Aspirasimediarakyat.com, Pangkalan Balai — Di tengah meningkatnya jumlah warga penerima bantuan pangan dan tantangan geografis Banyuasin yang tidak sederhana, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan bahwa distribusi bantuan beras dari negara tidak boleh sekadar menjadi agenda administratif tahunan, melainkan harus menjadi kerja kolektif yang presisi, terukur, dan berkeadilan agar setiap butir bantuan benar-benar tiba di tangan masyarakat yang berhak tanpa tersesat di labirin data, birokrasi, maupun hambatan distribusi di lapangan.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui rapat persiapan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan periode Februari hingga Maret 2026 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Dinas Ketahanan Pangan pada Rabu, 8 April 2026, dipimpin langsung oleh Bupati Banyuasin Askolani bersama Sekretaris Daerah Erwin Ibrahim, jajaran asisten, staf ahli, serta kepala perangkat daerah terkait.
Turut hadir Asisten II Setda Banyuasin Alpian Soleh, Staf Ahli Bidang Infrastruktur Salni Pajar, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Masita Liana sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan program.
Program bantuan ini merupakan bagian dari kebijakan nasional Badan Pangan Nasional untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui penyaluran bantuan beras kepada Penerima Bantuan Pangan atau PBP.
Namun, dalam praktiknya, distribusi bantuan pangan tidak sesederhana memindahkan stok beras dari gudang ke rumah warga. Ada satu persoalan klasik yang terus menghantui: akurasi data penerima manfaat.
Askolani secara tegas mengingatkan pentingnya pembaruan data dari level paling bawah, mulai dari RT, desa, hingga kecamatan, sebelum diproses lebih lanjut oleh dinas terkait agar tidak terjadi salah sasaran.
“Pendataan di lapangan, dari mulai RT hingga kecamatan diolah lagi oleh Dinas Sosial. Data yang lama perlu dilakukan pembaharuan agar tidak ada kekurangan dan salah sasaran,” ujar Askolani.
“Pernyataan itu relevan dengan tantangan nasional yang selama ini kerap muncul dalam program bantuan sosial, yakni persoalan inclusion error dan exclusion error—orang yang tidak berhak justru menerima, sementara yang berhak justru terlewat. Dalam konteks pelayanan publik, kesalahan data bukan sekadar kekeliruan administratif. Ia dapat berubah menjadi ketidakadilan sosial, terutama bagi keluarga miskin yang menggantungkan harapan pada bantuan negara.”
Selain persoalan data, Bupati Banyuasin juga menyoroti pentingnya koordinasi distribusi di lapangan, khususnya jalur penyaluran dari penyedia logistik menuju masyarakat penerima.
“Kaitan dengan pembagian, rute jalur pembagian bantuan perlu koordinasi dengan pihak kecamatan hingga dari jasa prima logistik sehingga penyaluran tepat dan cepat,” tegas Askolani.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa distribusi bantuan bukan sekadar soal jumlah, tetapi soal kecepatan, ketepatan, dan keamanan hingga tiba di tangan keluarga penerima manfaat.
Tantangan Banyuasin sendiri tidak kecil. Sebagai wilayah dengan karakter geografis yang luas, terdiri dari daratan, rawa, serta wilayah perairan, distribusi bantuan sering kali menghadapi hambatan yang berbeda dibanding daerah perkotaan.
“Banyuasin ini sedikit berbeda, karena geografis yang berbeda dibandingkan dengan wilayah lain. Oleh karena itu, kita perlu atur penyampaian bantuan sampai ke KPM apalagi ini amanah dari Badan Pangan Nasional,” tambah Askolani.
Pandangan serupa juga disampaikan Camat Muara Padang Parlin Munandar yang meminta seluruh pihak mematuhi standar operasional prosedur agar tidak ada penyimpangan dalam proses distribusi.
“Dinas ketahanan pangan hendaknya memberikan SOP dari kepala desa hingga kepada penerima manfaat. Ada panduan dan rujukan,” kata Parlin Munandar.
Masukan tersebut penting, sebab dalam tata kelola bantuan publik, SOP bukan sekadar dokumen formal, melainkan pagar etik dan teknis agar bantuan negara tidak berubah menjadi ruang abu-abu yang rawan disalahartikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Masita Liana melaporkan adanya lonjakan signifikan jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Banyuasin, dari sebelumnya sekitar 48 ribu menjadi 93 ribu penerima manfaat pada tahun ini.
Lonjakan hampir dua kali lipat itu menunjukkan dua realitas sekaligus: meningkatnya jangkauan perlindungan sosial negara, tetapi juga menjadi cermin bahwa kebutuhan masyarakat terhadap jaring pengaman pangan masih sangat besar dan belum sepenuhnya selesai dijawab oleh pertumbuhan ekonomi formal.
Bantuan pangan sejatinya bukan sekadar beras yang dibagikan dari satu tangan ke tangan lain; ia adalah simbol kehadiran negara di meja makan rakyat, ukuran sejauh mana kebijakan publik benar-benar menyentuh dapur keluarga yang paling membutuhkan, sehingga setiap karung yang bergerak harus dipastikan membawa keadilan, bukan sekadar angka distribusi yang selesai dilaporkan dalam lembar administrasi.
Editor: Kalturo
