Aspirasimediarakyat.com — Dalam lanskap negara yang terus bergerak antara ambisi industrialisasi dan tuntutan kedaulatan, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali menjadi panggung perenungan besar: bahwa di setiap titik yang memfasilitasi aliran manusia dan barang, negara tidak boleh berhenti bertanya apakah posisinya masih memegang kendali atau justru menjadi tamu dalam tanah airnya sendiri. Di sinilah filsafat kekuasaan diuji—bahwa republik hanya bertahan jika ia mengawasi setiap jengkal yang mempengaruhi hajat hidup rakyat, bukan sekadar hadir secara administratif di atas kertas.
Sinyal itu kembali berkumandang ketika Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau Latihan Terintegrasi TNI 2025 di Morowali, Kamis (20/11/2025). Sorot matanya tertuju pada Bandara IMIP, fasilitas udara yang berdiri di tengah kawasan industri raksasa yang menjadi motor ekonomi kawasan timur Indonesia.
Menhan menegaskan bahwa perhatian tersebut bukan menyasar legalitas bandara, melainkan memastikan negara tidak kehilangan posisinya di objek vital, terutama yang berada dekat jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III. “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik,” ujarnya, mengirimkan pesan kuat tentang supremasi regulasi.
Dokumen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan Bandara IMIP terdaftar resmi sebagai bandara khusus sesuai UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pengelolaannya berada di bawah pengawasan Otoritas Bandara Wilayah V Makassar, dengan status operasi domestik melalui kode ICAO WAMP dan kode IATA MWS.
Pada 2024 lalu, lalu lintas udara IMIP tercatat melayani 534 penerbangan dan 51.180 penumpang. Fasilitas ini menampung pesawat Embraer ERJ-145ER hingga Airbus A320, dengan lokasi strategis di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.
Namun bagi Sjafrie, daftar regulasi bukan satu-satunya ukuran. Dalam kunjungan itu ia turut menyaksikan simulasi penanganan ancaman udara dan operasi pengamanan pangkalan oleh unsur Korpasgat, Kostrad, hingga dukungan KRI Bung Hatta-370 dan KRI Panah-625. Momentum itu mempertebal pesan bahwa aspek pengawasan negara tidak bisa dinegosiasikan.
Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan, menegaskan bahwa abai terhadap objek vital dapat menciptakan ruang aktivitas tidak tercatat yang berbahaya bagi keamanan nasional. Ia menyebut perlunya mekanisme pengawasan lebih transparan di kawasan industri besar.
“Pernyataan keras Sjafrie di awal menjadi titik intens, namun di titik tengah inilah antagonisme kedua muncul. Di balik tabel statistik, alur izin, dan sederet dokumen resmi, publik kerap menyaksikan bagaimana kekuatan kapital dapat membangun tembok yang mengaburkan pandangan pemerintah. Jika negara tak waspada, objek vital bisa perlahan berubah menjadi arena privat yang mengatur dirinya sendiri, dan itu adalah jalan panjang menuju kehilangan kedaulatan pengawasan.”
PT IMIP memberikan respons cepat atas sorotan tersebut. Juru Bicara IMIP, Dedy Kurniawan, menegaskan bahwa bandara mereka beroperasi sepenuhnya legal dan terdaftar di Kemenhub. “Bandara IMIP dikelola sesuai regulasi dan diawasi secara rutin. Statusnya dapat dicek langsung di data resmi DJPU,” ujarnya.
IMIP menekankan bahwa bandara khusus bukan fenomena aneh dalam sistem penerbangan Indonesia, melainkan bagian dari struktur industri yang telah berjalan lama. Fasilitas ini difungsikan untuk melayani kebutuhan logistik perusahaan dan penumpang domestik.
Pandangan itu diperkuat Pengamat Penerbangan Alvin Lee, yang menyebut banyak bandara khusus lain yang telah lama beroperasi, seperti Bandara Wiladatika, Bandara Budiarto Curug, hingga Bandara Pondok Cabe. “Semuanya tersertifikasi dan dilayani Airnav. IMIP tidak berbeda secara regulasi,” ungkapnya.
Alvin juga menjelaskan bahwa absennya Imigrasi maupun Bea Cukai merupakan konsekuensi teknis karena bandara tersebut tidak melayani penerbangan internasional. Ia menegaskan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran izin.
Selaras dengan itu, Pengamat Penerbangan dan Dosen ITB, Mohamada Abdul Kadir Martoprawiro, menyebut keberadaan bandara khusus sepenuhnya legal dan memiliki dasar hukum yang kuat. “Ini diatur dalam UU No 1/2009. Banyak industri di daerah terpencil membutuhkan fasilitas seperti ini,” ujarnya.
Abdul Kadir menilai perdebatan yang seolah menjadikan IMIP sebagai satu-satunya kasus keliru justru mempersempit pemahaman publik. Indonesia memiliki banyak bandara khusus untuk menunjang kegiatan industri, pertambangan, dan perkebunan.
Meskipun demikian, sorotan Menhan tetap membawa pesan bahwa legalitas bukanlah jawaban atas semua pertanyaan. Pengawasan dan keterlibatan negara dalam operasi objek vital adalah bagian dari instrumen kedaulatan yang tidak boleh dikendurkan.
Dalam konteks itu, beberapa analis keamanan menyebut pentingnya memantau apakah tata kelola bandara khusus telah mengikuti seluruh protokol pengawasan, terutama yang berdekatan dengan jalur ekonomi strategis.
Di sisi lain, ada pula dorongan agar pemerintah memperbarui sejumlah aturan turunan agar pengawasan terhadap bandara khusus semakin transparan dan mudah diaudit oleh publik.
Bahwa di tengah gemuruh investasi dan industrialisasi, negara tidak boleh menjadi penonton yang hanya mengandalkan tumpukan dokumen legalitas. Karena sejarah selalu mengajarkan: republik runtuh bukan karena serangan besar, melainkan karena celah kecil yang dibiarkan tumbuh oleh kelengahan panjang.
