Aspirasimediarakyat.com – Wacana legalisasi kasino kembali mencuat dalam diskusi kebijakan fiskal dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dibahas oleh Komisi XI DPR RI. Usulan ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat bersama Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kamis (8/5/2025), di Gedung DPR RI.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, mengajak pemerintah untuk lebih kreatif dan berpikir out of the box dalam mencari sumber PNBP baru, mengingat dividen dari badan usaha milik negara (BUMN) saat ini tidak lagi masuk ke kas negara, melainkan dialihkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk dikelola lebih lanjut.
“Saya meminta agar kementerian-kementerian dan pemerintah berpikir lebih kreatif, keluar dari zona nyaman mereka,” ujar Galih dalam rapat tersebut.
Menurutnya, Indonesia perlu belajar dari Uni Emirat Arab (UEA) yang berani membuka kasino saat menghadapi krisis minyak beberapa tahun silam, sebagai upaya diversifikasi pendapatan negara.
“Saat krisis minyak terjadi, UEA langsung bergerak cepat dan mengubah gaya pemasukan mereka dari sumber daya alam ke sektor jasa. Ekstremnya, mereka sampai mendirikan kasino,” katanya.
Galih menggarisbawahi bahwa ia tidak serta-merta mengusulkan legalisasi kasino, tetapi meminta pemerintah mencari langkah kreatif dalam meningkatkan PNBP.
“Itu bahasa saya. Jangan diplintir. Saya hanya ingin melihat apakah pemerintah kita punya inovasi dan strategi yang lebih fleksibel,” tegasnya.
Dirjen Komdigi: Wacana Kasino Perlu Kajian Mendalam
Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Alexander Sabar, turut memberikan pendapatnya. Ia menilai bahwa wacana legalisasi kasino sebagai sumber pendapatan negara memerlukan kajian mendalam, terutama dari aspek regulasi dan sosial.
“Saya rasa ini perlu kajian lebih lanjut,” ujar Alexander kepada media di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Namun, ia juga menegaskan bahwa Komdigi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai usulan tersebut, karena ranahnya berada di bawah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah.
Dampak dan Tantangan Legalisasi Kasino di Indonesia
Usulan legalisasi kasino sebagai sumber PNBP baru tentu menimbulkan berbagai pro dan kontra. Dari sudut pandang ekonomi, keberadaan kasino dapat menjadi penggerak ekonomi, menarik wisatawan mancanegara, dan meningkatkan potensi pemasukan dari pajak hiburan.
Namun, dari perspektif hukum dan sosial, legalisasi kasino juga berpotensi membawa dampak negatif, seperti peningkatan aktivitas perjudian ilegal, ketergantungan ekonomi pada industri hiburan berisiko, serta dampak sosial bagi masyarakat.
Dr. Yanuar Ramdhani, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, menilai bahwa Indonesia harus sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan opsi seperti ini.
“Kasino bisa meningkatkan devisa dan menarik wisatawan, tetapi jika tidak diatur dengan baik, dampak negatifnya bisa lebih besar daripada manfaatnya,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa perlu ada kajian multidisipliner, termasuk dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial, sebelum opsi legalisasi kasino benar-benar masuk dalam strategi peningkatan PNBP Indonesia.
Usulan untuk mencari PNBP alternatif semakin relevan di tengah perubahan kebijakan fiskal Indonesia. Dengan BUMN tidak lagi menyetor dividen langsung ke kas negara, pemerintah memang perlu mencari strategi baru untuk meningkatkan penerimaan negara.
Namun, apakah kasino bisa menjadi solusi yang layak? Jawabannya masih jauh dari pasti. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan untuk menemukan sumber pendapatan baru, tanpa mengabaikan prinsip keadilan ekonomi dan dampak sosial bagi masyarakat Indonesia.
