aspirasimediarakyat.com – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti memberikan tanggapan terkait temuan praktik tidak sesuai standar yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha beras, di mana beras medium dikemas ulang menjadi beras premium. Praktik ini telah menciptakan keresahan di masyarakat karena merugikan konsumen dan mengganggu keadilan pasar.
Dyah Roro Esti menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan terus memantau kasus ini, namun penindakan terhadap pelanggaran sepenuhnya menjadi tugas Satgas Pangan Polri. “Kalau untuk beras, untuk MinyaKita, semuanya kita juga turut memantau. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan kemasan, misalnya itu kan 5 kilogram gitu, nanti kita harus bergerak dengan Satgas Pangan untuk kemudian melakukan penindakan,” ujar Dyah usai menghadiri acara open house di rumah dinas Rosan Roeslani, Widya Chandra, Jakarta, pada Selasa (1/4/2025).
Dyah menambahkan bahwa kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini secara efektif. “Karena kan yang menindak memang bukan Kemendag, tapi Satgas Pangan. Pada intinya di pemerintahan ini kita harus berkolaborasi dan bekerjasama,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah mengambil langkah proaktif untuk menangani temuan ini. Amran menyebut bahwa pihaknya telah mengambil sampel beras dari beberapa tempat dan hasilnya menunjukkan bahwa beras yang dikemas sebagai premium ternyata berisi beras medium. Ia mengingatkan bahwa praktik semacam ini tidak hanya mencederai konsumen tetapi juga melanggar prinsip integritas dalam bisnis.
“Sudah, di beberapa tempat, kami sudah ambil sampelnya, kami cek, ternyata isinya (beras) medium, tapi tulisnya premium,” kata Amran di Jakarta, Rabu (26/3/2025). Ia memastikan bahwa pemerintah akan memeriksa seluruh wilayah untuk mengidentifikasi dan menghentikan praktik curang tersebut. “Sampaikan ke semua pengusaha, jangan medium dialihkan menjadi premium. Karena sebentar lagi kami cek seluruh Indonesia,” tegas Amran.
Amran juga menegaskan bahwa pemerintah siap memberikan sanksi tegas kepada pengusaha yang terbukti melanggar aturan. Ia meminta pengusaha menjaga integritas dan tidak mencari keuntungan besar dengan cara merugikan konsumen. “Itu merugikan masyarakat, merugikan rakyat Indonesia. Kalau tidak berubah, kami akan cek seluruh Indonesia,” ujarnya.
Kasus ini mengingatkan kembali pada insiden sebelumnya terkait minyak goreng MinyaKita. Amran menyebut bahwa pola pelanggaran seperti ini, jika tidak segera ditangani, akan terus merugikan rakyat. Pemerintah bertekad untuk memastikan bahwa praktik serupa tidak terulang di sektor lain.
Amran mengungkap bahwa lokasi-lokasi yang terindikasi melakukan praktik curang sudah diidentifikasi, meskipun ia enggan mengungkapkan detail wilayah dan nama pengusaha yang terlibat. “Ya dekat-dekat lah,” kata Amran singkat saat ditanya lebih jauh mengenai lokasi temuan.
Untuk menangani masalah ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian akan terus memperkuat koordinasi dengan Satgas Pangan Polri. Penindakan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.
Kasus ini juga menjadi pengingat bagi konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk beras. Kementerian Perdagangan menyarankan masyarakat untuk memeriksa label dan kemasan beras dengan cermat serta melaporkan temuan yang mencurigakan kepada pihak berwenang.
Dengan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah dan Satgas Pangan, diharapkan kasus manipulasi kemasan beras ini dapat segera diselesaikan. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak konsumen dan menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih transparan dan adil.
