Aspirasimediarakyat.com — Negeri ini kembali dipermalukan. Di Bangka Belitung, timah—harta karun yang mestinya jadi berkah bagi rakyat—justru jadi pesta pora para garong berdasi. Mereka menjarah pasir timah seolah milik pribadi, meninggalkan rakyat hanya dengan ampas kerusakan lingkungan dan lubang maut yang terus menganga.
Bakamla RI bersama Satgas Nanggala turun tangan, mencoba menambal kebocoran yang sudah merajalela. Pada Minggu (14/9/2025), dari kawasan Izin Usaha Penambangan (IUP) PT Timah Tbk Tempilang DU-1545, mereka berhasil menyita 1.261 kilogram pasir timah ilegal. Namun angka itu hanya secuil dari skandal besar: intelijen maritim mencatat kebocoran bisa mencapai 100 ton per minggu. Bayangkan, seratus ton emas putih negara dicaplok tanpa malu.
Kepala Stasiun Bakamla RI Babel, Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto, mengakui bahwa penindakan ini hanyalah potret kecil dari kebocoran raksasa. “Yang tertangkap hanya satu ton lebih, tapi kebocoran bisa seratus ton per minggu,” ujarnya. Pernyataan itu menelanjangi betapa parahnya penjarahan yang dilakukan oleh kelompok kriminal berdasi yang menyaru sebagai kolektor.
“Para kolektor ini ibarat lintah penghisap darah rakyat. Mereka merayu penambang dengan harga tinggi, menjerat dengan janji sesaat, lalu menadah hasil bumi ilegal untuk diperdagangkan. Tak ada kontribusi bagi negara, tak ada jaminan keselamatan bagi penambang. Yang ada hanya kerakusan, sebuah pesta kotor yang menampar logika keadilan.”
Ironisnya, PT Timah Tbk justru dua tahun berturut-turut gagal mencapai target produksi. Direktur Utama PT Timah, Restu Widyantoro, menyebut akar masalahnya jelas: kebocoran timah ke kolektor ilegal yang merampas hingga 80 persen produksi. “Yang diuntungkan bukan rakyat, tapi kelompok kolektor,” tegasnya. Sebuah pengakuan bahwa negara kalah telak di hadapan maling kelas kakap yang menari di bayang-bayang kekuasaan.
Untuk menutup kebocoran ini, PT Timah bahkan melatih Satgas internal dengan Komando Pasukan Khusus (Kopasus). Bayangkan, tentara elite dipanggil bukan untuk melawan musuh negara, tapi untuk menghadapi garong timah yang menjarah uang rakyat. Inilah potret nyata: negeri ini dipaksa memperlakukan pencuri hasil bumi setara ancaman nasional.
Data intelijen maritim menyebut, timah ilegal diturunkan pada malam hari dari Ponton Isap Produksi (PIP), dijual gelap, lalu masuk ke rantai perdagangan ilegal. Keuntungan mengalir deras ke kantong para pengumpul harta haram, sementara rakyat hanya bisa gigit jari. Tidak ada royaltinya, tidak ada pajaknya, tidak ada jaminan reklamasi. Yang tersisa hanyalah lubang bekas tambang, banjir, dan tanah longsor.
Bakamla bersama Satgas Timah Nanggala berupaya mempersempit ruang gerak mafia ini. Sejumlah kolektor bahkan sudah masuk daftar target operasi. Ada yang nyaris tertangkap, tapi berhasil melarikan diri. Perburuan ini memperlihatkan betapa licinnya para setan keparat itu, yang terbiasa bermain di ruang gelap dengan jejaring kuat.
Yuli Eko menegaskan, hasil timah yang disita akan dikembalikan dengan syarat dijual melalui PT Timah, agar negara tetap mendapat pemasukan. Tapi bukankah ini ibarat menampung air dengan keranjang bolong? Selama kolektor ilegal dibiarkan beroperasi, kebocoran akan terus mengalir deras.
Para penambang rakyat pun tak lepas dari cengkeraman. Mereka diiming-imingi keuntungan cepat, tanpa sadar sedang dijadikan pion dalam permainan besar. Harga tinggi dari kolektor hanyalah jebakan; keuntungan sesaat dibayar dengan risiko hukum dan kerusakan lingkungan yang menghantui masa depan anak cucu.
Pemerintah membentuk berbagai satgas: Nanggala, Halilintar, hingga operasi bersama TNI, Polri, Bea Cukai, dan KSOP. Namun pertanyaannya: apakah satgas-satgas ini cukup berani menebas sampai ke akar, atau hanya berputar di lapisan bawah, meninggalkan dalang utama tetap berpesta di menara gading?
“Satgas kerap menjanjikan pembinaan, tapi fakta di lapangan justru penuh intimidasi. Rakyat kecil diminta patuh, sementara kolektor besar masih leluasa bermain. Kontras ini semakin menegaskan, hukum di negeri ini kerap tajam ke bawah, tumpul ke atas.”
Kerugian negara akibat kebocoran ini tak main-main. Dengan potensi seratus ton per minggu, miliaran rupiah menguap setiap harinya. Dana yang seharusnya masuk kas negara untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur justru lenyap ke saku segelintir maling kelas kakap.
Sementara itu, rakyat Bangka Belitung terus hidup dalam bayang-bayang tambang. Banjir, abrasi, dan longsor menjadi menu sehari-hari. Anak-anak tumbuh di lingkungan berbahaya, tanpa jaminan keselamatan, sementara para pengumpul timah ilegal berleha-leha dengan mobil mewah dan rumah megah.
PT Timah kini menargetkan produksi naik menjadi 30.000 ton pada 2026, bahkan 80.000 ton pada tahun berikutnya. Target mulia, tapi bagaimana mungkin tercapai jika kebocoran mencapai 80 persen? Mustahil menutup lubang besar dengan plester kecil.
Fakta ini menohok logika keadilan. Rakyat menanggung kerusakan, negara kehilangan pendapatan, sementara segelintir garong berdasi berteriak bahagia menghitung laba. Negeri ini seperti ladang yang dipanen habis tanpa sisa.
Kebocoran timah bukan sekadar isu ekonomi, melainkan soal kedaulatan. Harta negara dijarah, aparat dipermainkan, rakyat dipinggirkan. Apakah kita akan terus membiarkan setan keparat ini menari di atas penderitaan bangsa?
Dan pada akhirnya, publik berhak tahu, publik berhak marah. Namun jika diam adalah pilihan, maka sejarah akan mencatat: bangsa ini pernah dijarah oleh kelompok kriminal berdasi yang memperdagangkan masa depan rakyatnya sendiri. (Sukarno)
