Aspirasimediarakyat.com — Penetapan awal puasa 1 Ramadan 1447 Hijriah kembali menjadi sorotan nasional setelah Muhammadiyah secara resmi menetapkan Rabu, 18 Februari 2026 sebagai hari pertama puasa, sementara Pemerintah Republik Indonesia masih menunggu hasil Sidang Isbat, memunculkan potensi selisih satu hari yang bukan sekadar beda kalender, melainkan persilangan metodologi, otoritas keagamaan, legitimasi hukum, dan kebutuhan umat akan kepastian ibadah dalam ruang publik yang kian transparan dan saling terhubung.
Keputusan Muhammadiyah diambil lebih awal dibandingkan organisasi keagamaan lain karena menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Melalui maklumat resmi Majelis Tarjih dan Tajdid, organisasi ini menyatakan bahwa secara astronomis posisi bulan telah memenuhi syarat masuk bulan baru.
“Menurut hisab hakiki wujudul hilal, posisi bulan sudah memenuhi syarat sehingga 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026,” demikian bunyi maklumat resmi yang menjadi pedoman jutaan warganya. Metode ini berprinsip bahwa apabila bulan sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam, maka keesokan harinya dihitung sebagai bulan baru.
Langkah tersebut memberi kepastian lebih awal bagi warga Muhammadiyah. Berdasarkan kalender Senin (16/2/2026), mereka tinggal menyisakan dua hari sebelum melaksanakan salat Tarawih pertama.
Namun di ruang publik, muncul pertanyaan besar: kapan pemerintah akan menetapkan awal puasa secara resmi? Dalam praktik sebelumnya, perbedaan antara ormas Islam dan keputusan negara melalui Sidang Isbat bukanlah hal baru.
Pemerintah memperkirakan awal Ramadan jatuh pada 19 Februari 2026. Jika prediksi ini terkonfirmasi dalam Sidang Isbat, maka akan terjadi selisih satu hari antara warga Muhammadiyah dan mayoritas umat Islam yang mengikuti keputusan pemerintah.
“Secara teknis, versi pemerintah diperkirakan tinggal tiga hari dari Senin tersebut. Namun angka itu masih berupa estimasi astronomis yang menunggu pengesahan melalui mekanisme hukum resmi yang berlaku.”
Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menjadwalkan Sidang Isbat pada Selasa, 17 Februari 2026. Forum ini menjadi penentu final bagi mayoritas umat Islam di Indonesia.
Kementerian Agama menegaskan bahwa keputusan akhir tidak hanya didasarkan pada hisab, tetapi juga rukyat atau pembuktian visual hilal. Pendekatan ini berbeda dengan Muhammadiyah yang cukup dengan perhitungan matematis astronomis.
Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) lazimnya sejalan dengan pemerintah karena sama-sama menggunakan metode rukyatul hilal. Jika hilal tidak terlihat, maka NU mengikuti hasil Sidang Isbat.
Mekanisme Sidang Isbat sendiri memiliki tiga tahapan krusial. Tahap pertama adalah pemaparan posisi hilal secara astronomis oleh Tim Hisab Rukyat Kemenag, yang menyajikan data angka, grafik, dan parameter visibilitas bulan sabit muda di seluruh wilayah Indonesia.
Tahap kedua adalah verifikasi lapangan melalui laporan sekitar 96 titik pemantauan hilal dari Aceh hingga Papua. Para petugas melaporkan apakah hilal terlihat dengan mata telanjang atau teleskop, atau terhalang cuaca.
Tahap ketiga berupa musyawarah tertutup yang melibatkan ulama, perwakilan ormas Islam, dan unsur negara. Data hisab dan laporan rukyat ditimbang secara komprehensif sebelum Menteri Agama mengumumkan keputusan dalam konferensi pers nasional.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menegaskan transparansi sebagai prioritas. Pemerintah ingin memastikan penetapan awal ibadah dilakukan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik.
Secara astronomis, ijtimak menjelang Ramadan diprediksi terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 sekitar pukul 19.01 WIB. Namun saat matahari terbenam, posisi hilal dilaporkan masih berada di bawah ufuk dengan ketinggian antara minus 2° 24 menit hingga minus 0° 58 menit, serta elongasi di bawah 2 derajat.
Parameter ini berada di bawah kriteria MABIMS yang mensyaratkan tinggi minimal 3 derajat untuk visibilitas hilal. Secara teoretis, kondisi tersebut menunjukkan hilal mustahil terlihat pada sore 17 Februari, sehingga Syakban berpotensi digenapkan menjadi 30 hari melalui mekanisme istikmal.
Di Provinsi Gorontalo, rukyatul hilal tetap disiapkan secara serius. Kantor Wilayah Kemenag menetapkan Rooftop Gedung Rektorat IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik utama pengamatan.
Ketua Tim Urais Binsyar Kemenag Gorontalo, Safrianto Kaaowan, menjelaskan pemilihan lokasi didasarkan pada azimut hilal 256 derajat. Jika dilakukan dari pesisir, pandangan terhalang daratan dan bangunan kota, sehingga posisi rooftop dianggap paling ideal.
Pengamatan akan dimulai sekitar pukul 17.00 Wita dengan dukungan teleskop otomatis dari BMKG. Setiap kesaksian akan dikukuhkan melalui sumpah di bawah kitab suci dan diverifikasi oleh Pengadilan Agama.
Ketika angka-angka astronomi menunjukkan hilal masih minus dan teori menyebut mustahil terlihat, sementara satu kelompok telah mantap memulai puasa berdasarkan wujudul hilal dan kelompok lain menunggu verifikasi visual yang hampir pasti nihil, publik dihadapkan pada kontras yang tajam antara kepastian matematis dan kehati-hatian prosedural, antara ijtihad mandiri dan otoritas negara, sebuah panggung tahunan di mana sains, fikih, dan administrasi publik saling berkelindan dalam sorotan jutaan mata yang hanya menginginkan satu hal sederhana: kepastian untuk beribadah dengan tenang.
Ibadah tidak boleh terombang-ambing oleh kabut informasi yang simpang siur. Kepastian hukum dan kejelasan prosedur adalah hak umat yang tidak boleh dipinggirkan oleh kebisingan perdebatan.
Perbedaan metode ijtihad adalah bagian dari khazanah keislaman Indonesia. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap menjaga kerukunan dan menunggu pengumuman resmi agar Ramadan dijalankan dengan khusyuk.
Ramadan akan tiba entah pada 18 atau 19 Februari, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana proses penetapannya dijalankan secara transparan, ilmiah, dan akuntabel, sehingga umat tidak sekadar menerima tanggal di kalender, melainkan memahami dasar keputusannya, karena rakyat mendengar argumentasi yang jernih, rakyat melihat proses yang terbuka, rakyat bersuara ketika ada kebingungan, dan rakyat bergerak menjaga persatuan dalam keberagaman ijtihad.
