Aspirasimediarakyat.com — Dalam pusaran bencana yang masih menelan hari-hari warga Aceh, muncul ironi besar yang menggantung seperti awan gelap di atas kepala publik: seolah ada kekuatan tak kasatmata yang gemar mengubah kenyataan menjadi versi lain di atas kertas, menyalakan 97 persen listrik tanpa satu pun kabel benar-benar hidup. Fenomena ini bagaikan mesin birokrasi yang belajar sulap dari buku panduan ketidakadilan struktural—memutihkan gelap, menggelapkan terang, sesuka selera laporan.
Di tengah situasi itu, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Teuku Abdul Khalid, tampil sebagai pihak yang mempertanyakan keakuratan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporan pada 7 dan 8 Desember 2025, Bahlil menyebut listrik di Aceh sudah menyala 93 persen dan 97 persen. Angka yang bagi sebagian warga terdengar seperti cerita fiksi di tengah padamnya kenyataan.
Khalid menegaskan bahwa laporan tersebut tidak sesuai kondisi lapangan. Ia menyebut, berdasarkan pemantauannya, baru sekitar 60 persen listrik yang menyala di 18 kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor. “Jangan bohongi Presiden. Beliau memerlukan data yang benar agar keputusan yang diambil tepat bagi rakyat,” kata Khalid melalui sambungan telepon pada Selasa (9/12/2025).
Namun persoalan ini tak berdiri sendiri. Pada saat laporan disampaikan, mayoritas wilayah terdampak bencana memang masih dalam kondisi gelap gulita. Mulai Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang masih menghadapi pemadaman berjam-jam. Kondisi ini memunculkan kekecewaan luas dari warga yang merasa realitas hidup mereka tidak tercermin dalam laporan pejabat.
Seakan-akan negara memiliki dua versi realitas—satu di ruang rapat berpendingin udara, dan satu lagi di desa-desa yang diterangi lilin dan lampu darurat. Fenomena ini seperti makhluk raksasa tak berwajah yang terus menulis ulang kenyataan rakyat agar sesuai selera angka, bukan sesuai fakta.
Sejumlah warga memberikan kesaksian senada. Armiadi, warga Aceh Tamiang, mengaku listrik di daerahnya hanya menyala beberapa jam di titik-titik tertentu. “Tolonglah, laporkan apa adanya. Jangan biarkan kami yang di bawah ini merasa seperti hidup di dunia paralel,” ujarnya.
Halida Bahri, warga Desa Panggoi, Lhokseumawe, menambahkan bahwa “klaim 97 persen” sama sekali tidak terasa di wilayahnya. “Di desa kami masih gelap ketika laporan itu disampaikan. Bahkan yang sudah membaik pun belum menyala 24 jam,” keluhnya.
“Dari internal PLN, informasi yang muncul justru memperkuat keberatan warga. Manager PT PLN UP3 Lhokseumawe, Husni, menyebut pasokan listrik di wilayah kerjanya baru mencapai 65 persen. Ia menjelaskan sejumlah jaringan rusak akibat banjir dan longsor sehingga perbaikan butuh waktu.”
Khalid menilai ketidaksesuaian data seperti ini berpotensi menghambat penanganan bencana karena Presiden akan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diterimanya. Menurutnya, kesalahan laporan bukan hanya soal administrasi, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat.
Politisi yang akrab disapa T.A. Khalid ini juga menyoroti risiko lanjutan. “Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, bisa jadi pembangunan hunian sementara pun akan didasarkan pada data yang tidak akurat. Ini bisa mengadu pemimpin lokal dengan rakyatnya,” katanya.
Khalid adalah figur politik yang lahir di Pidie Jaya pada 25 Februari 1970. Ia menempuh pendidikan formal dari tingkat SD hingga S1 di Aceh sebelum melanjutkan studi S2 di Jakarta. Ia juga mengikuti sejumlah pendidikan informal, termasuk Leadership Academy ALGAP dan Lemhannas RI.
Karier organisasinya cukup panjang. Ia pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe, penasehat Ikatan Dakwah Indonesia, penasehat Bulan Sabit Merah Indonesia, hingga Ketua DPD Partai Gerindra Aceh selama hampir satu dekade. Saat ini ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua KONI Aceh.
Perjalanan politiknya dimulai saat ia menjabat Ketua DPR Kota Lhokseumawe dari Partai Bintang Reformasi (PBR) pada 2004–2009. Sejak 2019, ia menjadi Anggota DPR RI mewakili Aceh II dan duduk di Komisi IV.
Dari sisi pekerjaan, Khalid memiliki pengalaman sebagai direktur dan komisaris sejumlah perusahaan sebelum berkarier penuh di dunia legislatif. Namun dalam isu listrik Aceh, ia menegaskan bahwa sikapnya murni untuk memastikan penanganan bencana berjalan sesuai kebutuhan warga.
Sebelum kritik Khalid muncul, warga Aceh telah lebih dulu menyampaikan keluhan terhadap klaim Menteri ESDM. Banyak warga merasa realitas lapangan tidak mencerminkan data yang disampaikan ke pemerintah pusat. Suara-suara dari Aceh Utara, Bireuen, hingga Aceh Timur memperlihatkan bahwa gangguan listrik masih masif.
Seolah-olah data statistik menjadi dewa baru yang harus dipuja, sementara jeritan rakyat cukup dianggap sebagai noise latar. Fenomena ini seperti asap tipis yang sengaja meniupkan kabut ke ruang publik, membuat siapa pun sulit membedakan mana fakta dan mana angka pesanan.
Husni dari PLN menegaskan pihaknya tidak berdiam diri. Kerusakan tiang dan trafo masih dalam proses perbaikan. Material yang tersapu banjir dan medan yang sulit menjadi tantangan utama di lapangan.
Khalid menutup pernyataannya dengan peringatan keras. “Kita bekerja untuk rakyat. Jangan sampai rakyat jadi korban atas laporan palsu,” katanya. Menurutnya, transparansi mutlak diperlukan dalam situasi bencana.
Pakar kebencanaan dan tata kelola energi dari Universitas Syiah Kuala, Dr. Syarifullah, menilai persoalan ini harus menjadi momentum pemerintah memperbaiki standar pelaporan. “Data bencana tidak boleh direkayasa. Keselamatan warga sangat bergantung pada keputusan berbasis fakta,” ujarnya saat dimintai komentar.
Ia juga menekankan bahwa perbaikan jaringan membutuhkan koordinasi erat antara PLN, pemerintah daerah, dan kementerian terkait. Tanpa sinergi yang jujur dan terbuka, pemulihan Aceh berpotensi tersendat lebih lama dari yang seharusnya.
Realitas rakyat tak boleh terus kalah dari imajinasi para penyusun laporan. Bila dibiarkan, fenomena ini hanya akan mengabadikan jurang antara pusat dan daerah, antara laporan dan kenyataan, antara angka dan kehidupan yang sesungguhnya menuntut kehadiran negara.
