Aspirasimediarakyat.com — Beredarnya salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang diperoleh secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum menempatkan negara, publik, dan hukum informasi pada satu meja uji yang sama, karena dokumen tersebut tidak lagi sekadar arsip administratif, melainkan simbol keterbukaan, kepastian prosedural, serta kemampuan sistem demokrasi menjawab keraguan publik melalui mekanisme legal, rasional, dan berbasis fakta, bukan melalui prasangka, asumsi liar, atau narasi yang tercerabut dari koridor hukum.
Salinan dokumen itu menyebar luas di ruang digital setelah diunggah oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi melalui akun media sosial pribadinya. Dokumen tersebut diperoleh langsung dari KPU RI melalui jalur resmi, bukan dari sumber tidak jelas atau hasil olahan pihak tertentu.
Bonatua menjelaskan, keputusan mempublikasikan salinan ijazah dilakukan agar masyarakat dapat mengakses dokumen yang sama secara setara. Ia menekankan bahwa publik seharusnya menilai berdasarkan dokumen primer, bukan versi yang telah disunting, ditafsirkan sepihak, atau dipelintir sesuai kepentingan.
“Saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Artinya, jika mau meneliti, jangan pakai yang dibikin orang lain,” ujar Bonatua saat ditemui di KPU RI, Jakarta, Senin (9/2/2026), didampingi Michael Sinaga.
Menurutnya, keterbukaan akses menjadi syarat mutlak agar diskursus publik tidak terjebak pada potongan informasi yang tidak utuh. Dengan dokumen yang sama, publik memiliki titik pijak bersama untuk berdiskusi secara rasional.
Bonatua mengamati bahwa terbukanya salinan ijazah justru menyingkap lanskap sikap publik yang terbelah. Ia mengelompokkan respons masyarakat ke dalam tiga kategori besar yang hidup berdampingan di ruang sosial.
Kelompok pertama meyakini dokumen tersebut ada dan sah. Kelompok kedua memilih bersikap ragu dan menunggu pembuktian lanjutan. Sementara kelompok ketiga tetap menolak keberadaan maupun keasliannya, meskipun dokumen telah dibuka melalui mekanisme resmi.
Ia berharap perbedaan sikap tersebut tidak berkembang menjadi polarisasi emosional, melainkan diarahkan pada ruang diskusi sehat yang berlandaskan data, metodologi, dan etika akademik.
“Kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti, tapi jangan sembarangan menuduh,” kata Bonatua, menegaskan pentingnya disiplin berpikir dalam menilai dokumen publik.
Sebagai peneliti, Bonatua menyebut pendekatan yang ia tawarkan bersandar pada fakta empiris yang dapat diverifikasi. “Inilah hasil fakta empiris itu,” ujarnya, seraya mengingatkan bahwa data harus dibaca secara proporsional.
Akses terhadap salinan ijazah tersebut, lanjut Bonatua, bukan proses instan. Ia mengungkapkan bahwa dokumen diperoleh melalui sengketa informasi yang panjang di Komisi Informasi Publik, setelah sebelumnya dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan.
Keputusan KPU Nomor 731 sempat menjadi dasar penutupan akses atas sejumlah dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Kondisi itu mendorong Bonatua menempuh jalur sengketa formal.
“Akhirnya saya sengketakan di Komisi Informasi Publik dan sampai enam kali sidang sejak November, keputusan KIP menyatakan saya menang,” jelasnya. Dari proses tersebut, KPU RI menyerahkan salinan ijazah tanpa sensor pada sembilan item informasi.
“Meski dokumen telah terbuka, Bonatua menegaskan adanya batas dalam melakukan analisis. Ia mengingatkan bahwa salinan tersebut tidak dapat digunakan untuk pengujian forensik seperti usia kertas atau tinta.”
“Jangan pernah meneliti ke wilayah itu memakai sampel ini supaya jangan terjadi fitnah,” ujarnya, menegaskan kehati-hatian agar keterbukaan tidak disalahgunakan.
Ketika keraguan dipelihara tanpa dasar dan tuduhan dilontarkan tanpa metode, ruang publik berubah menjadi ladang fitnah yang menggerus akal sehat dan merusak keadilan informasi.
Fenomena ketidakpercayaan yang dipelihara secara sengaja adalah bentuk kekerasan simbolik terhadap nalar publik dan kerja hukum yang sah.
Dalam perspektif hukum informasi, sengketa ini menegaskan bahwa mekanisme negara menyediakan jalur koreksi bagi warga. Keterbukaan bukan hadiah kekuasaan, melainkan hak yang dapat diperjuangkan melalui prosedur yang diatur undang-undang.
Bonatua berharap dengan dibukanya salinan ijazah ini, polemik panjang yang selama bertahun-tahun membelah ruang publik dapat disudahi secara bermartabat. Ia mengapresiasi KPU RI yang menjalankan putusan KIP sesuai ketentuan.
“Meskipun perjuangannya panjang, saya berterima kasih. Kita selesaikan permasalahan kita,” katanya, menutup dengan ajakan untuk mengakhiri perdebatan berbasis prasangka.
Terbukanya dokumen ini menjadi pengingat bahwa demokrasi bekerja bukan melalui teriakan, melainkan melalui arsip, prosedur, dan kesediaan publik untuk berpikir jernih, karena kepentingan rakyat hanya dapat dilindungi ketika kebenaran diuji dengan akal, bukan digiring oleh kecurigaan tanpa dasar.
