Aspirasimediarakyat.com — Dari ruang sidang hingga ladang sawit, bayang-bayang korupsi Nurhadi masih menancap di tanah republik ini. Setiap tandan sawit yang dipanen bukan lagi lambang kemakmuran, melainkan bukti hidup tentang betapa rakusnya pejabat yang pernah menguasai jantung peradilan. Kini, hasil kebun yang dulu mengalirkan keuntungan haram itu kembali meneteskan angka: Rp 1,6 miliar. Bukan hasil kerja keras rakyat, tapi hasil penyitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas uang yang tumbuh dari tanah tercemar tindak pidana pencucian uang (TPPU).
KPK kembali menelusuri jejak uang kotor milik mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) tersebut. Pada Kamis (23/10/2025), lembaga antirasuah itu menyita uang segar senilai Rp 1,6 miliar dari hasil produksi kebun kelapa sawit milik Nurhadi di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.
“Penyidik melakukan penyitaan atas hasil kebun sawit sebagai upaya asset recovery. Penyitaan hari ini dari hasil sawit senilai Rp 1,6 miliar,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi wartawan.
Langkah ini bukan yang pertama. Sebelumnya, pada Juli 2025, KPK juga telah menyita sekitar Rp 3 miliar dari kebun yang sama. Dengan tambahan terbaru, total uang hasil kebun sawit yang kini berpindah ke rekening penampungan KPK mencapai Rp 4,6 miliar.
Seluruh dana tersebut disimpan sebagai barang bukti dan menjadi bagian dari strategi pemulihan aset negara. Menurut Budi, hasil penyitaan ini merupakan wujud nyata penerapan asset recovery sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Di hari yang sama, penyidik juga memeriksa dua saksi penting di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Mereka adalah Musa Daulae, seorang notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Maskur Halomoan Daulay, pengelola kebun sawit milik Nurhadi. Keduanya diperiksa untuk menelusuri skema aliran uang hasil kebun yang diduga disamarkan melalui perusahaan cangkang dan nama-nama pinjaman.
Pemeriksaan ini memperkuat dugaan bahwa aset sawit tersebut bukan sekadar ladang bisnis biasa, melainkan bagian dari konstruksi money laundering yang dirancang rapi. Penyidik meyakini, hasil kebun telah menjadi medium untuk mencuci keuntungan dari suap dan gratifikasi yang pernah diterima Nurhadi saat menjabat di Mahkamah Agung.
“Kasus ini merupakan bab lanjutan dari skandal besar yang sempat mengguncang dunia peradilan Indonesia. Nurhadi, yang pernah berada di puncak birokrasi MA, sebelumnya telah divonis bersalah dalam perkara suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di lembaga tersebut. Namun, usai menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung, ia kembali ditangkap KPK pada 29 Juni 2025, kali ini untuk kasus TPPU.”
Dalam terminologi hukum, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh mantan pejabat publik seperti Nurhadi menimbulkan konsekuensi berat. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, pelaku yang menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dapat dipidana penjara maksimal 20 tahun serta denda hingga Rp 10 miliar.
Langkah KPK menyita hasil kebun sawit tersebut sekaligus menjadi preseden penting dalam praktik asset tracing dan asset recovery di Indonesia. Sebab, selama ini, hasil kejahatan korupsi yang telah dikonversi menjadi aset produktif seperti kebun, perusahaan, atau properti kerap sulit dikembalikan ke negara tanpa pembuktian yang mendalam.
Namun di balik keberhasilan hukum, ada ironi sosial yang tak bisa diabaikan. Rakyat kecil di sekitar perkebunan itu bekerja keras di bawah terik matahari, menggantungkan hidup dari hasil sawit yang sama, tapi mereka tak pernah tahu bahwa lahan tempat mereka berkeringat itu menjadi saksi aliran uang haram. Sementara si empunya kebun, sang mantan pejabat tinggi, dulu hidup mewah di balik tembok elit peradilan.
Inilah wajah nyata ketimpangan hukum di negeri ini—ketika ladang dosa bisa tumbuh subur menjadi kebun emas, sementara rakyat tetap menjadi buruh di tanah yang bukan miliknya. Nurhadi mungkin pernah berpikir uangnya aman di balik daun-daun sawit, namun hukum kini menagih dengan sabar, selangkah demi selangkah.
Secara regulatif, penanganan kasus ini juga memperlihatkan penerapan prinsip follow the money dalam pemberantasan korupsi. KPK menelusuri bukan hanya pelaku, tapi seluruh rantai ekonomi hasil kejahatan—dari suap pengurusan perkara hingga pengelolaan keuntungan di sektor riil.
Selain itu, proses penyitaan aset seperti ini memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan kerja sama antar-lembaga dalam penelusuran aset lintas sektor.
KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana hasil sawit tersebut ke rekening perusahaan dan individu yang diduga menjadi perantara Nurhadi.
Profil Nurhadi sendiri menunjukkan karier yang panjang di lingkungan Mahkamah Agung. Lahir di Kudus pada 19 Juni 1957, ia meniti karier dari staf hingga menjabat Sekretaris MA sejak 2011. Ia mengundurkan diri pada 2016 melalui Keputusan Presiden Nomor 80 TPA Tahun 2016. Namun, alih-alih meninggalkan jejak bersih, namanya justru abadi sebagai simbol gelapnya relasi kekuasaan dan keadilan di puncak lembaga hukum tertinggi.
Kini, setiap kali sawit di Padang Lawas berbuah, negara seakan memanen kembali sebagian kecil dari apa yang dulu digasak. Tapi keadilan tidak berhenti di angka Rp 1,6 miliar—ia menuntut pemulihan penuh atas kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.
Dan di ujung semua itu, rakyat masih bertanya-tanya, berapa banyak lagi kebun, rumah, dan rekening yang sesungguhnya menyimpan harta hasil tipu daya para pejabat negeri ini? Karena selama masih ada garong berdasi yang menanam dosa di tanah subur, hukum harus terus menyiangi hingga ke akar.
