Aspirasimediarakyat.com — Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, sebagai respons lanjutan atas rangkaian bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sekaligus untuk memastikan kehadiran negara berjalan cepat, terukur, dan taat hukum dalam situasi darurat, ketika keselamatan warga, pemulihan infrastruktur, serta stabilitas sosial-ekonomi diuji secara bersamaan dalam momentum kritis menjelang libur akhir tahun.
Rapat tersebut dilaksanakan pada Minggu, 14 Desember 2025, tak lama setelah Presiden meninjau langsung lokasi terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatra dalam beberapa hari sebelumnya, sebuah kunjungan yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis.
Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya menyebut pertemuan di Hambalang sebagai forum evaluasi menyeluruh sekaligus penegasan arahan Presiden kepada jajaran menteri mengenai respons negara terhadap kondisi darurat dan agenda nasional jangka pendek.
Dalam rapat itu hadir sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
Beberapa menteri lain yang berkaitan langsung dengan penanganan bencana, transportasi, logistik, dan pelayanan publik juga turut hadir, memperlihatkan bahwa persoalan kebencanaan diposisikan sebagai isu lintas sektor.
Teddy menjelaskan, Presiden secara khusus menekankan percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatra yang terdampak paling parah akibat banjir dan longsor, dengan fokus pada pemulihan kehidupan warga.
Salah satu arahan utama Prabowo adalah percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak, agar relokasi tidak berlarut dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak atas tempat tinggal yang layak.
“Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” ujar Teddy, menegaskan urgensi penyediaan hunian sebagai fondasi pemulihan sosial pascabencana.
Selain hunian, Presiden juga memerintahkan penambahan alat berat secara maksimal untuk membuka kembali akses jalan yang rusak dan terputus, terutama jalur distribusi bantuan kemanusiaan.
Langkah tersebut dinilai krusial karena tanpa akses transportasi yang pulih, distribusi logistik, layanan kesehatan, dan pemulihan ekonomi lokal akan terhambat.
Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pengerahan alat berat merupakan kebutuhan paling mendesak di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Yang paling mendesak adalah memang menggelar secara cepat alat-alat berat untuk memperbaiki jalur-jalur transportasi yang rusak dan hancur,” ujar AHY.
Ia menambahkan, tanpa jalur transportasi yang memadai, bantuan logistik dan kemanusiaan sebesar apa pun akan sulit didistribusikan secara cepat, padahal kecepatan menjadi kunci dalam situasi darurat.
“Di titik inilah bencana tidak lagi sekadar peristiwa alam, melainkan cermin tajam tentang ketahanan sistem negara, ketika keterlambatan infrastruktur membuka jurang antara janji perlindungan hukum dan realitas warga yang terisolasi, menunggu akses, bantuan, dan kepastian hidup di tengah reruntuhan.”
Kelalaian struktural dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana adalah ketidakadilan yang paling sunyi, karena selalu dibayar oleh warga paling rentan saat air meluap dan tanah runtuh.
Dalam rapat tersebut, Prabowo juga meminta agar kebutuhan dasar para pengungsi dipastikan terpenuhi, terutama di wilayah yang terdampak paling berat, sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam situasi darurat.
Presiden memerintahkan penambahan alat berat, truk air minum, pasokan air bersih, serta toilet portabel, dengan penekanan agar Menteri Pekerjaan Umum memastikan seluruh pengungsi memperoleh layanan dasar tersebut.
Selain isu kebencanaan, rapat di Hambalang turut membahas kesiapan pemerintah menghadapi libur akhir tahun, yang diperkirakan meningkatkan mobilitas masyarakat secara signifikan.
Presiden meminta laporan terkait stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok, serta perkembangan perekonomian nasional, termasuk sektor bea cukai dan perpajakan, untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Pembahasan juga mencakup rencana pemberian insentif guna mendukung kelancaran libur akhir tahun, berupa pengurangan harga secara signifikan pada tarif jalan tol, tiket pesawat, kereta api, kapal laut, dan fasilitas publik lainnya.
Langkah-langkah tersebut dirancang agar kehadiran negara terasa utuh: hadir saat bencana melanda, sigap saat warga membutuhkan perlindungan, dan adil saat masyarakat menuntut akses ekonomi yang aman dan terjangkau, sehingga kebijakan darurat dan kebijakan publik berjalan seiring demi kepentingan rakyat.
