Aspirasimediarakyat.com — Pemerintah kembali mengumbar angka yang bikin rakyat melongo: Rp20 triliun untuk program Kredit Industri Padat Karya (KIPK), plus subsidi bunga Rp260 miliar. Dalihnya manis, katanya untuk mendorong produktivitas industri, membuka lapangan kerja, dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Tapi rakyat yang sudah terlalu sering dikhianati tahu, angka sebesar ini selalu jadi bau bangkai yang mengundang serigala rakus berdasi.
Mekanisme KIPK dibuat seolah ramah rakyat. Pinjaman mulai Rp500 juta hingga Rp10 miliar, bunga disubsidi 5 persen, dan tenor hingga 8 tahun. Di kertas tampak indah, tapi di lapangan bisa jadi hanya jadi sapi perahan para maling kelas kakap. Mereka lihai menghisap keringat rakyat lewat jargon muluk, lalu memelihara perut gendut dengan dana subsidi.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mencoba meyakinkan publik dengan kata-kata manis. “Program ini menjadi tonggak penting karena memberikan akses pembiayaan dengan subsidi bunga sehingga pelaku industri padat karya bisa meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional,” ujarnya. Tapi rakyat yang lapar sudah bosan dengan bualan.
Dari Bali, sosialisasi program ini digelar lengkap dengan seremoni tanda tangan bersama bank penyalur. Nama-nama besar seperti Bank Mandiri, BNI, BPD Bali, BPD Jateng, BPD Kalteng, dan BPD DIY dipajang gagah. Namun publik bertanya: apakah mereka benar-benar jadi pintu rezeki rakyat, atau sekadar gerbang yang dilalui garong berdasi menuju ruang pesta?
Tiga pelaku industri dipilih sebagai simbol penyaluran perdana. CV Pelangi (makanan), Dian’s Rumah Songket dan Endek (tekstil), serta CV Bali Tedung Nusa Island (furnitur) dijadikan wajah program. Tapi rakyat tetap mencurigai—apakah ini benar pengusaha kecil yang terengah-engah mencari modal, atau boneka kroni yang sengaja dipasang untuk memberi kesan program ini nyata?
Direktur Jenderal KPAII Tri Supondy menambahkan bumbu optimisme. Ia menyebut program ini perintah Presiden, demi daya saing, demi lapangan kerja. Kata-kata manis yang enak di telinga, tapi di baliknya selalu ada lubang hitam. Rakyat tahu, di setiap aliran dana jumbo selalu ada setan keparat yang menunggu untuk menenggak darah terakhir dari tubuh bangsa ini.
Data resmi menyebut ada 3.739 pelaku industri yang berpotensi menerima manfaat. Angka ini bikin mata berbinar, tapi juga bikin bulu kuduk berdiri. Sebab di balik angka itu selalu ada peluang manipulasi: siapa yang benar-benar dapat, siapa yang dicoret, siapa yang jadi sapi perahan politik, dan siapa yang jadi umpan permainan.
Skema penyaluran yang katanya diawasi bank penyalur juga bukan jaminan. Justru sering kali, bank bisa jadi gerbang legal untuk pencucian dana. Tikus-tikus kantor dengan dasi rapi sering lebih berbahaya daripada garong jalanan, karena mereka bisa menyulap pencurian menjadi laporan resmi berstempel.
Pengalaman masa lalu tak bisa dihapus. Rakyat masih ingat berbagai program kredit lunak dan subsidi bunga yang akhirnya macet, uang raib, laporan dimanipulasi, sementara rakyat kecil tak pernah merasakan manfaat. Apakah KIPK akan jadi babak baru kebusukan itu? Pertanyaan ini layak disuarakan lantang.
Agus Gumiwang berusaha menepis keraguan. Dalam statemen resminya ia berkata:
“Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berkomitmen penuh memastikan program Kredit Industri Padat Karya berjalan tepat sasaran. Rp20 triliun ini bukan angka kecil, ini amanah rakyat. Kami tidak akan mentoleransi penyalahgunaan dana. Pengawasan ketat dilakukan bersama bank penyalur, lembaga terkait, dan pemerintah daerah. Jangan ada tikus berdasi yang bermain.”
Kata-kata itu terdengar tegas, tapi rakyat yang sudah terlalu sering dicurangi tahu bahwa janji pejabat bisa serupa asap: hilang tanpa jejak begitu uang berpindah tangan. Garong berdasi selalu punya seribu cara untuk menyusup, menjarah, lalu berpesta di hotel mewah sementara rakyat makan nasi basi.
Bahkan jika Agus bersuara keras, setan keparat pencuri uang rakyat tak akan gentar. Mereka lihai menyelinap dalam laporan keuangan, piawai memelintir aturan, dan terbiasa menutup jejak dengan tanda tangan. Yang selalu jadi korban adalah rakyat kecil yang hanya bisa menatap nanar angka triliunan yang lewat bagai mimpi.
Rakyat butuh bukti, bukan kata-kata. Mereka ingin lihat lapangan kerja nyata, bukan hanya angka di kertas. Mereka ingin dengar cerita pekerja yang benar-benar mendapat gaji, bukan sekadar berita pejabat yang berpesta.
Rp20 triliun adalah uang darah rakyat. Setiap rupiahnya dikumpulkan dari keringat buruh, dari pajak pedagang, dari jerih payah nelayan, dari uang sekolah anak-anak yang sering kali tak cukup. Jangan biarkan uang sebesar ini dicaplok babi hutan birokrasi yang tak pernah kenyang.
Jika KIPK benar berjalan bersih, rakyat akan mendukung. Tapi jika nanti terbukti dana itu hanya jadi bancakan para maling kelas kakap, maka sejarah akan mencatat: sekali lagi bangsa ini dikoyak oleh serigala rakus yang menyaru sebagai pelayan rakyat.
Untuk itu, rakyat berhak waspada, media wajib lantang bersuara, dan aparat penegak hukum tak boleh tidur. Sebab uang triliunan ini bukan sekadar angka, melainkan harapan hidup jutaan keluarga di negeri ini.
