Aspirasimediarakyat.com — Ingatan kolektif bangsa kerap tereduksi oleh hiruk-pikuk kekinian, padahal sejarah mencatat adanya utang moral dan politik Republik Indonesia kepada Sumatera dan Aceh sejak awal kemerdekaan, utang yang lahir dari pengorbanan nyata saat negara nyaris runtuh, pemerintahan lumpuh, dan kedaulatan dipertaruhkan, sebuah fakta yang relevan untuk dibaca ulang ketika wilayah-wilayah itu kembali dilanda bencana besar dan menunggu kehadiran negara secara penuh, adil, dan bertanggung jawab.
Tidak banyak yang mengetahui bahwa pada fase paling genting revolusi, Republik justru diselamatkan dari Sumatera. Catatan para sejarawan menunjukkan peran wilayah ini bukan simbolik, melainkan menentukan kelangsungan negara.
Dalam buku Gelora Api Revolusi karya Colin Wild dan Peter Carey, halaman 270–273, dicatat bahwa pada 19 Desember 1948, ketika Soekarno dan Mohammad Hatta ditawan Belanda, pemerintahan Republik Indonesia secara de facto berhenti berfungsi.
Kekosongan itu tidak dibiarkan menganga. Safruddin Prawiranegara bersama tokoh-tokoh bangsa mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera, sebuah langkah yang berada di luar perkiraan Belanda dan membuktikan eksistensi Republik di mata dunia.
Melalui PDRI, suara Indonesia tetap menggema ke forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara tidak mati, hanya berpindah napas, berkat kecerdikan dan keberanian para tokoh di Sumatera.
Ketika Soekarno dan Hatta dibebaskan pada Juli 1949, Safruddin Prawiranegara bersama tokoh PDRI seperti Mohammad Natsir dan Agus Yaman menyerahkan kembali mandat pemerintahan kepada Presiden dan Wakil Presiden di Yogyakarta.
Pemerintahan darurat itu berlangsung selama 205 hari, dari Desember 1948 hingga Juli 1949. Dalam logika kenegaraan, periode tersebut adalah fondasi penyelamat Republik yang tak ternilai.
“Jika disebut sebagai utang, maka itu adalah utang negara kepada PDRI dan Sumatera. Namun yang lebih penting, peristiwa tersebut memperlihatkan kebesaran jiwa para tokoh yang tidak mempertahankan kekuasaan, melainkan mengembalikannya demi persatuan nasional.”
Aceh juga memiliki catatan serupa. Pada Juni 1948, Presiden Soekarno berkunjung ke Aceh dan meminta bantuan masyarakat karena negara tidak mampu membeli pesawat kepresidenan.
Melalui konsolidasi Teungku Muhammad Daud Beureueh, masyarakat Aceh mengumpulkan 120 ribu dolar Singapura dan 20 kilogram emas, yang kemudian digunakan untuk membeli pesawat C-7 Dakota dari Singapura.
Pesawat itu diberi nama RI-001 Seulawah, gunung emas, sebuah simbol nyata bahwa Aceh tidak sekadar memberi dukungan moral, melainkan menyerahkan harta terbaiknya untuk Republik yang baru lahir.
Ketika pengorbanan sebesar itu dihadapkan dengan sikap abai pada penderitaan hari ini, rasa keadilan publik runtuh seperti bangunan rapuh yang kehilangan pondasi. Sejarah tidak pernah meminta balasan, tetapi mengutuk pengingkaran.
Bencana banjir bandang dan longsor yang kini melanda Sumatera dan Aceh telah merenggut ribuan korban jiwa, menghancurkan infrastruktur, serta merusak lingkungan dengan nilai kerugian yang tak sepenuhnya bisa diukur dengan angka.
Dalam kerangka negara kesatuan, kebutuhan bantuan darurat dan pemulihan jangka panjang adalah keniscayaan hukum dan moral. Keseriusan negara diuji dari kecepatan, skala, dan ketepatan responsnya.
Empati tidak cukup berhenti pada kata-kata. Pernyataan yang melukai perasaan korban hanya menambah beban psikologis dan memperlebar jarak antara negara dan warganya.
Langkah ideal adalah kehadiran negara secara konkret: bantuan material, kebijakan pemulihan yang berpihak, serta perencanaan jangka panjang yang melindungi masyarakat dari bencana berulang.
Dalam perspektif keadilan historis, tidak berlebihan jika muncul seruan agar negara menetapkan bencana di Sumatera dan Aceh sebagai bencana nasional, sebagai pintu pengerahan sumber daya secara maksimal dan terkoordinasi.
Seruan ini bukan tuntutan emosional, melainkan pengingat rasional bahwa wilayah yang pernah menyelamatkan Republik kini berhak mendapat perhatian penuh, agar negara tidak kembali tercatat memiliki utang sejarah yang lebih besar kepada rakyatnya sendiri.
