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, spam, dan berbagai bentuk kejahatan siber yang selama ini memanfaatkan anonimitas nomor seluler.
Kebijakan tersebut diatur secara formal dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler, yang mewajibkan penggunaan identitas pengguna berbasis biometrik dalam proses registrasi nomor seluler.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kebijakan ini menjadikan registrasi kartu seluler sebagai instrumen perlindungan masyarakat di ruang digital. “Registrasi berbasis biometrik, pembatasan kepemilikan nomor, serta hak masyarakat untuk mengecek dan mengendalikan nomor atas identitasnya menjadi fondasi penting dalam mempersempit ruang kejahatan digital di Indonesia,” ujarnya.
Meutya juga memastikan bahwa sistem baru ini dirancang lebih aman, transparan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, dengan menempatkan aspek keamanan data sebagai elemen utama dalam tata kelola layanan telekomunikasi nasional.
Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026 mengatur pembatasan kepemilikan kartu prabayar maksimal tiga nomor per satu identitas, sebagai mekanisme pengendalian distribusi SIM card agar tidak terjadi akumulasi nomor anonim dalam satu subjek hukum.
Untuk memastikan kepatuhan terhadap batas kepemilikan tersebut, registrasi wajib menggunakan dokumen identitas tertentu. Warga Negara Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data biometrik berupa pengenalan wajah, sementara Warga Negara Asing menggunakan paspor dan dokumen izin tinggal sah seperti KITAS atau KITAP.
Bagi anak di bawah usia 17 tahun, registrasi dilakukan menggunakan NIK anak dan data biometrik kepala keluarga. Untuk pengguna eSIM, identitas yang digunakan adalah NIK dan data biometrik, sehingga seluruh skema registrasi terhubung langsung dengan sistem identitas nasional.
Penyelenggara jasa telekomunikasi juga diwajibkan menyediakan fasilitas cek nomor, agar masyarakat dapat mengetahui seluruh nomor seluler yang terdaftar atas identitasnya dan mengajukan pemblokiran apabila ditemukan nomor yang digunakan tanpa persetujuan pemilik identitas sah.
Registrasi SIM card kini wajib menggunakan data biometrik atau pengenalan wajah, sebagai instrumen verifikasi utama untuk mencegah penyalahgunaan identitas dan peredaran nomor anonim.
Meutya menjelaskan bahwa kejahatan digital seperti penipuan online, scam call, spoofing, smishing, SIM swap fraud, social engineering, hingga penyalahgunaan OTP sangat bergantung pada anonimitas nomor. “Penipuan online, scam call merupakan kejahatan yang paling dominan karena itu kita perlu membangun, harus melawan,” tegasnya.
Menurutnya, selama ini pelaku kejahatan digital memanfaatkan celah identitas untuk menyamar, menipu, lalu berpindah ke nomor baru secara berulang, sehingga siklus kejahatan terus terjadi tanpa hambatan struktural.
“Negara yang membiarkan anonimitas digital tumbuh liar sedang membiakkan predator siber di ruang hidup warganya sendiri. Ketidakadilan digital adalah bentuk penindasan modern yang bekerja senyap, merampas rasa aman publik tanpa suara.”
Untuk mencegah peredaran nomor aktif tanpa identitas, pemerintah mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif, sehingga aktivasi hanya dapat dilakukan setelah registrasi tervalidasi secara biometrik.
Registrasi kartu prabayar dapat dilakukan di gerai operator atau secara mandiri melalui aplikasi dan website resmi, dengan verifikasi OTP dan pencocokan biometrik. Untuk kartu pascabayar, registrasi wajib dilakukan di gerai berdasarkan kontrak layanan dengan identitas dan biometrik.
Dalam aspek perlindungan data, pemerintah mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menerapkan standar internasional keamanan informasi serta sistem pencegahan penipuan, sebagai bagian dari kewajiban perlindungan kerahasiaan data pelanggan.
Pemerintah juga menyediakan fasilitas registrasi ulang bagi pelanggan lama yang sebelumnya terdaftar menggunakan NIK dan Kartu Keluarga, agar dapat beralih ke sistem registrasi berbasis biometrik sesuai ketentuan terbaru.
Bagi penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan registrasi ini, pemerintah menegaskan penerapan sanksi administratif, disertai kewajiban perbaikan sistem dan pemulihan pelanggaran yang dilakukan.
Kebijakan registrasi biometrik SIM card menandai pergeseran besar dalam tata kelola ruang digital Indonesia, di mana negara tidak lagi hanya berperan sebagai regulator administratif, tetapi sebagai pelindung hak digital warga, penjaga keamanan identitas, dan pengendali infrastruktur komunikasi yang berpengaruh langsung terhadap keamanan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat, karena di dalam sistem nomor seluler terkandung akses terhadap keuangan, pendidikan, kesehatan, layanan publik, serta hak-hak sipil yang semakin terhubung dengan teknologi digital.
