Aspirasimediarakyat.com — Dalam riuhnya perebutan tafsir tentang siapa yang sesungguhnya berhak mengatur pintu masuk kedaulatan, ada satu ironi yang tak kunjung selesai dipahami: bahwa sebuah negara bisa tampak begitu perkasa di atas kertas, namun gamang di lapangan ketika berhadapan dengan kekuatan modal yang menjulur seperti akar tua menghimpit tanah. Di titik inilah polemik Bandara IMIP menemukan panggungnya—antara keinginan membangun perekonomian dan ketakutan membiarkan kedaulatan merembes perlahan melalui celah yang dianggap “teknis” semata.
Polemik penetapan Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, memang belum menunjukkan tanda mereda. Pengumuman terbaru datang dari Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang menetapkan bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) itu sebagai bandara internasional. Keputusan tersebut dikeluarkan bersama penetapan dua bandara khusus lain, dan langsung menyita perhatian publik serta pemangku kepentingan lintas kementerian.
Penetapan itu merujuk pada Pasal 249 dan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mengatur penggunaan bandara untuk kegiatan ekonomi nasional dan penerbangan internasional. Dasar hukum operasionalnya dituangkan dalam Keputusan Menhub RI Nomor KM 38 Tahun 2005 yang diteken pada 8 Agustus 2025 di Jakarta.
Dalam dokumen tersebut, Bandara IMIP berada dalam kategori bandara khusus yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri. Status itu membedakannya dari bandara umum, karena penggunaan rute internasionalnya bersifat terbatas, khususnya dalam kondisi tertentu dan untuk tujuan tertentu.
DIKTUM pertama aturan itu menjelaskan bahwa fasilitas internasional tersebut hanya berlaku untuk kegiatan penunjang operasi, seperti medical evacuation, penanganan bencana, dan pengangkutan penumpang maupun kargo berkaitan dengan usaha pokok. Dengan demikian, konsep “internasional” yang diberikan bukanlah akses bebas seperti bandara komersial, melainkan koridor terbatas yang tetap membutuhkan pengawasan ketat antarinstansi.
Sorotan publik kemudian bergeser kepada aspek koordinasi negara dalam mengawasi pintu masuk kawasan strategis tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya akan menelusuri relasi kerja antara Bea Cukai dan pihak pengelola IMIP, mengingat status bandara yang selama ini berada dalam area korporasi besar.
Purbaya mengakui pernah ada izin khusus terkait operasional bandara tersebut, namun ia menegaskan bahwa koordinasi antarotoritas harus diperiksa ulang sebelum pemerintah menambah personel. Menurutnya, penempatan petugas Bea Cukai atau Imigrasi tidak boleh dilakukan hanya karena desakan situasi.
“Kalau ditugaskan, tentu kami siap. Tapi dasar dan mekanismenya harus jelas dahulu,” ujarnya di Jakarta. Ia menegaskan bahwa kepastian hukum terkait status bandara dan pola pengawasan menjadi keharusan sebelum memasukkan aparat negara ke wilayah yang selama ini sangat terbatas aksesnya.
“Di sisi lain, kementerian lain juga memberikan perhatian. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Wamenhub Suntana ikut meninjau latihan Komando Gabungan TNI di Bandara IMIP pada 19–20 November 2025. Latihan berskala besar tersebut menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya bandara korporasi itu menjadi lokasi operasi militer terpadu.”
Di tengah agenda latihan, Sjafrie memberikan pernyataan tegas bahwa negara tidak akan membiarkan adanya “republik dalam republik”, mengingat beberapa temuan terkait kegiatan ilegal di Morowali sebelumnya. Ia menegaskan bahwa semua arus barang dan penumpang harus berada di bawah pengawasan negara, tanpa pengecualian.
Pernyataan Sjafrie itu menjadi salah satu penegasan bahwa ruang privat korporasi tidak boleh menjadi benteng yang menghalangi otoritas negara. Latihan TNI di kawasan itu sekaligus menjadi demonstrasi kemampuan militer dalam mengamankan obyek vital yang berpotensi menjadi titik rawan aktivitas melawan hukum.
Namun, di sinilah ketegangan moral dan administratif bertemu: sebuah bandara yang berdiri di dalam kawasan industri raksasa kini menyandang status internasional, yang dalam praktiknya menuntut kehadiran mutlak aparat negara. Ketika akses selama ini sangat terbatas, publik mempertanyakan apakah status baru itu benar-benar akan membuka ruang pengawasan atau justru memperkuat ketergantungan negara pada itikad korporasi.
Menurut pengamat kebijakan transportasi udara, Dr. Rakhmad Prakoso, status internasional bandara khusus seperti IMIP seharusnya dibarengi evaluasi menyeluruh mengenai kesiapan negara. “Ini bukan soal pro atau kontra terhadap industri. Ini soal memastikan tidak ada celah pengawasan, terutama pada kawasan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi strategis,” jelasnya.
Pakar hukum administrasi negara dari UGM, Luki Santoso, menambahkan bahwa aspek interkoneksi antarinstansi menjadi kunci utama. Ia menilai pemerintah tidak boleh lagi membiarkan tumpang tindih kewenangan yang selama ini sering terjadi dalam pengelolaan fasilitas khusus milik swasta.
Jika di awal persoalan tampak seperti masalah teknis penerbangan, di bagian tengah ini publik menemukan kenyataan pahit bahwa negara bisa saja terjebak dalam lingkaran ketergantungan yang diciptakan oleh kekuatan modal. Bagaimana mungkin sebuah kawasan industri bisa lebih tertib dalam menentukan siapa yang boleh masuk ketimbang negara yang sah secara konstitusional? Kontras itu menjadi pertanyaan besar yang menggantung di benak banyak orang.
Konteks strategis lain yang mendapat perhatian adalah penggunaan kekuatan gabungan TNI dalam latihan Kogab. Sebanyak 26.998 personel dari matra darat, laut, dan udara dikerahkan untuk mensimulasikan pengamanan kawasan strategis, termasuk melibatkan pesawat, alutsista, dan skenario pengamanan lalu lintas udara.
Pengamat pertahanan nasional, Brigjen (Purn) Sunarwan, menilai latihan itu sebagai sinyal kuat bahwa negara ingin memastikan seluruh kawasan industri besar berada dalam orbit pengawasan yang ketat. “Ini menunjukkan bahwa negara mengirim pesan: aktivitas ekonomi tidak boleh mengabaikan kedaulatan,” ujarnya.
Meski begitu, sebagian pihak meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam memaknai status internasional sebagai ancaman atau peluang tanpa data yang lengkap. Transparansi informasi menjadi unsur krusial dalam merumuskan langkah berikutnya.
Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil meminta agar seluruh dokumen izin, koordinasi, dan evaluasi pengawasan Bandara IMIP dibuka ke publik. Mereka menilai transparansi akan meredakan kecurigaan dan memperkuat legitimasi pemerintah dalam mengambil kebijakan berikutnya.
Pada akhirnya, perdebatan panjang mengenai peran negara di Bandara IMIP kembali mengarah pada satu pertanyaan mendasar: apakah status internasional itu benar-benar memperkuat kedaulatan, atau justru memperluas ruang abu-abu yang sulit dijaga?
Jika negara tak mampu memastikan siapa yang mengatur pintu masuknya sendiri, maka apa bedanya otoritas publik dengan boneka yang digerakkan dari balik layar? Bandara IMIP bukan sekadar landasan pesawat—ia adalah cermin besar yang memperlihatkan seberapa kuat negara berdiri ketika kekuatan modal menatap balik tanpa berkedip.
