Aspirasimediarakyat.com — Permohonan peminjaman ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh kuasa hukumnya kepada Polda Metro Jaya menandai fase krusial dalam sengketa hukum yang bergulir di Pengadilan Negeri Solo, bukan semata soal dokumen akademik, melainkan perjumpaan antara prinsip pembuktian hukum, mekanisme citizen lawsuit, kewenangan penyidik, serta tuntutan transparansi publik dalam negara hukum yang menjadikan akuntabilitas pejabat negara sebagai bagian dari hak konstitusional warga.
YB Irpan, pengacara asal Surakarta yang lama menjadi kuasa hukum Jokowi, mengajukan permohonan peminjaman barang bukti berupa ijazah setelah bertemu langsung dengan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (24/12/2025). Permohonan ini diajukan dalam konteks persiapan pembuktian perkara perdata citizen lawsuit yang kini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara.
Ijazah tersebut saat ini berada di bawah penguasaan penyidik Polri di Polda Metro Jaya karena sebelumnya disita untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Kondisi ini menempatkan dokumen tersebut dalam rezim hukum acara pidana, meskipun kini dibutuhkan dalam konteks perkara perdata.
Irpan menjelaskan, langkah permohonan dilakukan agar agenda pembuktian dari pihak tergugat tidak terkendala secara administratif. Menurutnya, Jokowi pada prinsipnya telah memberikan izin agar permohonan resmi diajukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa pengajuan bon barang bukti dilakukan setelah konsultasi hukum mendalam, mengingat ijazah dan dokumen terkait berada dalam kewenangan penyidik Polri. Permohonan tersebut dimaksudkan agar dokumen dapat dihadirkan sebagai alat bukti di persidangan PN Solo.
Selain itu, Irpan menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan tim penasihat hukum yang menangani perkara pidana pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Koordinasi ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan hukum antara perkara pidana dan perdata.
Meski demikian, Irpan menyatakan belum ada kepastian apakah permohonan tersebut akan dikabulkan. Ia menekankan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan penyidik karena ijazah tersebut berstatus sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang sedang berjalan.
Menurut Irpan, berdasarkan hukum acara pidana, barang bukti disita untuk kepentingan perkara pidana tertentu, bukan perkara lain. Namun demikian, ia menyatakan pihaknya tetap mengajukan permohonan sebagai bagian dari ikhtiar hukum yang sah dan terbuka.
Jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, Irpan menegaskan bahwa pembuktian dalam perkara perdata akan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme persidangan. Ia menyatakan bahwa ketidakmampuan menghadirkan dokumen bukan merupakan kelalaian pihak tergugat apabila terdapat dasar hukum yang jelas.
“Dalam pandangan ini, gugatan perdata tidak serta-merta mewajibkan tergugat memenuhi seluruh tuntutan penggugat, melainkan diuji berdasarkan relevansi, beban pembuktian, dan penilaian majelis hakim terhadap fakta hukum yang ada.”
YB Irpan sendiri bukan figur baru dalam perkara hukum yang melibatkan Jokowi. Ia pernah menjadi kuasa hukum Jokowi dalam gugatan wanprestasi mobil Esemka di PN Solo dengan nomor perkara 96/Pdt.G/2025/PN Skt, yang pada akhirnya ditolak oleh majelis hakim.
Dalam perkara Esemka tersebut, Jokowi menjadi tergugat pertama bersama Ma’ruf Amin dan PT Solo Manufaktur Kreasi. Putusan penolakan gugatan itu mempertegas posisi Irpan sebagai pengacara yang memahami lanskap litigasi di PN Solo.
Sementara itu, gugatan citizen lawsuit terkait ijazah Jokowi diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Gugatan ini menempatkan Jokowi, Rektor UGM, Wakil Rektor UGM, dan Kepolisian RI sebagai pihak tergugat.
Citizen lawsuit merupakan mekanisme hukum yang memberi ruang bagi warga negara menggugat penyelenggara negara atas dugaan kelalaian dalam memenuhi hak warga. Dalam konteks ini, gugatan diarahkan pada aspek pertanggungjawaban dan transparansi.
Proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan buntu, sehingga sidang berlanjut ke tahap pokok perkara. Para tergugat sempat mengajukan eksepsi, namun dalam putusan sela yang dibacakan Selasa (9/12/2025), majelis hakim menolak seluruh eksepsi tersebut.
Penolakan eksepsi ini menegaskan kewenangan PN Solo untuk memeriksa dan mengadili perkara, sekaligus membuka jalan bagi proses pembuktian. Sidang digelar secara e-litigasi, tanpa kehadiran fisik para pihak di ruang sidang.
Humas PN Solo, Subagyo, menyampaikan bahwa sidang lanjutan dijadwalkan pada Selasa, 23 Desember 2025, dengan agenda pembuktian surat dari pihak penggugat. Bukti bermeterai diwajibkan diunggah sebelum persidangan dan dibawa lengkap dengan pembanding.
Kuasa hukum penggugat, Muhammad Taufiq, menilai putusan sela sebagai kemajuan penting bagi transparansi publik. Ia menyebut penolakan eksepsi sebagai sinyal bahwa perkara layak diuji secara terbuka di hadapan hukum.
Di sisi lain, Irpan menyatakan sikap menghormati putusan sela tersebut dan menegaskan komitmen mengikuti seluruh proses hukum. Baginya, perkara ini harus ditempatkan dalam koridor hukum yang objektif dan prosedural.
Ketika dokumen publik menjadi sumber polemik berkepanjangan, kegamangan institusional dan tarik-menarik kewenangan justru memperlihatkan betapa mahalnya transparansi bagi rakyat yang hanya menuntut kejelasan, bukan drama hukum tanpa ujung.
Hukum yang seharusnya menjadi alat keadilan akan kehilangan makna jika prosedur dijadikan tameng untuk menghindari keterbukaan yang menjadi hak publik dalam negara demokratis.
Perkara ini bukan sekadar soal siapa benar dan siapa salah, melainkan tentang bagaimana hukum bekerja secara adil, terbuka, dan terukur dalam menjawab pertanyaan masyarakat, menjaga martabat institusi, serta memastikan bahwa mekanisme citizen lawsuit benar-benar menjadi instrumen kontrol warga terhadap penyelenggara negara.
