Aspirasimediarakyat.com — Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait bantuan kemanusiaan dari Malaysia untuk korban bencana di Aceh memantik polemik lintas batas negara, memunculkan perdebatan antara sensitivitas diplomasi, penghargaan atas solidaritas internasional, dan kebutuhan untuk menegaskan kapasitas negara dalam merespons bencana, di tengah duka ribuan warga terdampak, kerja panjang aparat di lapangan, serta sorotan publik yang menuntut kejelasan sikap negara agar empati, etika, dan kepentingan rakyat tidak saling menegasikan dalam narasi penanganan krisis.
Polemik itu bermula dari viralnya pernyataan mantan Menteri Luar Negeri Malaysia Tan Sri Rais Yatim yang menyampaikan kekecewaan atas komentar Mendagri Tito Karnavian, yang dinilai meremehkan nilai bantuan Malaysia untuk Aceh. Unggahan tersebut dengan cepat menyebar dan memicu diskursus publik tentang etika komunikasi pejabat negara dalam situasi kemanusiaan lintas negara.
Menanggapi hal itu, Tito Karnavian secara terbuka menyatakan tidak pernah memiliki niat untuk mengecilkan bantuan dan dukungan warga maupun pemerintah Malaysia. Pernyataan klarifikasi tersebut disampaikan Tito di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat, sebagai respons langsung atas persepsi negatif yang berkembang.
Tito menegaskan bahwa ucapannya telah disalahpahami oleh sebagian pihak. Ia menyatakan dengan jelas bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud meremehkan empati dan solidaritas masyarakat Malaysia terhadap Aceh, yang selama ini memiliki ikatan sejarah, kultural, dan emosional yang kuat.
Dalam pernyataannya, Tito juga menyampaikan permohonan maaf apabila kata-katanya menimbulkan kesan yang tidak diinginkan. Ia menekankan bahwa permintaan maaf tersebut lahir dari kesadaran akan pentingnya menjaga perasaan publik dan hubungan baik antarnegara, khususnya dengan negara serumpun.
Lebih jauh, Tito menguraikan bahwa hubungan personal dan profesionalnya dengan Malaysia telah terjalin lama, sejak masa penanganan pascabom Bali ketika dirinya masih aktif di kepolisian, berlanjut saat menjabat di Densus 88, Kapolri, hingga kini sebagai Menteri Dalam Negeri. Hubungan tersebut, menurutnya, dibangun atas dasar kepercayaan dan kerja sama yang berkelanjutan.
Ia juga menyebut relasi baiknya dengan sejumlah pejabat Malaysia, mulai dari Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution, Menteri Luar Negeri, hingga Perdana Menteri Malaysia. Penegasan ini disampaikan untuk menepis anggapan bahwa pernyataannya berangkat dari sikap tidak menghargai mitra regional.
Menurut Tito, inti dari pernyataannya bukanlah soal membandingkan atau mengurangi arti bantuan luar negeri, melainkan menyoroti pentingnya memberikan penghargaan yang adil terhadap kerja besar pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang sering kali berlangsung tanpa sorotan media.
Sejak hari-hari awal bencana di Aceh, pemerintah pusat dan daerah disebut telah bergerak cepat. Tito bahkan turun langsung ke Aceh pada 29 November 2025, menyusuri Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, hingga Lhokseumawe untuk memastikan distribusi bantuan dan koordinasi lintas sektor berjalan efektif.
Dalam kunjungan tersebut, Tito mengoordinasikan langkah bersama TNI, Polri, BNPB, Basarnas, serta pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa banyak kerja lapangan yang bersifat teknis dan krusial tidak selalu terekam kamera, namun memiliki dampak langsung bagi keselamatan warga terdampak.
Pemerintah pusat, kata Tito, juga mengerahkan logistik dalam skala besar, termasuk ratusan ton beras dari Bulog, mobilisasi helikopter, kapal, dan pesawat atas arahan Presiden, serta dukungan anggaran cepat bagi daerah yang kekurangan dana operasional akibat bencana.
Di sisi lain, Tito tetap menegaskan apresiasi tinggi terhadap bantuan dari luar negeri, termasuk dari Malaysia. Ia mengakui ikatan serumpun dan keberadaan diaspora Aceh di Malaysia sebagai faktor penting yang mendorong empati dan solidaritas tersebut.
“Namun, ia mengingatkan agar narasi publik tidak mengaburkan kerja keras aparat negara, relawan, dan donatur dalam negeri. Menurutnya, pemberitaan yang timpang berpotensi menciptakan kesan keliru bahwa negara absen, padahal struktur negara bekerja sejak fase tanggap darurat.”
Ketika empati kemanusiaan direduksi menjadi angka dan perbandingan simbolik, keadilan bagi para korban justru tergerus oleh hiruk-pikuk narasi yang lebih sibuk membangun citra daripada memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi secara nyata dan berkelanjutan.
Fenomena ini menunjukkan betapa komunikasi pejabat publik dalam situasi krisis tidak hanya berimplikasi domestik, tetapi juga berdampak pada relasi internasional dan kepercayaan publik terhadap negara sebagai pengelola utama keselamatan warganya.
Dalam unggahan media sosialnya, Tito sempat menyebut nilai bantuan kemanusiaan dari Malaysia untuk Aceh berkisar di bawah Rp1 miliar. Pernyataan inilah yang kemudian memicu kritik Rais Yatim terkait etika diplomasi dan sensitivitas narasi bantuan luar negeri.
Kritik tersebut menyoroti pentingnya kehati-hatian pejabat negara dalam menyampaikan perbandingan, khususnya di tengah situasi duka dan penderitaan masyarakat, agar pesan yang disampaikan tidak ditafsirkan sebagai pengabaian empati.
Terlepas dari polemik yang berkembang, Tito kembali menegaskan komitmennya menjaga hubungan baik Indonesia–Malaysia. Ia menyatakan bahwa pesan utamanya sederhana, yakni meminta agar kerja keras di dalam negeri juga mendapatkan penghargaan yang setara.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa dalam penanganan bencana, negara tidak hanya dituntut hadir secara fisik dan logistik, tetapi juga hadir secara etis dalam narasi publik, menjaga keseimbangan antara penghargaan atas solidaritas global dan penghormatan terhadap jerih payah rakyat serta aparatur yang bekerja tanpa henti di garis depan.
