Oleh: Kalturo, SH., Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Aspirasimediarakyat.com
Aspirasimediarakyat.com — Di atas rel besi yang membelah Jakarta — Jawa Barat, suara kereta cepat Whoosh melesat seperti simbol kemajuan. Namun di balik deru kecepatannya, ada gema pertanyaan yang jauh lebih nyaring: siapa sebenarnya yang membayar harga dari proyek yang kerap disebut “kebanggaan nasional” ini? Janji bahwa pembangunan tidak akan menelan dana publik kini tinggal ilusi. Negara yang dulu menepuk dada karena tak menyentuh APBN, kini terjerat pada beban triliunan rupiah yang pelan-pelan diseret ke punggung rakyat.
Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang dikenal berhati-hati, berusaha menenangkan gelombang kecurigaan. Ia menyebut banyak laporan masyarakat yang masuk terkait Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak tidak valid, sulit diverifikasi, atau minim bukti. Namun justru di situlah masalahnya: jika laporan publik tak lagi dipercaya, bukankah itu pertanda bahwa sistem pengawasan negara sudah kehilangan taringnya?
Mahfud MD tampil di sisi lain, dengan suara yang jauh lebih tajam. Ia siap dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek Whoosh, tapi menolak diwajibkan membuat laporan resmi. Bukan karena enggan bertanggung jawab, melainkan karena tahu—laporan resmi kerap berakhir di tumpukan berkas yang dibungkam oleh prosedur. Mahfud memilih berbicara di ruang publik, di hadapan rakyat yang haus kejujuran.
Kontras dua pejabat itu mencerminkan wajah pemerintahan yang berdiri di persimpangan: antara moral yang ingin menyingkap kebenaran dan birokrasi yang bersembunyi di balik formalitas. Negara yang terlalu sibuk membela citra lupa menjaga nurani. Dan di sinilah, ketidakpercayaan publik tumbuh subur, berakar di tanah yang disirami janji palsu dan laporan yang dimanipulasi.
Proyek Whoosh menjadi contoh klasik bagaimana ambisi politik dapat menjelma menjadi beban fiskal. Sejak awal, pemerintah menyatakan proyek ini tak akan menelan uang rakyat. Tapi fakta berkata lain. Ketika biaya membengkak, ketika skema pembiayaan berubah, dan ketika APBN mulai menanggung risiko, maka yang dikorbankan bukan sekadar angka—melainkan martabat publik.
Rakyat berhak marah. Mereka menyaksikan proyek berkilau dibangun dengan retorika modernisasi, sementara jalan desa masih berlubang, harga pangan melambung, dan pengawasan anggaran berjalan di tempat. Di sinilah wujud paling telanjang dari ketimpangan: kemewahan dijustifikasi atas nama kemajuan, padahal yang menikmati hanyalah segelintir elit yang berdiri di menara kaca.
“Kebenaran tidak butuh dekorasi politik. Ia hanya butuh keberanian untuk berkata: ada yang salah, dan harus diperbaiki. Mahfud MD sudah mengambil langkah itu. Tapi langkah seorang diri tak akan cukup jika sistem masih dikuasai oleh orang-orang yang takut kehilangan jabatan lebih daripada kehilangan moral. Kejujuran seolah menjadi barang antik yang hanya dipajang di pidato resmi, tapi lenyap di meja pengambilan keputusan.”
Dalam hukum keuangan negara, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, setiap rupiah yang keluar dari kas publik wajib dapat dipertanggungjawabkan. Dan jika proyek Whoosh benar terbukti menabrak prinsip kehati-hatian fiskal, maka pelanggaran ini bukan hanya administratif, tetapi juga moral. Tidak ada pembangunan yang sah jika dibangun di atas kebohongan.
Negara sering bersembunyi di balik istilah teknokratis—revisi skema pembiayaan, optimalisasi aset, restrukturisasi pendanaan. Padahal di balik kalimat rapi itu, sering tersembunyi kealpaan dalam transparansi. Laporan publik yang minim akses, data yang dikunci, hingga audit yang tak kunjung diumumkan menjadi pola lama yang terus diulang: rakyat dibiarkan menebak, sementara pejabat sibuk menutup celah.
Kehati-hatian Purbaya mungkin bisa dimengerti. Tapi kehati-hatian yang berlebihan sering kali berubah menjadi tameng untuk menghindari tanggung jawab. Jika benar laporan masyarakat sulit diverifikasi, maka tugas pemerintah bukan menolaknya, melainkan memperbaiki sistem pelaporannya. Karena di negara yang sehat, suara rakyat bukan gangguan, melainkan instrumen pengawasan.
Yang paling menakutkan dari kasus seperti Whoosh bukanlah jumlah uang yang lenyap, melainkan rusaknya kepercayaan rakyat. Ketika rakyat tidak lagi percaya pada integritas pejabat, maka hukum menjadi selembar kertas tanpa jiwa. Ketika kebenaran bisa dinegosiasikan, maka yang tersisa hanyalah teater kekuasaan yang memerankan kejujuran sebagai sandiwara.
Bangsa ini telah terlalu sering memaafkan dosa fiskal. Dari proyek mercusuar hingga konsesi tambang, dari subsidi fiktif hingga pengadaan abal-abal, semua berlindung di balik jargon pembangunan. Kini, Whoosh menambah daftar panjang proyek yang lebih banyak melahirkan polemik daripada manfaat nyata.
Pemerintah boleh saja menyebut Whoosh sebagai simbol kemajuan, tetapi bagi sebagian rakyat, itu simbol kesenjangan. Di satu sisi, pejabat berdiri bangga di peron megah; di sisi lain, rakyat menatap tagihan utang yang diwariskan kepada anak cucunya. Pembangunan yang adil bukan diukur dari kecepatan kereta, tapi dari kecepatan negara menindak setiap kebohongan yang menodai amanat rakyat.
Dalam konteks hukum, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib melakukan audit menyeluruh terhadap perubahan struktur pembiayaan proyek ini. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, maka Kejaksaan dan KPK tak punya alasan untuk menunda penegakan hukum. Karena hukum tanpa keberanian hanyalah alat retorika; dan keadilan tanpa tindakan hanyalah naskah pidato.
Satu hal harus diingat: rakyat bukan musuh pembangunan. Mereka hanya ingin tahu ke mana uang mereka pergi, siapa yang mengelolanya, dan apa hasilnya. Kejujuran bukan ancaman bagi negara, justru ia adalah fondasinya. Tanpa kejujuran, pembangunan hanyalah teater mewah yang berdiri di atas reruntuhan kepercayaan.
Kini, bola sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Pilihannya jelas: membuka seluruh data, menegakkan transparansi, dan menunjukkan akuntabilitas nyata—atau terus bersembunyi di balik tirai kebanggaan semu. Keputusan inilah yang akan menentukan apakah proyek ini kelak dikenang sebagai tonggak kejayaan bangsa, atau justru tercatat sebagai aib fiskal paling memalukan dalam satu dekade terakhir.
Kecepatan Whoosh boleh mengagumkan, tapi kejujuran adalah yang seharusnya lebih dulu melesat. Karena yang paling berbahaya bukanlah kereta yang terlalu cepat, melainkan negara yang melaju tanpa arah moral.
