Aspirasimediarakyat.com — Di tengah gegap gempita klaim keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, sinyal bahaya justru berkumandang dari ruang publik. Rupiah melemah, kepercayaan konsumen merosot, dan pasar mulai bertanya-tanya: apakah fondasi ekonomi Indonesia benar-benar kokoh, atau sekadar tembok rapuh yang dicat ulang dengan narasi optimisme?
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menilai pelemahan rupiah dan turunnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) adalah dua alarm keras yang menandakan menurunnya daya beli rakyat serta goyahnya kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi nasional.
Rabu (8/10), nilai tukar rupiah di pasar spot melemah Rp12 atau 0,07% menjadi Rp16.573 per dolar AS. Kurs referensi BI (Jisdor) ikut turun Rp46 ke posisi Rp16.606 per dolar AS. Melemahnya rupiah ini berlangsung seiring tekanan global dan minimnya katalis positif dari dalam negeri.
Dari sisi domestik, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan September 2025 turun ke level 115, terendah sejak April 2022 yang sempat menyentuh 113,1. Meski masih berada di atas ambang batas optimisme (100), penurunan ini cukup mengkhawatirkan bagi keberlanjutan konsumsi rumah tangga—penopang utama pertumbuhan ekonomi.
Bank Indonesia berusaha menenangkan pasar dengan menegaskan bahwa optimisme masyarakat masih terjaga, karena IKK belum jatuh di bawah 100. Namun di sisi lain, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) juga melemah dari 105,1 menjadi 102,7, sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) bertahan di 127,2—tanda bahwa publik mulai ragu akan masa depan ekonomi jangka pendek.
Dari luar negeri, indeks dolar AS menguat tiga hari berturut-turut dan mencapai 98,88, level tertinggi dalam dua bulan terakhir. Kenaikan ini memperkuat posisi dolar, menekan mata uang emerging markets termasuk rupiah.
Menurut Rizal, sinyal-sinyal itu tidak bisa dianggap angin lalu. Ia menilai bahwa subsidi dan stimulus fiskal yang selama ini diandalkan pemerintah hanya memberi efek sesaat. “Turunnya IKK dan melemahnya rupiah menunjukkan tekanan nyata terhadap daya beli dan kepercayaan pasar. Kebijakan fiskal kita belum cukup kuat menopang struktur ekonomi jangka panjang,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (8/10).
Rizal menyebut, tantangan terbesar pemerintah bukan sekadar menahan pelemahan rupiah, tetapi menegakkan kembali kepercayaan publik terhadap arah kebijakan ekonomi. Tanpa kredibilitas dan kepastian hukum, setiap kebijakan hanya akan menjadi obat penenang sementara.
Dalam pandangannya, Indonesia perlu beralih dari model pertumbuhan berbasis konsumsi menuju investment-driven productivity growth—pertumbuhan yang digerakkan oleh produktivitas dan investasi, bukan sekadar belanja dan utang.
Ia menekankan perlunya penguatan sisi pasokan (supply side) melalui peningkatan produktivitas nasional, reformasi regulasi, dan efisiensi fiskal. Pemerintah juga disarankan mengalihkan anggaran dari belanja konsumtif ke investasi produktif di sektor berdaya ungkit tinggi seperti manufaktur, energi terbarukan, pertanian modern, dan ekonomi digital.
“Namun di lapangan, investor justru mulai menahan diri. Lambatnya realisasi investasi mencerminkan adanya ketidakpastian dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Banyak pelaku usaha menilai risiko kebijakan masih tinggi, akibat tumpang tindih regulasi dan minimnya kepastian hukum.”
Rizal menyoroti bahwa lemahnya implementasi Omnibus Law dan kurangnya transparansi dalam tata kelola fiskal memperburuk persepsi investor. “Reformasi kelembagaan harus nyata, bukan hanya jargon. Tanpa kepastian, modal akan mencari tempat lain yang lebih ramah dan stabil,” tegasnya.
Ia menyarankan penerapan single window licensing yang benar-benar terintegrasi, perbaikan komunikasi kebijakan fiskal dan moneter, serta perluasan basis investasi ke sektor-sektor berantai pasok kuat seperti kendaraan listrik, baterai, dan logistik industri.
Tak hanya itu, Rizal menilai transparansi fiskal harus ditingkatkan agar pasar memahami arah kebijakan jangka menengah, termasuk pemanfaatan dana SAL dan pembiayaan BUMN. “Pasar tidak butuh janji, mereka butuh kejelasan,” katanya.
Kini, ketika rakyat mulai menahan belanja dan pelaku usaha memilih menunggu, kebijakan ekonomi seperti kehilangan arah kompas. Daya beli rakyat terkikis, investasi seret, dan stabilitas rupiah terancam. Dalam situasi ini, yang dibutuhkan bukan sekadar wacana, tapi keberanian politik untuk memperbaiki sistem dari akar.
Rizal menegaskan, akar persoalan bukan pada kecilnya stimulus, melainkan pada lemahnya efektivitas kebijakan dan kredibilitas pengelolaan fiskal. Diperlukan koordinasi kuat antara kebijakan fiskal, moneter, dan struktural agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi di angka, tetapi nyata di lapangan.
Ia menekankan pentingnya disiplin fiskal, efisiensi belanja negara, dan kebijakan moneter yang stabil tanpa menghambat kredit produktif. Ketiganya harus berjalan selaras agar fondasi ekonomi kembali solid.
Dan di sinilah peringatan keras itu bergema: ekonomi bukan sekadar urusan angka, tapi kepercayaan. Ketika rakyat kehilangan keyakinan, dan investor meragukan arah kebijakan, maka sebaik apa pun statistiknya, semua tinggal ilusi yang rapuh. Pemerintah tak bisa terus berlindung di balik retorika stabilitas, sementara di luar sana, pondasi ekonomi mulai retak dan rakyat menanggung getarannya.
