Aspirasimediarakyat.com — Dalam setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, gelombang kritik mulai menyeruak. Di balik gempita klaim pertumbuhan ekonomi dan turunnya angka kemiskinan, ada suara rakyat yang menjerit lirih: program bantuan pemerintah tak benar-benar menyentuh kebutuhan mereka. Seolah negara sibuk menghitung angka pertumbuhan, sementara rakyat menghitung sisa nasi di piringnya.
Laporan terbaru Center of Economic and Law Studies (Celios) menyingkap potret yang tak seindah narasi resmi pemerintah. Dari 1.338 responden yang disurvei di seluruh Indonesia — dari desa hingga kota besar — sebanyak 53 persen menyatakan program ekonomi pemerintah selama satu tahun terakhir tidak berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Sebuah sinyal bahwa janji kemakmuran belum menjelma menjadi kenyataan.
Peneliti Celios, Bakhrul Fikri, dalam konferensi pers daring pada Minggu (19/10/2025) mengungkapkan, hanya 25 persen responden yang merasa terbantu, dan 14 persen yang mengaku sangat terbantu. Sementara sisanya — 4 persen merasa terbebani dan 3 persen sangat terbebani — menunjukkan adanya ketimpangan persepsi antara kebijakan ekonomi yang diumumkan pemerintah dengan kenyataan di lapangan.
Lebih jauh, survei itu juga menyoroti persepsi publik terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dibandingkan tahun lalu. Hasilnya menunjukkan 45 persen responden menilai kondisi ekonominya “sama saja”, 28 persen merasa lebih baik, sementara 27 persen merasa justru lebih buruk. Artinya, hampir separuh masyarakat tidak merasakan perubahan berarti setelah satu tahun pemerintahan baru berjalan.
Celios turut memotret bidang ketenagakerjaan — sektor yang kerap dijadikan tolok ukur keberhasilan ekonomi. Dalam temuan mereka, 33 persen responden menilai kinerja pemerintah buruk dalam mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja. Sebanyak 26 persen menilai cukup, 17 persen sangat buruk, 13 persen baik, dan hanya 11 persen yang berani menyebut sangat baik.
“Ironinya, di tengah klaim bahwa angka pengangguran menurun, persepsi masyarakat justru berbanding terbalik. Banyak pekerja informal mengaku upah stagnan, peluang kerja minim, dan biaya hidup kian menekan. Sementara mereka yang bekerja di sektor formal menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat lesunya industri manufaktur dan investasi asing yang belum sepenuhnya pulih.”
Dalam aspek kebijakan fiskal, survei Celios menampilkan fakta yang lebih mencolok. Sebanyak 84 persen responden mengaku terbebani dengan kebijakan pajak dan pungutan pemerintah saat ini. Mayoritas menilai, kebijakan fiskal terlalu agresif terhadap masyarakat menengah ke bawah, sementara korporasi besar masih leluasa memanfaatkan celah insentif dan relaksasi pajak.
Bakhrul menegaskan, hasil ini menjadi cermin bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah perlu dikaji ulang. “Mayoritas masyarakat merasa terbebani dengan pajak dan pungutan yang diterapkan. Ini menandakan perlu ada penyesuaian agar kebijakan ekonomi lebih berpihak kepada rakyat kecil,” ujarnya.
Namun, di sisi pemerintah, narasi yang dibangun jauh berbeda. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru menegaskan bahwa ekonomi nasional tumbuh stabil di tengah tekanan global. Ia menyebutkan, pada semester I 2025, serapan tenaga kerja mencapai 1,2 juta orang, sementara angka kemiskinan turun ke level 8,47 persen — terendah dalam beberapa tahun terakhir.
Airlangga bahkan mengklaim bahwa program stimulus ekonomi senilai Rp61 triliun yang diluncurkan di semester pertama tahun ini berhasil mendongkrak konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025. Menurutnya, langkah ini menunjukkan kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas.
Namun, data dan persepsi publik sering kali tak berjalan seiring. Di tengah klaim “pertumbuhan positif”, warga di lapangan justru mengeluh harga bahan pokok yang kian melonjak, lapangan kerja yang terbatas, dan daya beli yang melemah. Pertumbuhan 5 persen di atas kertas mungkin terdengar megah, tetapi apa artinya jika rakyat masih terhimpit dalam pusaran kemiskinan baru?
Dalam konteks ini, kebijakan pajak menjadi sorotan tajam. Pengenaan pajak digital, cukai rokok, hingga pungutan barang impor dinilai memperberat beban ekonomi masyarakat. Di sisi lain, kebijakan tax holiday dan keringanan pajak bagi investor besar justru terus digulirkan. Kontras yang menimbulkan tanda tanya besar: keadilan fiskal untuk siapa?
Pakar ekonomi Celios menilai bahwa masalah utama pemerintahan Prabowo-Gibran bukan terletak pada niat membangun ekonomi, tetapi pada arah kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil. “Selama basis kebijakan masih top-down dan lebih banyak dikendalikan oleh kepentingan korporasi, rakyat tetap akan menjadi penonton,” kata Fikri menambahkan.
Di tengah situasi ini, kritik publik semakin nyaring. Rakyat menilai program bantuan sosial, subsidi pupuk, dan kredit usaha rakyat masih sarat masalah distribusi dan tumpang tindih data. Di banyak daerah, warga mengaku tidak pernah menerima manfaat langsung dari program yang diklaim pemerintah sebagai bukti keberhasilan ekonomi inklusif.
Negara ini tampak sibuk berbicara angka, sementara rakyat berbicara tentang perut. Para elit berdiri di podium menepuk dada dengan statistik, sementara petani di pelosok masih berjuang membeli pupuk. Pembangunan seolah menjadi panggung sandiwara, di mana pemeran utamanya bukan rakyat, melainkan mereka yang berkuasa.
Di sisi lain, pemerintah berkilah bahwa setiap kebijakan membutuhkan waktu untuk berdampak. Airlangga menyebut proses pemulihan ekonomi pascapandemi memang tidak bisa instan, namun arah kebijakan sudah berada di jalur yang benar. “Pertumbuhan ekonomi akan meningkat secara bertahap, seiring dengan penguatan konsumsi dan investasi,” katanya.
Meski demikian, para ekonom menegaskan, arah kebijakan fiskal dan struktural harus diperkuat dengan strategi keberpihakan nyata pada sektor riil. Keseimbangan antara stabilitas makro dan kesejahteraan mikro masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kabinet ekonomi Prabowo-Gibran.
Satu tahun memang terlalu singkat untuk menilai sebuah pemerintahan, tetapi cukup panjang untuk menguji janji-janji kampanye. Rakyat kini menunggu bukti nyata, bukan sekadar narasi pencitraan.
Negeri yang dikuasai oleh angka tanpa rasa, kebijakan tanpa nurani, hanya akan melahirkan jurang baru antara istana dan rakyat. Rakyat tak butuh slogan pertumbuhan; mereka butuh keadilan ekonomi yang bisa dirasakan hingga ke meja makan. Pemerintah boleh terus bicara data, tapi sejarah hanya akan mencatat: siapa yang benar-benar berpihak pada rakyat.
