Aspirasimediarakyat.com — Seretnya pasokan batubara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sepanjang Januari hingga Februari 2026 akibat belum jelasnya persetujuan Rancangan Anggaran Kerja dan Belanja (RKAB) 2026 menempatkan sistem kelistrikan nasional dalam posisi rawan, ketika kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) terhambat, data dugaan pemangkasan kuota produksi beredar luas, dan pemerintah belum menerbitkan persetujuan resmi, sementara publik menuntut kepastian energi yang stabil, terjangkau, serta tunduk pada prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Ketidakpastian RKAB 2026 membuat sejumlah perusahaan tambang batubara belum dapat melakukan kegiatan produksi. Tanpa dokumen persetujuan tersebut, aktivitas penambangan praktis tertahan secara administratif dan legal, sehingga rantai pasok batubara ke sektor kelistrikan terganggu sejak awal tahun.
Dampaknya merembet ke kewajiban DMO, yakni alokasi pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya bagi PLN dan pembangkit listrik swasta (IPP). Seorang sumber industri menyebut pasokan ke PLTU mengalami pemotongan sebagai imbas belum disetujuinya RKAB 2026, situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas operasi pembangkit di berbagai wilayah.
Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Priyadi, mengaku belum memperoleh pembaruan detail mengenai kondisi terkini pasokan batubara ke pembangkit. Ia mengingatkan bahwa apabila gangguan suplai tidak segera ditangani, risiko pemadaman listrik bukanlah sesuatu yang mustahil.
Priyadi juga menyoroti kekhawatirannya atas kemungkinan belum adanya kajian mendalam dalam kebijakan pemotongan produksi. Menurutnya, industri batubara memiliki multiplier effect signifikan terhadap perekonomian daerah dan ketenagakerjaan, sehingga setiap kebijakan pembatasan harus dihitung secara komprehensif dan terukur.
Di sisi lain, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary, membantah adanya persoalan serius dalam pasokan batubara ke pembangkit PLN. Ia menyatakan kondisi pasokan dalam keadaan aman, meskipun tidak merinci tingkat cadangan hari operasi (HOP) di masing-masing PLTU.
Sebelumnya, beredar data di kalangan pelaku usaha yang menunjukkan dugaan pemangkasan RKAB 2026 pada sejumlah perusahaan batubara dengan variasi penurunan mulai di bawah 10 persen hingga lebih dari 80 persen. Bahkan, terdapat perusahaan yang disebut tidak mengalami perubahan kuota sama sekali.
Dalam data tersebut, PT Asmin Bara Bronang (ABB) yang terafiliasi United Tractors disebut mengalami penurunan RKAB dari 7,5 juta ton menjadi 4 juta ton atau turun 47 persen. PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) milik TOBA tercatat turun 56 persen menjadi 0,88 juta ton.
Sebaliknya, produsen besar seperti PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, dan PT Kaltim Prima Coal disebut tidak mengalami perubahan RKAB. Perbedaan ini memunculkan spekulasi di pasar mengenai konsistensi kebijakan dan distribusi kuota produksi.
Data yang sama juga menyebut pemangkasan signifikan pada PT Bayan Resources Tbk yang dikabarkan turun 53 persen menjadi 38 juta ton, serta PT Borneo Indobara anak usaha Golden Energy Mines yang disebut turun hingga 80 persen menjadi 11 juta ton.
Sejumlah entitas Indo Tambangraya Megah seperti PT Bharinto Ekatama, PT Indominco Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining, dan PT Nusa Persada Resources juga tercatat mengalami penurunan RKAB dengan kisaran 29 persen hingga 90 persen.
Tambang menengah dan kecil pun tercantum dalam daftar dugaan pemangkasan dengan rata-rata penurunan di atas 40 persen, termasuk PT Antang Gunung Meratus, PT Inti Bara Perdana (IATA-MNC Energy), PT Insani Bara Perkasa, serta PT MIP dan PT MME.
Namun, seluruh data tersebut belum dapat dikonfirmasi kebenarannya karena Kementerian ESDM menegaskan belum menerbitkan persetujuan resmi RKAB batubara 2026. Artinya, secara formal, angka-angka tersebut masih berada pada ranah informasi yang belum memiliki legitimasi administratif.
“Ketika data beredar tanpa kepastian resmi, pasar bereaksi, pelaku usaha gelisah, dan publik bertanya-tanya: apakah pembatasan produksi nasional akan ditekan ke kisaran 600 juta ton per tahun, dan jika ya, bagaimana implikasinya terhadap penerimaan negara, DMO, serta keberlanjutan pasokan listrik nasional yang sebagian besar masih bergantung pada PLTU berbahan bakar batubara.”
Jika tata kelola energi dibiarkan berada dalam kabut informasi dan tarik-menarik kepentingan, maka yang terancam bukan hanya neraca produksi, melainkan kepastian hukum, kepercayaan investor, serta hak dasar masyarakat atas listrik yang andal; sebab listrik bukan komoditas mewah, melainkan denyut nadi rumah tangga, industri, sekolah, dan rumah sakit yang tidak boleh dipertaruhkan oleh kebijakan yang setengah terang dan setengah gelap.
Energi adalah hajat hidup orang banyak, bukan arena spekulasi yang dibiarkan menggantung tanpa kepastian regulasi. Ketika potensi pemadaman membayangi, rakyat tidak boleh menjadi korban dari simpang siur administrasi dan tarik-ulur kuota produksi.
Secara regulatif, persetujuan RKAB merupakan instrumen pengendalian produksi yang berada dalam kewenangan pemerintah untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan ekspor, DMO, dan keberlanjutan sumber daya. Namun keterlambatan atau ketidakjelasan proses persetujuan dapat menciptakan efek domino terhadap rantai pasok energi nasional.
Transparansi dalam penetapan kuota, konsistensi kebijakan, serta komunikasi publik yang terbuka menjadi krusial untuk menjaga stabilitas sektor energi. Di tengah transisi energi yang terus digaungkan, realitas ketergantungan pada batubara menuntut pengelolaan yang presisi dan tidak menimbulkan gejolak yang dapat merugikan masyarakat luas.
Kepastian RKAB 2026 bukan sekadar urusan administratif antara pemerintah dan perusahaan tambang, melainkan soal jaminan listrik bagi jutaan pelanggan, keberlangsungan kerja ribuan pekerja tambang, serta kredibilitas tata kelola energi nasional yang harus berpijak pada hukum, data, dan kepentingan publik.
