Aspirasimediarakyat.com — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi memperketat mekanisme pengawasan kepatuhan perpajakan lewat terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025, sebuah regulasi yang secara sistematis memperluas instrumen fiskus dalam memastikan pelaksanaan sistem self-assessment berjalan sesuai hukum, dengan kombinasi pendekatan digital, administratif, dan lapangan yang menempatkan kepatuhan pajak sebagai fondasi keadilan fiskal sekaligus ujian serius bagi relasi negara dan wajib pajak di tengah kebutuhan pembiayaan publik yang terus meningkat.
Regulasi yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2026 itu diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan menjadi pedoman teknis terbaru bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pemerintah menegaskan bahwa penguatan kewenangan fiskus bukan semata soal penagihan, melainkan untuk menjamin kepastian hukum, kesetaraan perlakuan, serta konsistensi pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Dalam bagian pertimbangannya, PMK 111/2025 secara eksplisit menyebutkan perlunya pengaturan pengawasan kepatuhan wajib pajak guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Frasa tersebut menjadi landasan normatif yang menghubungkan kepentingan penerimaan negara dengan prinsip negara hukum, di mana setiap tindakan administrasi fiskal harus berbasis aturan yang jelas dan terukur.
Pasal 2 ayat (1) beleid ini menguraikan bahwa pengawasan bertujuan memastikan wajib pajak melaksanakan ketentuan self-assessment secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Cakupannya luas, meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan, hingga Pajak Karbon, menandakan arah kebijakan fiskal yang semakin komprehensif.
Instrumen utama pengawasan tetap bertumpu pada Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau SP2DK. Dalam regulasi baru ini, penyampaian SP2DK diprioritaskan melalui kanal digital, baik Akun Wajib Pajak maupun alamat surat elektronik yang terdaftar, sebagai bagian dari transformasi administrasi perpajakan berbasis teknologi.
Bagi pelaku usaha, ketentuan tenggat waktu menjadi poin krusial. Pasal 6 ayat (2) mewajibkan wajib pajak memberikan tanggapan paling lambat 14 hari sejak tanggal pengiriman atau penyerahan SP2DK, sebuah batas waktu yang menuntut kesiapan administrasi dan ketertiban pembukuan.
PMK ini juga membuka ruang fleksibilitas terbatas. Apabila wajib pajak belum dapat memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, Pasal 6 ayat (5) memungkinkan perpanjangan maksimal tujuh hari, dengan syarat diajukan secara tertulis sebelum batas waktu awal berakhir.
Selain surat-menyurat digital, regulasi ini memberikan legitimasi lebih kuat bagi Account Representative untuk melakukan kunjungan lapangan. Pasal 4 ayat (1) huruf d menegaskan kunjungan sebagai salah satu bentuk kegiatan pengawasan resmi yang diakui hukum administrasi perpajakan.
Dalam Pasal 28 ayat (2), kewenangan petugas pajak saat kunjungan dirinci secara detail, mulai dari pengamatan kegiatan ekonomi, wawancara dengan pihak terkait, hingga pengambilan foto aset. Bahkan, metode field geotagging terhadap lokasi usaha atau aset wajib pajak diatur sebagai sarana penguatan basis data perpajakan.
Di tengah perluasan kewenangan ini, muncul pertanyaan mendasar tentang keseimbangan antara efektivitas pengawasan dan perlindungan hak wajib pajak, terutama terkait privasi, proporsionalitas tindakan, dan potensi penyalahgunaan diskresi administratif.
“Ketika negara hadir dengan kamera, koordinat lokasi, dan tenggat waktu yang ketat, publik berhak bertanya apakah pengawasan ini benar-benar diarahkan untuk keadilan fiskal atau justru berpotensi berubah menjadi mesin birokrasi yang menekan pelaku usaha kecil sementara pelanggaran besar berlindung di balik celah regulasi dan kekuatan modal, sebuah ironi yang kerap berulang dalam sejarah kebijakan pajak.”
Ketidakadilan fiskal adalah wajah lain dari perampasan hak publik, ketika beban negara dipikul oleh yang patuh sementara pelanggaran dibiarkan tumbuh seperti kanker dalam sistem. Negara tidak boleh menjadi algojo yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas dalam urusan pajak.
PMK 111/2025 juga mengatur konsekuensi bagi wajib pajak yang tidak kooperatif. Pasal 8 ayat (1) memberi dasar hukum bagi fiskus untuk melakukan perubahan data secara jabatan, mengusulkan pemeriksaan, hingga pemeriksaan bukti permulaan jika ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan eskalasi bertahap dari pengawasan administratif menuju penegakan hukum pidana, sebuah jalur yang menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak lagi dipandang sebagai pilihan moral, melainkan kewajiban hukum dengan sanksi nyata.
Menariknya, pengawasan juga diperluas kepada subjek yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Pasal 15 ayat (1) memungkinkan penerbitan SP2DK kepada pihak yang belum terdaftar namun terindikasi memiliki kewajiban pajak subjektif dan objektif, menutup celah penghindaran sejak hulu.
Pendekatan ini mencerminkan strategi fiskal yang lebih agresif namun sistematis, di mana basis pajak diperluas bersamaan dengan penguatan data dan teknologi, sekaligus menuntut transparansi dan akuntabilitas aparat dalam pelaksanaannya.
Pajak yang adil adalah kontrak sosial, dan ketika kontrak itu dilanggar oleh ketimpangan penegakan, rakyatlah yang membayar harga paling mahal melalui layanan publik yang timpang dan kepercayaan yang runtuh. Kepatuhan tidak akan tumbuh dari rasa takut semata, melainkan dari keyakinan bahwa hukum bekerja setara.
PMK 111/2025 pada akhirnya menjadi cermin relasi negara dan warga dalam urusan fiskal, menguji apakah penguatan kewenangan benar-benar diiringi dengan pengawasan internal, mekanisme keberatan yang efektif, serta perlindungan hak wajib pajak, agar penerimaan negara yang dikejar tidak mengorbankan rasa keadilan yang menjadi denyut kepentingan rakyat.
