Aspirasimediarakyat.com — Dugaan pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang ditaksir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai potensi nilai hingga Rp 50 miliar, membuka gambaran tentang sistem rekrutmen desa yang rentan diselewengkan, memperlihatkan bagaimana prosedur administratif, kewenangan struktural, dan relasi kekuasaan lokal dapat berubah menjadi mekanisme ekonomi gelap yang memeras harapan warga desa dan merusak fondasi tata kelola pemerintahan paling dasar.
Kasus ini mencuat setelah KPK menetapkan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pemerasan terhadap calon perangkat desa. Praktik tersebut diduga terjadi dalam proses pendaftaran dan seleksi jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Dari pemeriksaan awal, KPK mengungkap bahwa di satu kecamatan saja, yakni Kecamatan Jaken, dana yang berhasil dikumpulkan dari para calon perangkat desa mencapai sekitar Rp 2,6 miliar. Angka ini menjadi dasar estimasi potensi kerugian yang jauh lebih besar jika pola serupa terjadi di seluruh wilayah kabupaten.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Kabupaten Pati memiliki 21 kecamatan dengan total 601 formasi perangkat desa. “Artinya kalau memang modus ini duplikasinya sama persis dengan yang terjadi di Kecamatan Jaken, kalau ada 21 kecamatan berarti mungkin angkanya bisa sekitar Rp 50-an miliar,” ujarnya kepada wartawan.
Dalam rangka pengungkapan perkara, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, mulai dari kantor hingga rumah dinas Bupati Pati. Dari operasi tersebut, penyidik mengamankan barang bukti elektronik, berbagai dokumen administrasi dan catatan keuangan, serta uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan perkara.
Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyitaan barang bukti masih dalam proses pengembangan, sehingga belum seluruh detail asal-usul barang bukti dapat dipublikasikan ke ruang publik demi kepentingan penyidikan.
Dalam konstruksi perkara ini, Sudewo ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga kepala desa, yakni Abdul Suyono (Kades Karangrowo, Kecamatan Jaken), Sumarjiono (Kades Arumanis, Kecamatan Jaken), dan Karjan (Kades Sukorukun, Kecamatan Jaken).
Para tersangka diduga memeras calon perangkat desa dengan tarif antara Rp 165 juta hingga Rp 225 juta untuk setiap formasi jabatan. Setidaknya tiga posisi strategis desa yang disebut menjadi objek pemerasan adalah Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), dan Sekretaris Desa (Sekdes).
“Secara hukum, praktik ini tidak hanya melanggar prinsip tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga merusak asas meritokrasi dalam sistem rekrutmen aparatur, yang seharusnya berbasis kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas, bukan transaksi ekonomi terselubung.”
Sudewo sendiri membantah tuduhan tersebut. Saat digiring ke mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, ia menyatakan bahwa dirinya merasa dikorbankan dan mengaku tidak mengetahui adanya praktik pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rochman, menilai operasi tangkap tangan KPK dalam kasus ini justru memiliki dampak pencegahan jangka panjang. Menurutnya, jika praktik ini tidak terbongkar, maka akan terbentuk rantai korupsi struktural dari desa ke desa.
“Pertanyaannya, dengan cara apa para perangkat desa itu nanti akan mengembalikan modal ketika mereka ikut seleksi itu? Caranya dengan melakukan korupsi juga. Entah itu sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun, mereka akan korupsi berjamaah di desa,” ujar Zaenur dalam sebuah dialog publik.
Ia menegaskan bahwa intervensi KPK setidaknya memutus mata rantai awal dari potensi korupsi kolektif di tingkat desa. “Setidak-tidaknya ini bisa menjadi pencegah terjadinya korupsi berjamaah di Pati,” tegasnya.
Zaenur juga mengungkap bahwa praktik pemerasan terhadap pemerintahan desa bukan fenomena baru. Menurutnya, tekanan kerap datang dari berbagai arah, mulai dari pejabat daerah, aparat penegak hukum, auditor, hingga kelompok-kelompok yang mengatasnamakan LSM dan profesi jurnalistik, yang menggunakan ancaman sebagai instrumen pemerasan.
Ia menjelaskan bahwa ketakutan aparat desa biasanya dipicu dua hal, yakni potensi ketidakbersihan internal dan tekanan psikologis dari ancaman eksternal. Kombinasi ini menciptakan budaya takut yang mempermudah praktik pemerasan terus berlangsung.
Secara regulatif, Zaenur juga menegaskan bahwa bupati sejatinya tidak memiliki kewenangan langsung dalam memilih dan mengangkat perangkat desa. Kewenangan tersebut berada di tangan kepala desa melalui mekanisme seleksi yang diawasi unsur pengawas dan Forkopincam.
Namun, bupati memiliki kewenangan administratif berupa pemberian izin rencana pengisian perangkat desa yang kosong. Dalam struktur ini, izin administratif dapat berubah menjadi alat tekanan politik dan ekonomi jika disalahgunakan.
Dalam kerangka sistemik, kasus Pati bukan sekadar cerita pemerasan individual, melainkan potret bagaimana kewenangan administratif yang tampak kecil dapat menjelma menjadi mesin pemerasan massal ketika dikawinkan dengan jaringan kekuasaan lokal, loyalitas politik, dan ketergantungan struktural desa terhadap otoritas di atasnya; seleksi perangkat desa yang seharusnya menjadi ruang regenerasi aparatur publik justru berubah menjadi pasar gelap jabatan, tempat harapan warga ditukar dengan setoran, integritas diganti transaksi, dan pelayanan publik disubordinasikan oleh logika modal, membentuk lingkaran setan korupsi dari desa, oleh desa, dan untuk kepentingan elite kekuasaan.
Ketidakadilan struktural seperti ini adalah bentuk perampokan hak sosial rakyat yang paling sunyi, karena terjadi di ruang desa yang seharusnya menjadi fondasi keadilan sosial dan pelayanan publik paling dekat dengan warga.
Namun secara hukum, pengungkapan kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum masih memiliki daya korektif ketika berfungsi secara independen dan profesional, serta mampu memutus jaringan korupsi sebelum menjelma menjadi budaya permanen.
Dalam konteks kepentingan publik, kasus ini menegaskan bahwa tata kelola desa bukan ruang kecil yang boleh diabaikan, melainkan jantung pelayanan negara kepada warga. Ketika rekrutmen perangkat desa dikorupsi, maka yang rusak bukan hanya struktur pemerintahan, tetapi juga kepercayaan sosial, akses layanan publik, dan keadilan ekonomi warga desa.
Skandal pemerasan di Pati menjadi cermin bahwa demokrasi lokal tanpa integritas hanya melahirkan birokrasi transaksional, sementara hukum tanpa keberanian hanya akan menjadi simbol kosong tanpa makna perlindungan rakyat. Di tengah proses hukum yang berjalan, masyarakat berhak menuntut sistem seleksi aparatur desa yang bersih, transparan, dan berkeadilan, karena desa bukan ladang transaksi kekuasaan, melainkan ruang hidup rakyat yang harus dijaga dari korupsi struktural agar pemerintahan benar-benar hadir sebagai pelayan publik, bukan sebagai mesin pemeras harapan warga.
