Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Komitmen memperkuat sektor kelautan dan perikanan kembali ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui langkah progresif menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebuah terobosan yang menegaskan arah pembangunan daerah berbasis potensi lokal sekaligus memperkuat posisi Banyuasin sebagai salah satu pilar ekonomi maritim di Sumatera Selatan.
Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, S.H., M.H. bersama Wakil Bupati Banyuasin Ir. Netta Indian, S.P., sebagai wujud nyata implementasi visi Banyuasin Bangkit, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan yang diterjemahkan melalui program Banyuasin Makmur.
Langkah ini tidak sekadar simbol administratif, melainkan representasi keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Kegiatan penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Orca, Gedung Mina Bahari IV lantai 11, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang menjadi ruang strategis lahirnya sinergi antara pusat dan daerah dalam mengoptimalkan potensi sektor kelautan.
Dalam pemaparannya, Bupati Askolani menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan, khususnya di wilayah Banyuasin yang dikenal memiliki potensi perikanan yang sangat besar.
Kabupaten Banyuasin mencatat produksi perikanan tangkap laut terbesar di Sumatera Selatan dengan angka mencapai sekitar 49.410,543 ton, serta produksi perikanan perairan umum daratan sebesar 13.985,078 ton yang terus menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Selain itu, luas wilayah perairan umum daratan yang dimiliki menjadi salah satu yang terbesar di provinsi tersebut, ditambah keberadaan kampung perikanan budidaya di Sungai Rengit yang memperkuat posisi Banyuasin sebagai daerah berbasis perikanan unggulan.
Melihat potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga keberlanjutan dan peningkatan kualitas tata kelola.
“Oleh sebab itu, Pemkab Banyuasin harus melakukan kerja sama ini guna melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Ke depan, bisa saling bantu dalam pengawasan usaha perikanan, serta terkait penyidikan tindak pidana perikanan,” ujar Askolani.
Ia juga menambahkan bahwa kerja sama ini membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, termasuk patroli bersama di wilayah perairan Banyuasin dengan dukungan fasilitas PSDKP, pertukaran data, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat transformasi pengelolaan sektor kelautan yang tidak hanya produktif, tetapi juga modern dan berbasis teknologi.
Apresiasi atas langkah Banyuasin disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Saiful Umam, S.St.Pi., M.M., yang menilai bahwa inisiatif ini menunjukkan keseriusan daerah dalam menjaga sumber daya kelautan nasional.
Ia menyebut bahwa dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 36 provinsi telah menjalin kesepakatan serupa, dan kehadiran Banyuasin sebagai kabupaten yang aktif membangun sinergi menjadi contoh positif.
“Kami sangat mengapresiasi Kabupaten Banyuasin dan Bupati Banyuasin Bapak Askolani. Terima kasih banyak atas kerja keras dan semangat menjaga sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Banyuasin. Tentu kita akan berjalan bersinergi menjaga sumber daya kelautan Indonesia,” ujarnya.
Selain penandatanganan kerja sama, Bupati Banyuasin juga mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung sistem Vessel Monitoring System (VMS), sebuah teknologi pemantauan kapal perikanan yang menjadi tulang punggung pengawasan modern.
Paparan tersebut memperlihatkan bagaimana teknologi dapat menjadi alat strategis dalam memastikan aktivitas perikanan berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai regulasi.
Penandatanganan kerja sama ini juga dilakukan bersama sejumlah daerah lain seperti Provinsi Kalimantan Tengah, Papua, Papua Barat, dan Papua Tengah, yang mencerminkan semangat kolaborasi nasional dalam menjaga sumber daya kelautan.
Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat penting daerah, termasuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Banyuasin Rayan Nurdinsyah, S.STP., M.Si., Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo SP Banyuasin Hj. Ida Bahagia, S.H., M.M., serta jajaran Dinas Perikanan Banyuasin.
Kehadiran mereka memperkuat sinyal bahwa pengembangan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan dukungan lintas sektor yang solid dan berkelanjutan.
Langkah yang diambil Banyuasin ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan daerah tidak harus selalu bertumpu pada sektor darat, tetapi dapat dikembangkan melalui potensi maritim yang selama ini menjadi kekuatan tersembunyi.
Dengan strategi yang tepat, sektor ini tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kesepakatan ini menjadi cerminan bahwa arah pembangunan Banyuasin mulai bergerak semakin terstruktur, dengan menempatkan sumber daya alam sebagai aset yang harus dikelola secara bijak dan berkelanjutan demi kepentingan jangka panjang masyarakat.
