Aspirasimediarakyat.com — Tingkat kepatuhan raksasa platform digital Meta terhadap regulasi nasional Indonesia tercatat hanya 28,47 persen, sebuah angka yang memantik kegelisahan serius pemerintah karena perusahaan yang menaungi Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu menguasai basis pengguna sangat besar di Indonesia, sementara berbagai konten bermuatan judi online, disinformasi, fitnah, dan kebencian terus beredar di ruang digital tanpa moderasi yang dianggap memadai sehingga menimbulkan ancaman terhadap keamanan informasi publik, stabilitas sosial, serta kualitas demokrasi yang bergantung pada ruang komunikasi digital yang sehat.
Kekhawatiran itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid setelah kementeriannya melakukan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan berbagai platform digital yang beroperasi di Indonesia. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa Meta menjadi salah satu perusahaan dengan tingkat kepatuhan terendah terhadap ketentuan yang berlaku di dalam sistem hukum nasional.
Situasi tersebut kemudian mendorong pemerintah mengambil langkah langsung melalui inspeksi mendadak ke kantor operasional Meta di Jakarta pada Rabu, 4 Maret 2026. Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Meutya Hafid sebagai bentuk penegasan sikap pemerintah terhadap rendahnya kepatuhan platform global yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia.
Langkah inspeksi itu sekaligus menjadi pesan bahwa ruang digital nasional tidak dapat dibiarkan berkembang tanpa kendali regulasi. Pemerintah menilai perusahaan teknologi global yang memanfaatkan pasar pengguna Indonesia harus tunduk pada sistem hukum yang berlaku di negara ini.
Data pemerintah menunjukkan bahwa basis pengguna layanan Meta di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Pengguna Facebook dan WhatsApp di Tanah Air masing-masing diperkirakan mencapai sekitar 112 juta orang, sebuah angka yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar digital paling strategis bagi perusahaan tersebut.
Besarnya jumlah pengguna itu menjadi alasan mengapa pengawasan terhadap distribusi konten digital menjadi sangat krusial. Dalam konteks tersebut, pemerintah menilai ketidaksigapan sistem moderasi konten berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas jika tidak segera diperbaiki.
Meutya Hafid menegaskan bahwa penyebaran informasi digital tanpa pengendalian yang memadai dapat menciptakan konsekuensi serius bagi kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, gelombang disinformasi bukan hanya memicu perpecahan, tetapi juga dapat merusak fondasi demokrasi yang bergantung pada kepercayaan publik terhadap informasi yang beredar.
Ia menambahkan bahwa penyebaran hoaks, fitnah, serta propaganda kebencian dapat memperkuat polarisasi sosial yang pada akhirnya mengganggu ketertiban umum. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga berpotensi melemahkan kualitas ruang diskusi publik yang sehat di masyarakat.
Secara hukum, pemerintah menegaskan bahwa seluruh penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pencegahan serta penanganan terhadap penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum.
Ketentuan itu menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan keamanan ruang digital bagi masyarakat. Kewajiban tersebut mencakup sistem moderasi konten, mekanisme pelaporan, serta kecepatan respons terhadap konten yang melanggar hukum.
Pemerintah menilai peningkatan kapasitas moderasi konten merupakan langkah yang tidak dapat ditunda. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, ruang digital berisiko menjadi medium penyebaran berbagai bentuk kejahatan siber yang merugikan masyarakat luas.
Fenomena judi online, penipuan digital, disinformasi isu kesehatan, hingga eksploitasi seksual menjadi contoh ancaman nyata yang terus berkembang di ruang digital. Pemerintah menilai platform digital memiliki tanggung jawab besar untuk meminimalkan potensi penyebaran konten semacam itu.
Ruang digital tidak boleh berubah menjadi pasar bebas bagi kebohongan, penipuan, dan manipulasi informasi; ketika algoritma dibiarkan lebih setia pada keuntungan dibandingkan keselamatan publik, maka teknologi yang seharusnya memperkuat peradaban justru dapat menjelma menjadi mesin yang mempercepat penyebaran kekacauan sosial secara masif.
“Ketika perusahaan teknologi global menikmati keuntungan besar dari jutaan pengguna Indonesia namun gagal memenuhi tanggung jawab hukum di negara ini, keadaan tersebut menghadirkan paradoks serius antara kekuatan ekonomi digital dan perlindungan kepentingan publik.”
Jika pengawasan digital terus longgar, ruang komunikasi masyarakat berpotensi dikuasai oleh arus informasi liar yang tidak terkendali—sebuah situasi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem informasi nasional.
Praktik pembiaran terhadap penyebaran konten berbahaya di ruang digital pada hakikatnya merupakan bentuk kelalaian struktural yang mengorbankan keselamatan publik demi kepentingan algoritma dan trafik pengguna.
Pemerintah pun mendorong Meta untuk segera meningkatkan sistem moderasi konten serta mempercepat respons terhadap laporan pelanggaran hukum digital yang muncul di platform mereka. Upaya tersebut dinilai penting untuk memitigasi berbagai risiko yang mengancam masyarakat di ruang digital.
Dalam pelaksanaan sidak tersebut, Meutya Hafid didampingi sejumlah pejabat lintas lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan keamanan digital nasional. Di antaranya Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Irjen Pol. Alexander Sabar, Deputi VI BIN Irjen Pol. Heri Armanto Sutikno, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan serta Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara Sulistyo, Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam Marsma TNI Budi Eko Pratomo, Komandan Pengendalian Konten Satsiber TNI Kolonel Adm. Gusti Sopyannur, serta perwakilan Bareskrim Polri Kombes Pol. Dadan Wira Laksana.
Keterlibatan berbagai institusi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan ruang digital kini menjadi agenda strategis lintas lembaga negara. Ruang siber tidak lagi sekadar wilayah teknologi, tetapi telah menjadi bagian dari sistem keamanan nasional yang membutuhkan koordinasi kuat antara regulator, aparat hukum, serta penyelenggara platform digital.
Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap platform digital global menjadi pengingat bahwa perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab hukum dan etika publik, sementara masyarakat tetap membutuhkan ruang digital yang aman, transparan, dan akuntabel agar arus informasi dapat berkembang tanpa mengorbankan kepentingan publik.
