Aspirasimediarakyat.com, Banyuasin — Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan pada 29 April 2026 bukan sekadar agenda seremonial audiensi, melainkan sebuah ruang negosiasi gagasan yang mempertemukan kepentingan pembangunan daerah dengan aspirasi organisasi masyarakat dalam upaya membangun sinergi konkret di sektor pertanian, infrastruktur, dan ketahanan pangan yang selama ini menjadi fondasi utama kesejahteraan masyarakat.
Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Presiden, Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, dan dihadiri langsung oleh Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, S.H., M.H., didampingi Sekretaris Daerah Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng. Kehadiran jajaran pemerintah daerah mencerminkan keseriusan dalam merespons agenda kolaborasi yang ditawarkan oleh PWM Sumatera Selatan.
Momentum ini menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana hubungan antara pemerintah dan organisasi masyarakat dapat bergerak dari sekadar komunikasi formal menuju kerja sama yang lebih substansial. Dalam konteks pembangunan daerah, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjawab kompleksitas persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara parsial.
Pimpinan PWM Sumatera Selatan, H. Ridwan Hayattudin, S.H., M.H., dalam pertemuan tersebut memaparkan sejumlah program strategis yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Salah satu fokus utama adalah penguatan sektor pertanian melalui program cetak sawah yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi pangan.
Ridwan menegaskan bahwa PWM Sumsel tidak hanya ingin menjadi mitra simbolik, tetapi juga aktor aktif dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. “Kami ingin bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengelola lahan cetak sawah, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan, termasuk untuk mendukung kebutuhan pangan di lingkungan pendidikan Muhammadiyah,” ujarnya.
Selain sektor pertanian, isu distribusi hasil panen juga menjadi perhatian. PWM Sumsel mengusulkan adanya kerja sama terkait penyerapan beras yang dihasilkan, termasuk potensi integrasi dengan kebutuhan program makan bergizi di sekolah-sekolah Muhammadiyah melalui skema yang terstruktur.
Gagasan tersebut mencerminkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada distribusi dan pemanfaatan hasil secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil pertanian tidak terjebak dalam rantai pasok yang tidak efisien.
Di sektor infrastruktur, PWM Sumsel menyoroti persoalan akses menuju fasilitas kesehatan yang telah mereka miliki. Kondisi jalan yang belum mengalami pengerasan menjadi kendala utama yang menghambat optimalisasi layanan kesehatan bagi masyarakat sekitar.
“Permasalahan ini menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas tanpa didukung infrastruktur yang memadai akan menciptakan ketimpangan fungsi. Klinik yang seharusnya menjadi pusat pelayanan kesehatan justru terhambat oleh akses yang tidak layak.”
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, S.H., M.H., menyampaikan komitmennya untuk mendukung program-program yang dinilai sejalan dengan kepentingan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa Banyuasin memiliki potensi besar di sektor pertanian yang belum sepenuhnya dioptimalkan.
Dengan luas lahan sawah mencapai sekitar 189 ribu hektare, Banyuasin disebut sebagai salah satu daerah dengan produksi padi tertinggi di Indonesia. Namun, potensi besar tersebut masih dihadapkan pada tantangan produktivitas yang belum maksimal.
“Askolani menyebutkan bahwa produktivitas saat ini masih berada di bawah 5,3 ton per hektare, sementara di Pulau Jawa sudah mampu mencapai hingga 11 ton per hektare. Ini menunjukkan adanya ruang besar untuk peningkatan melalui sinergi dan inovasi,” jelasnya.
Pernyataan tersebut membuka perspektif bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan lahan, melainkan pada efektivitas pengelolaan dan penerapan teknologi pertanian. Dalam konteks ini, kolaborasi dengan organisasi seperti Muhammadiyah dapat menjadi katalis percepatan.
Di sisi lain, Bupati juga menekankan pentingnya memahami batas kewenangan dalam pembangunan infrastruktur. Ia menjelaskan bahwa perbaikan jalan desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa, yang kemudian dapat disinergikan dengan pemerintah daerah dan pusat.
Penegasan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan secara serampangan, melainkan harus mengikuti kerangka regulasi yang telah ditetapkan. Koordinasi antarlevel pemerintahan menjadi kunci agar program tidak terhambat oleh persoalan administratif.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat daerah, antara lain Staf Ahli Bupati Bidang Infrastruktur, Ekonomi, dan SDA Dr. H. Salni Pajar, S.Ag., M.H.I., Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sarip, S.P., M.M., serta Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Hj. Ida Bahagia, S.H., M.M.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa audiensi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menjadi forum koordinasi lintas sektor yang memungkinkan tindak lanjut teknis secara lebih terarah dan terukur.
Di akhir pertemuan, Bupati Banyuasin mendorong agar komunikasi teknis lanjutan dilakukan antara PWM Sumsel dan perangkat daerah terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rencana kerja sama tidak berhenti pada tataran wacana.
Langkah tersebut mencerminkan pendekatan pembangunan yang berbasis perencanaan matang dan koordinasi berkelanjutan. Tanpa tindak lanjut yang jelas, sinergi yang dibangun berisiko menjadi sekadar narasi tanpa realisasi.
Pertemuan ini pada akhirnya menggambarkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kekuatan pemerintah, tetapi juga pada kemampuan merangkul dan mengintegrasikan potensi masyarakat sipil dalam kerangka kerja yang sistematis dan terukur, sehingga setiap program yang dirancang benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan memperkuat fondasi kesejahteraan secara berkelanjutan.
