Aspirasimediarakyat.com — Tumpahan sekitar 20 ton pestisida jenis sipermetrin dan profenofos ke Sungai Cisadane akibat kebakaran gudang di kawasan Taman Tekno BSD Serpong menyeret persoalan ini dari sekadar insiden industri menjadi dugaan tindak pidana lingkungan hidup dengan dampak ekologis sepanjang 22,5 kilometer, memaksa negara menimbang sanksi administratif, perdata, hingga pidana terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas pencemaran serius tersebut yang merusak biota dan mengancam keselamatan warga sekitar.
Pencemaran tersebut berawal dari kebakaran gudang pestisida milik PT Biotek Saranatama di Tangerang Selatan. Api yang melalap bangunan tidak hanya menyisakan puing, tetapi juga meluruhkan bahan kimia berbahaya ke badan Sungai Cisadane. Aliran sungai yang menjadi nadi ekologis dan sumber kehidupan masyarakat itu berubah menjadi jalur sebaran racun.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyatakan akan turun langsung meninjau lokasi. Ia menegaskan kasus ini berpotensi masuk ranah pidana karena tingkat pencemarannya dinilai serius. “Cisadane besok saya akan ke sana. Sepertinya ini akan masuk ranah pidana karena sudah ada pencemaran yang cukup serius,” ujarnya di Jakarta.
Hanif menegaskan tanggung jawab hukum tidak gugur hanya karena peristiwa dipicu kebakaran. Dalam rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, unsur kesengajaan maupun kelalaian yang menimbulkan pencemaran tetap dapat dijerat pidana. Ia menyinggung penerapan Pasal 98 dan Pasal 104 dalam kasus serupa sebelumnya.
Laporan lapangan menunjukkan biota akuatik mati massal. Ikan mas, baung, patin, nila, hingga ikan sapu-sapu ditemukan mengambang di sejumlah titik. Dampak menyebar melintasi Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, hingga Kabupaten Tangerang, memperlihatkan skala kerusakan yang tidak bisa dianggap remeh.
Sungai bukan sekadar saluran air, melainkan instrumen ekologis yang menopang kehidupan. Ketika tercemar, proses pemulihannya memerlukan waktu panjang dan biaya besar. Pemerintah menilai beban pemulihan harus dihitung secara komprehensif, termasuk potensi ganti rugi dan pemulihan lingkungan.
Tim Deputi Penegakan Hukum KLH telah berada di lapangan selama beberapa hari untuk melakukan pengambilan sampel dan pendalaman. Pemeriksaan mencakup aspek perizinan, kelayakan teknologi penyimpanan, serta kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan bahan berbahaya dan beracun.
Hanif menegaskan pihaknya akan menelusuri apakah perusahaan memiliki izin penyimpanan pestisida dalam jumlah besar dan apakah sistem pengamanannya memadai. Audit ini menjadi kunci untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran administratif maupun pidana.
Dalam satu sisi, kebakaran dapat dipandang sebagai musibah industri; namun di sisi lain, tata kelola bahan berbahaya menuntut standar kehati-hatian tinggi. Regulasi mewajibkan setiap pelaku usaha menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian risiko agar tidak menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan.
Jika pengawasan longgar dan standar keselamatan diabaikan, maka sungai berubah menjadi korban bisu dari kelalaian sistemik—sebuah ironi ketika regulasi lingkungan telah ditegakkan dengan ancaman pidana yang jelas, tetapi implementasinya masih menyisakan celah yang memungkinkan racun mengalir bebas, merusak ekosistem, mengancam mata pencaharian nelayan sungai, serta menimbulkan kecemasan publik tentang kualitas air yang mereka gunakan setiap hari.
“Pencemaran lingkungan yang merampas hak masyarakat atas air bersih adalah bentuk ketidakadilan ekologis yang tak bisa ditoleransi.”
Negara memiliki kewajiban konstitusional menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945. Hak tersebut bukan sekadar norma simbolik, melainkan mandat yang menuntut tindakan nyata ketika terjadi kerusakan.
Ahli hukum lingkungan yang dimintai tanggapan menjelaskan bahwa selain sanksi pidana, perusahaan dapat dikenai tanggung jawab mutlak (strict liability) atas kerugian yang ditimbulkan. Mekanisme ini memungkinkan penegakan tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, selama terbukti terjadi pencemaran dari kegiatan berisiko tinggi.
Selain kerugian ekologis, potensi kerugian ekonomi masyarakat juga menjadi sorotan. Aktivitas perikanan sungai, usaha kecil, hingga kebutuhan air domestik terdampak. Pemulihan tidak hanya soal membersihkan air, tetapi memulihkan kepercayaan publik terhadap keamanan lingkungan.
Praktik abai terhadap keselamatan lingkungan demi efisiensi biaya adalah pengkhianatan terhadap kepentingan publik.
Meski demikian, proses hukum tetap harus berjalan objektif dan berbasis bukti. Pemerintah menyatakan akan memastikan setiap langkah penindakan mengikuti asas due process of law, termasuk membuka ruang klarifikasi bagi pihak perusahaan.
Upaya penegakan hukum ini menjadi ujian bagi integritas tata kelola lingkungan nasional. Penindakan yang konsisten diharapkan memberi efek jera sekaligus memperkuat standar kepatuhan industri terhadap regulasi penyimpanan dan pengelolaan bahan berbahaya.
Kasus Cisadane menyajikan gambaran betapa rapuhnya keseimbangan antara aktivitas industri dan daya dukung lingkungan, serta betapa mahal harga yang harus dibayar ketika prinsip kehati-hatian diabaikan, karena sungai yang tercemar bukan hanya kehilangan ikan, melainkan juga menggerus rasa aman masyarakat atas hak hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin konstitusi dan menjadi fondasi keberlanjutan generasi mendatang.
