Aspirasimediarakyat.com — Negara kembali membuka pintu utang. Dengan wajah penuh percaya diri, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan surat utang global senilai Rp42 triliun lebih, seolah tak gentar menambah beban fiskal rakyat. Di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih dan defisit anggaran yang menganga, langkah ini memunculkan pertanyaan tajam: sampai kapan kedaulatan fiskal negeri ini digadaikan di meja pasar modal internasional?
Kementerian Keuangan, lewat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), mengumumkan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua mata uang asing — dolar Amerika Serikat dan euro — dengan format SEC-registered global bonds. Dalam transaksi kali ini, pemerintah berhasil mengantongi US$ 1,85 miliar (sekitar Rp30,6 triliun) dari denominasi dolar AS, dan EUR 600 juta (sekitar Rp11,5 triliun) dari denominasi euro.
Langkah tersebut disebut sebagai “pembiayaan strategis” untuk menutup kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Namun, di balik istilah teknokratis itu, tersimpan beban baru yang kelak harus ditanggung rakyat lewat pajak, pemotongan subsidi, dan kenaikan tarif layanan publik.
“Transaksi ini menandai keberhasilan Pemerintah menerbitkan global bonds dengan format SEC-registered untuk ketujuh belas kalinya,” bunyi pengumuman resmi DJPPR di laman Kementerian Keuangan, dikutip Minggu (12/10/2025). Kata “berhasil” itu menandakan kebanggaan, tapi bagi sebagian ekonom, keberhasilan semacam ini justru sinyal bahaya dari ketergantungan yang makin dalam terhadap utang luar negeri.
Pemerintah menawarkan tiga seri surat utang dengan tenor dan imbal hasil berbeda. Seri RI0431 memiliki tenor 5,5 tahun, jatuh tempo 16 April 2031, dengan imbal hasil 4,35 persen senilai US$ 600 juta. Seri RI0436 berjangka 10,5 tahun hingga 2036, dengan imbal hasil 4,95 persen senilai US$ 1,25 miliar. Sedangkan seri RIEUR1033 diterbitkan dalam euro, tenor 8 tahun, jatuh tempo 16 Oktober 2033, berimbal hasil 3,752 persen dengan nilai EUR 600 juta.
“Khusus seri RIEUR1033, pemerintah menyebutnya sebagai thematic SDG bond, yakni obligasi bertema pembangunan berkelanjutan yang diharapkan mendukung proyek-proyek berorientasi lingkungan. Namun, publik masih menanti transparansi penggunaan dana itu: apakah benar digunakan untuk pembiayaan hijau, atau sekadar pelabelan agar terlihat progresif di mata investor Eropa.”
Tanggal pricing atau penentuan harga dilakukan pada 8 Oktober 2025, sementara penyelesaian transaksi dijadwalkan pada 16 Oktober 2025. Pemerintah menyebut langkah ini merupakan bagian dari strategi pembiayaan yang “terukur dan hati-hati” untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional.
Penawaran surat utang dalam dolar dilakukan saat pembukaan pasar Asia, disusul penerbitan dalam euro ketika pasar Eropa mulai bergerak. Respons investor global disebut luar biasa — dengan orderbook mencapai US$ 4,9 miliar dan EUR 3 miliar, jauh melampaui nilai yang diterbitkan.
Namun, di balik antusiasme investor, muncul kritik bahwa Indonesia kini makin terperangkap dalam siklus utang. “Ini bukan sekadar pinjaman. Ini pertaruhan jangka panjang terhadap kemampuan fiskal negara,” ujar salah satu analis kebijakan fiskal di Jakarta. Ia menilai, ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal menandakan lemahnya kemampuan domestik dalam menghimpun penerimaan negara.
Sejumlah ekonom juga memperingatkan, setiap penerbitan global bond berisiko menambah tekanan terhadap utang luar negeri, yang pada pertengahan 2025 sudah mencapai lebih dari Rp8.200 triliun. Apalagi, sebagian besar utang baru ini memiliki jangka waktu panjang dengan beban bunga yang tetap, membuatnya sensitif terhadap perubahan nilai tukar dan inflasi global.
Dalam konteks hukum keuangan negara, penerbitan SUN global ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 118/PMK.08/2023 tentang Pembiayaan Utang Negara. Regulasi tersebut memang memberi wewenang luas kepada pemerintah untuk mencari dana di pasar internasional, tetapi tetap menuntut prinsip akuntabilitas dan efisiensi.
Sayangnya, aspek transparansi penggunaan dana hasil penerbitan global bonds kerap tak mendapat sorotan serius. Laporan penggunaan biasanya baru muncul di akhir tahun fiskal, tanpa rincian memadai untuk publik. Padahal, uang itu bersumber dari utang yang harus dibayar dengan keringat rakyat.
“Di sinilah letak paradoks kebijakan fiskal. Di satu sisi, pemerintah bicara efisiensi dan reformasi pajak; di sisi lain, utang luar negeri justru terus meningkat. Seolah-olah setiap lubang defisit bisa ditambal dengan surat utang baru, tanpa refleksi mendalam tentang ketahanan ekonomi nasional.”
“Kalau APBN terus bergantung pada utang, maka ruang fiskal untuk belanja sosial dan pembangunan rakyat kecil akan makin sempit,” ujar seorang pengamat fiskal independen. Ia menegaskan, keberanian berutang tidak boleh menutupi kewajiban untuk memperbaiki struktur pendapatan negara.
Dalam skema makroekonomi, utang luar negeri memang bisa menjadi instrumen pembiayaan pembangunan. Namun, tanpa tata kelola yang disiplin dan pengawasan publik yang kuat, utang bisa berubah menjadi beban generasi mendatang. Pemerintah perlu menjelaskan secara rinci arah penggunaan dana Rp42 triliun tersebut — apakah benar untuk pembiayaan produktif atau sekadar menutup defisit.
Sementara itu, kritik juga mengarah pada “dual-currency issuance” yang dinilai terlalu ambisius. Beberapa kalangan menyebut langkah ini berisiko tinggi terhadap eksposur nilai tukar, terlebih ketika kondisi geopolitik global sedang tidak stabil.
Kemenkeu menyebut, strategi penerbitan ganda itu justru untuk memperluas basis investor dan meminimalkan risiko pembiayaan. Namun, bagi banyak pihak, argumentasi itu terdengar seperti pembenaran rutin atas praktik berutang yang terus diulang setiap tahun.
Pada akhirnya, di tengah jargon pembangunan dan stabilitas fiskal, rakyat hanya menyaksikan angka-angka utang yang terus menanjak. Pemerintah boleh saja berbangga karena obligasi RI laku keras di pasar global, tapi di sisi lain, beban bunga dan cicilan utang yang menumpuk menjadi bom waktu yang mengintai.
Negara ini tidak boleh terus hidup dari uang pinjaman. Jika utang menjadi jalan cepat untuk menutup defisit tanpa reformasi mendasar di sisi penerimaan, maka itu bukan strategi — melainkan ketergantungan yang berkamuflase sebagai keberhasilan. Dan setiap rupiah yang dipinjam hari ini, akan ditagih kembali kepada rakyat di masa depan — dengan bunga yang tak pernah bisa dinegosiasikan.
