Aspirasimediarakyat.com, Palembang — Di tengah semangat nasional memperkuat sistem keselamatan dan ketertiban publik, kehadiran kepala daerah dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-107 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, ke-76 Satuan Polisi Pamong Praja, serta ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun 2026 menjadi simbol konsolidasi peran negara di garis terdepan pelayanan masyarakat, sekaligus refleksi atas tuntutan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan keberpihakan nyata terhadap keselamatan rakyat di tengah kompleksitas risiko kebencanaan dan dinamika sosial yang terus berkembang.
Wakil Bupati Banyuasin, Ir. Netta Indian, S.P., hadir langsung dalam upacara nasional yang digelar di Jakabaring Sport City, Palembang, Kamis, 30 April 2026, sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung penguatan kapasitas aparatur penanggulangan kebakaran, penegakan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Kehadiran tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi nasional yang diikuti oleh berbagai kepala daerah, pejabat kementerian dan lembaga, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Netta Indian didampingi Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP-Damkar Banyuasin, Ir. Alpian, M.M., serta Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo-SP Banyuasin, Titin Yariyanti, S.Pd., M.Si., yang menunjukkan sinergi lintas perangkat daerah dalam mendukung agenda strategis nasional.
Upacara berlangsung khidmat dengan melibatkan 1.612 personel gabungan dari unsur pemadam kebakaran, Satpol PP, dan Satlinmas dari berbagai daerah, mencerminkan kekuatan kolektif dalam menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Mengabdi Untuk Keselamatan Negeri”, sebuah frasa yang bukan sekadar slogan seremonial, melainkan pengingat atas tanggung jawab besar aparatur negara dalam menghadapi risiko nyata di lapangan.
Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, dalam amanatnya menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah sebagai fondasi utama sistem respons bencana.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru 154 kabupaten/kota dan satu provinsi yang telah membentuk dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan mandiri, sebuah angka yang menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar dalam pemerataan kapasitas kelembagaan.
Melalui Permendagri Nomor 16 Tahun 2020, pemerintah pusat telah memberikan pedoman nomenklatur yang jelas, namun implementasi di daerah masih membutuhkan komitmen politik dan dukungan anggaran yang memadai.
Akhmad Wiyagus juga menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, aparat pemadam kebakaran telah menangani 20.931 kasus kebakaran, sebuah angka yang menggambarkan tingginya intensitas risiko yang dihadapi masyarakat.
Dalam konteks perlindungan aparatur, pemerintah telah mengakomodasi pemberian tunjangan risiko tinggi serta jaminan BPJS bagi petugas melalui Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, sebagai bentuk pengakuan terhadap risiko pekerjaan yang diemban.
Selain itu, penguatan peran masyarakat melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) juga menjadi perhatian serius, dengan jumlah relawan yang telah mencapai lebih dari 82 ribu orang secara nasional.
“Keberadaan REDKAR dipandang sebagai manifestasi semangat gotong royong yang menjadi karakter khas masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana dan situasi darurat.”
Wakil Menteri Dalam Negeri juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membina dan mengoptimalkan Satpol PP, khususnya dalam penegakan peraturan daerah yang menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban umum.
Di tengah kebijakan rasionalisasi anggaran, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tetap bijak dalam menentukan prioritas, terutama dalam mendukung sektor pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, kehadiran Wakil Bupati Banyuasin menjadi representasi dari komitmen daerah untuk tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi juga terlibat aktif dalam memperkuat kapasitas kelembagaan di daerahnya.
Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, bersama Wakil Gubernur H. Cik Ujang, turut menghadiri kegiatan ini dan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Sumatera Selatan sebagai tuan rumah kegiatan nasional.
Menurutnya, momentum ini menjadi kebanggaan sekaligus dorongan moral bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
Turut hadir pula sejumlah pejabat daerah lainnya, termasuk Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Andie Dinialdie, S.E., M.M., Wali Kota Palembang Drs. Ratu Dewa, M.Si., serta Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam, S.H., M.M., yang menunjukkan dukungan lintas sektor terhadap penguatan fungsi pelayanan publik.
Kehadiran para pemimpin daerah tersebut mempertegas bahwa isu keselamatan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat bukan sekadar urusan teknis, melainkan agenda strategis yang membutuhkan kolaborasi lintas level pemerintahan.
Peringatan ini sekaligus menjadi ruang refleksi bahwa di balik seragam dan atribut resmi, terdapat tanggung jawab besar yang menuntut keberanian, kesiapsiagaan, dan integritas dalam menghadapi berbagai situasi darurat.
Komitmen terhadap penguatan Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun sistem pelayanan publik yang tangguh, responsif, dan berpihak pada keselamatan warga.
Dalam konteks Banyuasin, kehadiran Wakil Bupati Netta Indian di forum nasional ini membawa pesan bahwa daerah tidak boleh tertinggal dalam membangun kapasitas aparatur yang mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Peringatan ini pada akhirnya menjadi pengingat kolektif bahwa keselamatan bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari kerja keras, sinergi, dan kebijakan yang dirancang dengan kesadaran penuh akan nilai nyawa manusia, sehingga setiap langkah penguatan kelembagaan harus selalu diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu memastikan negara hadir secara nyata dalam melindungi setiap warganya dari risiko yang mengancam kehidupan sehari-hari.
