Aspirasimediarakyat.com — Penyegelan rumah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi penanda serius bagaimana operasi tangkap tangan tidak hanya menyasar individu, tetapi juga menuntut kehati-hatian hukum dalam menjaga status quo barang bukti, menyeimbangkan kewenangan penegak hukum dengan perlindungan hak asasi, serta memastikan proses penindakan korupsi berjalan transparan, proporsional, dan tidak melampaui batas yang digariskan undang-undang di tengah sorotan publik terhadap integritas aparat negara.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan di balik penyegelan rumah Kajari Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman. Tindakan itu dilakukan dalam rangkaian operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang diduga terlibat perkara korupsi.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan penyegelan dilakukan saat penangkapan para terduga untuk menjaga kondisi agar tidak terjadi perubahan apa pun di lokasi. Langkah ini dimaksudkan sebagai pengamanan awal terhadap potensi barang bukti.
“Penyegelan itu dilakukan untuk menjaga status quo, supaya tidak ada yang memindahkan barang atau apa pun yang ada di ruangan tersebut,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
Menurut Asep, tindakan penyegelan bersifat sementara dan sangat bergantung pada kecukupan alat bukti yang diperoleh KPK setelah proses pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam OTT.
Setelah penangkapan, seluruh pihak yang diamankan dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tahapan ini diikuti dengan ekspos perkara untuk menilai apakah alat bukti telah memenuhi syarat peningkatan status perkara ke tahap penyidikan.
Apabila hasil ekspos menyatakan alat bukti cukup dan perkara naik ke penyidikan, maka rumah atau properti yang disegel dapat digeledah secara sah untuk mencari dan menyita barang bukti tambahan sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, jika alat bukti dinilai belum mencukupi dan pihak terkait tidak atau belum dapat ditetapkan sebagai tersangka, KPK berkewajiban membuka kembali segel properti tersebut demi menghormati hak hukum yang bersangkutan.
“Dalam perkara ini, KPK menyatakan Kajari Bekasi tidak ditetapkan sebagai tersangka karena belum terpenuhinya alat bukti. Konsekuensinya, segel terhadap rumah yang bersangkutan harus dibuka kembali.”
“Karena tidak cukup bukti dan belum dinaikkan sebagai tersangka, maka segel itu dibuka,” ujar Asep menegaskan garis pembatas kewenangan KPK.
Praktik penegakan hukum yang melampaui alat bukti adalah bentuk ketidakadilan prosedural yang dapat melukai kepercayaan publik terhadap perang melawan korupsi.
Asep menekankan bahwa setiap tindakan paksa penegak hukum memiliki prasyarat hukum yang ketat. Kewenangan seperti penggeledahan, penyitaan, pemanggilan, hingga penahanan hanya dapat dilakukan setelah status tersangka ditetapkan secara sah.
Penjelasan ini penting untuk menegaskan bahwa KPK tidak hanya bekerja memburu pelaku korupsi, tetapi juga terikat pada prinsip due process of law yang menjadi fondasi negara hukum.
“Nah, bagi yang belum bisa dinaikkan menjadi tersangka karena kurangnya alat bukti, hak-haknya tidak boleh dilanggar,” kata Asep, menggarisbawahi kewajiban institusional KPK dalam menjaga keseimbangan penindakan dan perlindungan hak.
Menurutnya, mempertahankan segel tanpa dasar hukum yang kuat justru berpotensi melanggar hak individu, karena akses terhadap properti menjadi tertutup tanpa legitimasi hukum yang memadai.
Dalam konteks yang lebih luas, prosedur ini menunjukkan bagaimana OTT tidak berdiri sebagai alat represif semata, melainkan sebagai mekanisme hukum yang harus akuntabel sejak tahap awal hingga penetapan status hukum.
Penyegelan, penggeledahan, dan penyitaan bukan simbol kekuasaan, melainkan instrumen hukum yang hanya sah jika ditopang bukti dan aturan yang jelas.
Ketika penindakan korupsi dijalankan tanpa disiplin hukum, keadilan berubah menjadi tontonan yang keras kepada yang lemah namun lunak kepada prosedur yang dilanggar.
KPK menegaskan komitmennya untuk tetap menindak tegas praktik korupsi, sembari memastikan setiap langkahnya selaras dengan hukum acara pidana dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Kasus penyegelan rumah Kajari Bekasi memperlihatkan bahwa perang melawan korupsi menuntut ketegasan sekaligus kehati-hatian, agar keadilan tidak hanya terasa keras di permukaan, tetapi juga kokoh secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang menuntut transparansi serta kepastian hukum.
