Aspirasimediarakyat.com — Di tengah sorotan publik terhadap integritas pejabat daerah, pengungkapan kasus korupsi di Ponorogo kembali menggores luka lama: bagaimana segelintir elit daerah tega merampas hak layanan kesehatan rakyat demi memperkaya diri sendiri. Dalam pusaran kasus ini, rumah dinas, kantor dinas, hingga ruang pribadi para pejabat disisir satu per satu—menggambarkan betapa dalamnya cengkeraman praktik kotor yang selama ini tersembunyi di balik senyum kekuasaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan penggeledahan di rumah Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma, sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret sejumlah pejabat penting di Kabupaten Ponorogo. Penggeledahan dilakukan pada Sabtu (15/11) dengan melibatkan tim penyidik yang memeriksa seluruh sudut rumah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa dari lokasi tersebut penyidik menyita sejumlah aset bergerak bernilai tinggi. Barang-barang itu diduga terkait langsung dengan praktik suap yang sedang ditelusuri. Penemuan ini memperkuat dugaan bahwa aliran uang haram telah mengalir masif ke pihak-pihak tertentu.
“Dari rumah Saudara YUM, penyidik mengamankan sejumlah jam tangan mewah, 24 sepeda, serta dua mobil mewah jenis Jeep Rubicon dan BMW,” ujar Budi. Nilai aset tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Budi menambahkan, temuan itu tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rentetan barang bukti yang disisir dari berbagai lokasi berbeda sejak operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Jumat (7/11). Penggeledahan dilakukan bertahap sesuai perkembangan informasi lapangan.
Setelah mengumumkan para tersangka pada Minggu (9/11), KPK menjalankan penggeledahan maraton di berbagai titik sejak Selasa (11/11) hingga Jumat (14/11). Langkah ini dilakukan demi melengkapi bukti permulaan yang sebelumnya diperoleh dari OTT tersebut.
Lokasi penggeledahan mencakup Dinas Pekerjaan Umum Ponorogo, RSUD dr. Harjono Ponorogo, rumah dinas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, rumah dinas Sekda Agus Pramono, rumah pribadi Sugiri, rumah Yunus Mahatma, serta kediaman Sucipto, pihak swasta rekanan RSUD. Beberapa titik lain yang dianggap relevan juga turut disisir tim.
Dalam proses itu, penyidik mengamankan berbagai dokumen penganggaran, dokumen proyek, serta barang bukti elektronik yang diyakini berkaitan erat dengan alur dana suap dan pemberian gratifikasi. Seluruh barang bukti akan melalui proses ekstraksi dan analisis digital.
Budi menegaskan bahwa analisis lanjutan terhadap barang bukti menjadi kunci untuk memetakan aliran uang, hubungan para pihak, serta modus yang digunakan dalam mengatur proyek maupun mutasi jabatan di Pemkab Ponorogo.
Menurutnya, penyitaan aset mewah seperti sepeda dan mobil bukan sekadar prosedur pembuktian, melainkan langkah awal dalam upaya pemulihan aset negara. Aset-aset tersebut berpotensi disita permanen apabila terbukti berasal dari praktik korupsi.
Pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat malah dijadikan ladang rente. Di balik gedung rumah sakit yang setiap hari didatangi warga kecil, berlangsung praktik korupsi seperti lintah rakus yang menghisap anggaran negara tanpa ampun.
“Dalam OTT yang digelar pada Jumat (7/11), empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ialah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekda Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD Yunus Mahatma, dan Sucipto sebagai pihak swasta rekanan proyek RSUD.”
Setidaknya tiga perkara mengemuka dari operasi senyap itu. Pertama, kasus suap terkait mutasi jabatan. Dalam perkara ini, Sugiri diduga menerima Rp1,25 miliar dalam tiga kali pemberian. Yunus berperan sebagai pemberi suap kepada Sugiri dan Agus Pramono.
Perkara kedua berkaitan dengan proyek di RSUD dr. Harjono, di mana Sugiri dan Yunus diduga menerima suap sebesar Rp1,4 miliar dari Sucipto selaku rekanan. Kasus ini menjadi perhatian khusus karena melibatkan proyek yang bersentuhan langsung dengan akses layanan kesehatan publik.
Perkara ketiga menyangkut gratifikasi. Sugiri diduga menerima tambahan Rp225 juta dari Yunus sepanjang 2023–2025 serta Rp75 juta dari seorang pihak swasta bernama Eko. Rangkaian pemberian ini memperlihatkan skema relasi patronase yang bekerja secara tersusun.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Sugiri, Agus, Yunus, maupun Sucipto terkait tuduhan yang mereka hadapi. KPK menyatakan pihaknya membuka ruang pembelaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Sementara itu, gelombang reaksi muncul dari internal partai. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Ponorogo menyusul penangkapan Bupati Sugiri. Ia menekankan bahwa partai menghormati seluruh proses hukum.
Pernyataan Said sekaligus menjadi sinyal bahwa kasus ini berpotensi mengganggu stabilitas politik lokal. Ponorogo sedang menghadapi sejumlah agenda strategis pembangunan, sehingga kepemimpinan daerah yang terganggu akan berdampak langsung pada masyarakat.
Sumber internal Pemkab menyebut bahwa beberapa program prioritas kemungkinan tertunda menunggu proses hukum selesai. Namun, pemerintah pusat melalui Kemendagri memastikan pelayanan publik harus tetap berjalan.
Kasus ini kembali memperlihatkan kenyataan pahit bahwa sebagian pejabat publik masih memperlakukan jabatan sebagai ladang perburuan harta. Dari rumah sakit hingga kantor-kantor dinas, jejak-jejak keserakahan itu berkelindan seperti maling kelas kakap yang tak pernah kenyang merampas hak rakyat. Harapan pun kini tertambat pada proses hukum, agar keadilan tidak lagi menjadi barang mewah di Ponorogo.
