Aspirasimediarakyat.com — Langit Tarakan sore itu mendung, tapi aula Universitas Borneo Tarakan (UBT) justru bergetar oleh tawa dan tepuk tangan mahasiswa. Di atas panggung, filsuf dan pengamat politik Rocky Gerung kembali meluncurkan kalimat yang menusuk lebih tajam dari pisau analisis mana pun. Bukan soal demokrasi atau filsafat, melainkan tentang sosok yang kini sedang dielu-elukan di ruang publik — Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa.
“Purbaya itu artinya pura-pura banyak gaya,” ujar Rocky di sela kuliah umum bertajuk Etika Berpikir dalam Demokrasi, Senin (27/10/2025). Kalimat itu langsung disambut ledakan tawa dan riuh tepuk tangan mahasiswa, namun di balik humor satir itu tersimpan kritik serius. Di hadapan politisi PDIP Deddy Sitorus yang turut hadir, Rocky menyoroti gaya komunikasi Purbaya yang ceplas-ceplos tapi dianggap tanpa kerangka ekonomi yang matang.
Di tengah kekacauan logika kebijakan dan pesona pencitraan pejabat, Rocky seperti mengingatkan publik bahwa republik ini sedang dikelola bukan oleh para pemikir ekonomi, tapi oleh aktor yang pandai menjual gaya dan simbol. Di negeri yang rakyatnya masih berjuang menstabilkan harga beras dan listrik, muncul elite yang sibuk menumpuk popularitas lewat retorika angka dan jargon “Sumitronomics”.
Rocky kemudian menyoroti satu kebijakan yang menurutnya absurd — penyaluran dana Rp200 triliun ke bank-bank milik negara (Himbara) yang disebut Kementerian Keuangan sebagai upaya menjaga likuiditas nasional. “Rp200 triliun diguyurkan ke bank-bank negara, artinya bank negara kekurangan imunitas,” kata Rocky dengan gaya khasnya yang menohok.
Ia mengkritik, dana sebesar itu pada akhirnya tak mengalir ke masyarakat, tapi berhenti di sistem perbankan yang sibuk menghitung bunga. “Daya beli kita enggak ada, jadi duit menganggur di situ. Ditaruh di bank-bank pemerintah, ya nganggur juga. Tapi akhirnya bank itu mesti bayar bunga,” ujarnya. Dalam logika Rocky, kebijakan ini bukan upaya menggerakkan ekonomi rakyat, melainkan menambal citra ekonomi elite agar tampak “berhasil”.
“Kritik tersebut semakin tajam ketika Rocky menyebut bahwa langkah Purbaya lebih mirip mencari sensasi ketimbang membangun sistem ekonomi berbasis data dan strategi. “Menurut saya, Purbaya tidak punya pikiran komprehensif. Dia hanya mau mencari sensasi saja,” ujarnya, disambut riuh tepuk tangan mahasiswa. Dalam satu tarikan napas, Rocky seolah membongkar paradoks di balik sosok menteri yang kini dielu-elukan bak penyelamat kas negara.”
Ia juga menyinggung soal “Sumitronomics” — istilah yang dipopulerkan Purbaya sebagai manifestasi ide ekonomi Presiden Prabowo Subianto. “Purbaya mengklaim dia akan menjalankan Sumitronomics, karena itu ideologi ekonomi dari Presiden Prabowo. Tapi mahasiswa juga harus baca dengan bagus. Jangan sampai hanya jadi jargon tanpa isi,” tegas Rocky.
Namun di balik kritik yang keras itu, ada fakta yang tak bisa diabaikan: popularitas Purbaya memang tengah meroket. Lembaga riset IndexPolitica Indonesia mencatat, dalam survei nasional bertajuk Menakar Persepsi Masyarakat terkait Isu Politik Menuju Pemilu 2029, Purbaya menempati posisi ketiga dalam kategori tokoh politik yang paling diingat masyarakat (top of mind), dengan angka 19,45 persen. Ia hanya kalah dari Prabowo Subianto (37,12 persen) dan Joko Widodo (24,25 persen).
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Denny Charter, menyebut fenomena ini sebagai “Purbaya Effect” — kenaikan drastis popularitas seorang pejabat teknokrat yang baru menjabat dua bulan. “Dalam waktu singkat, Purbaya berhasil mendapatkan popularitas tinggi melalui kebijakan dan tindakannya,” kata Denny dalam keterangan tertulis, Rabu (29/10/2025).
Menurut Denny, publik tampaknya lelah dengan gaya teknokratis pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati. “Bukan berarti Sri Mulyani tidak bagus, tapi masyarakat ingin sosok yang antitesis — lebih ekspresif, lebih berani, dan tampil sebagai figur yang dekat dengan realitas politik,” ujarnya.
Perubahan gaya itu memang terasa. Sejak menggantikan Sri Mulyani pada reshuffle Kabinet Merah Putih, 8 September 2025, Purbaya tampil lebih populis. Ia sering turun langsung ke forum publik, berbicara lantang soal defisit fiskal, hingga menantang BUMN untuk transparan. Tapi langkah-langkah itu juga memunculkan tanda tanya: apakah keberanian bicara sebanding dengan kemampuan eksekusi?
Dalam survei yang sama, Purbaya bahkan menempati posisi kedua dalam elektabilitas calon presiden 2029, mengalahkan nama-nama besar seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Gibran Rakabuming Raka. “Prabowo masih tertinggi dengan 40,12 persen, disusul Purbaya dengan 22,50 persen,” papar Denny. Untuk kategori calon wakil presiden, Purbaya bahkan menempati posisi teratas dengan 28,65 persen.
Lonjakan elektabilitas seorang menteri teknokrat yang baru seumur jagung menjabat menunjukkan betapa mudahnya publik terpesona oleh retorika. Sebuah bangsa yang kehilangan daya kritis akan mudah terpukau oleh penampilan, bukan substansi. Rakyat dipaksa memilih figur, bukan gagasan — dan di sanalah bahaya baru demokrasi mulai tumbuh.
Meski demikian, sebagian kalangan menilai Purbaya patut diapresiasi. Sebagai mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ia memahami seluk-beluk sistem keuangan. Beberapa ekonom juga menilai kebijakan penempatan dana di Himbara adalah langkah stabilisasi, bukan sekadar pencitraan.
Namun publik tetap menanti bukti. Apakah kebijakan itu benar menyalurkan kredit produktif atau justru menambah beban bunga di neraca bank? Apakah jargon “Sumitronomics” benar-benar berpihak pada rakyat, atau hanya menjadi alat politik jelang Pemilu 2029?
Rocky Gerung mungkin hanya menyuarakan apa yang banyak orang pikirkan tapi tak berani ucapkan: bahwa popularitas bukanlah indikator kualitas kebijakan. Ia menggunakan ruang kuliah sebagai cermin untuk menunjukkan absurditas di balik panggung kekuasaan — tempat pejabat berlomba menjadi idola, sementara logika kebijakan justru menipis.
Bangsa ini sedang dihibur oleh parade popularitas, bukan dipimpin oleh kesadaran intelektual. Ketika seorang menteri ekonomi berubah menjadi bintang survei, maka garis antara kebijakan publik dan panggung politik semakin kabur. Dan rakyat — seperti mahasiswa yang tertawa di aula UBT sore itu — mungkin belum sadar bahwa yang sedang mereka tepuki bukanlah kebenaran, melainkan keberanian untuk terlihat benar.
