Aspirasimediarakyat.com — Pertemuan sejumlah tokoh lintas sektor dan lintas generasi dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla pada Sabtu (7/3/2026) menjadi ruang refleksi yang menyoroti kegelisahan kolektif atas arah kepemimpinan nasional, ketika para akademisi, aktivis, pengusaha, hingga mahasiswa berkumpul membahas kemerosotan standar moral pemimpin, pentingnya penguatan institusi negara, serta kebutuhan mendesak menghadirkan kepemimpinan yang berpijak pada integritas, visi, dan tanggung jawab konstitusional di tengah tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang semakin kompleks.
Pertemuan yang berlangsung di kediaman Jusuf Kalla itu menjadi forum diskusi yang mempertemukan berbagai kalangan dengan latar belakang berbeda. Para peserta hadir membawa kegelisahan yang sama mengenai arah perjalanan bangsa dan kualitas kepemimpinan publik.
Diskusi tersebut disebut sebagai ruang percakapan terbuka mengenai kondisi kepemimpinan nasional yang dinilai sedang menghadapi ujian serius. Para peserta mencoba memetakan tantangan yang dihadapi negara, mulai dari dinamika politik hingga kualitas kebijakan publik.
Salah satu inisiator pertemuan, Sudirman Said, menjelaskan bahwa diskusi tersebut lahir dari keprihatinan terhadap menurunnya standar moral dalam kepemimpinan publik. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi melemahkan kualitas pengambilan keputusan strategis di tingkat negara.
Sebagai Rektor Universitas Harkat Negeri dan sosok yang telah lama mengkaji kepemimpinan, Sudirman mengatakan bahwa persoalan utama yang muncul bukan semata-mata soal jabatan atau posisi, melainkan kualitas kepemimpinan intrinsik.
“Yang hilang adalah kepemimpinan intrinsik, kepemimpinan yang didasari oleh nilai-nilai luhur seperti integritas, visi, kompetensi, wisdom, dan kapasitas menggerakkan perbaikan,” ujar Sudirman dalam diskusi tersebut.
Ia menambahkan bahwa kehadiran para tokoh dari berbagai latar belakang bertujuan untuk menyambungkan kembali dimensi etika dalam praktik kekuasaan. Menurutnya, integritas personal seorang pemimpin memiliki pengaruh besar terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan.
Sudirman juga menilai Jusuf Kalla tetap memiliki nilai kepemimpinan intrinsik yang kuat meskipun saat ini tidak lagi memegang jabatan formal dalam pemerintahan. Ia menyebut pengalaman panjang JK dalam dunia politik dan pemerintahan menjadi referensi penting bagi diskusi tersebut.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, mengungkapkan bahwa ada dua alasan utama mengapa para tokoh meminta bertemu Jusuf Kalla melalui Sudirman Said. Menurutnya, pengalaman JK dianggap relevan untuk membicarakan tantangan kepemimpinan yang lebih luas.
Pertama, pengalaman Jusuf Kalla sebagai wakil presiden, ketua partai, hingga mediator berbagai konflik dianggap memberikan perspektif penting untuk membaca dinamika kepemimpinan global yang dapat memengaruhi situasi domestik.
“Mengulang kata Pak JK, pemimpin tidak boleh menggunakan sebatas insting dan instan,” kata Feri. Ia menilai kepemimpinan negara membutuhkan konsep yang matang serta perencanaan kebijakan yang terukur.
Alasan kedua yang disampaikan Feri adalah keinginan para peserta untuk memahami lebih dalam aspek ekonomi dalam penyelenggaraan negara. Diskusi tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi perbaikan tata kelola kebijakan publik.
Pandangan kritis juga datang dari kalangan mahasiswa. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan forum politik praktis, melainkan ruang moral bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi negara.
Ia menggunakan analogi sederhana untuk menggambarkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Menurutnya, negara ibarat sebuah bus besar bernama NKRI yang sedang melakukan perjalanan panjang.
“Sopirnya Prabowo, kernetnya Gibran, awaknya menteri; rakyat sebagai penumpang layak menegur sopir,” ujar Tiyo. Ia menilai masyarakat memiliki hak untuk mengingatkan pemerintah ketika arah perjalanan bangsa dinilai menyimpang dari tujuan awal.
Tiyo juga menggambarkan kondisi kendaraan tersebut sedang menghadapi berbagai masalah yang perlu segera diperbaiki. Baginya, evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan menjadi langkah penting agar perjalanan negara tidak mengalami kerusakan yang lebih serius.
Dalam diskusi yang sama, Andhyta F Utami dari Think Policy menyoroti pentingnya penguatan institusi negara. Ia menilai kualitas kebijakan publik sangat bergantung pada sistem yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan.
Afu menekankan pentingnya mengembalikan marwah prinsip trias politica serta mekanisme check and balance dalam sistem demokrasi. Menurutnya, kebijakan negara tidak boleh bergantung pada figur semata, tetapi harus bertumpu pada kelembagaan yang kuat.
Ia juga menyoroti semakin sempitnya ruang partisipasi masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi melemahkan kualitas demokrasi jika tidak direspons dengan perbaikan sistemik.
“Ketika ruang partisipasi publik dipersempit dan kritik dipandang sebagai gangguan, demokrasi perlahan berubah menjadi panggung kekuasaan yang sunyi dari koreksi, padahal konstitusi menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi yang berhak mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan bahwa setiap kebijakan negara tetap berjalan di jalur akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan publik yang lebih luas.”
Mengabaikan suara masyarakat sama saja dengan menutup telinga terhadap alarm demokrasi yang seharusnya menjadi penuntun arah kebijakan negara.
Kekuasaan yang alergi terhadap kritik publik hanya akan mempercepat jarak antara negara dan rakyat yang seharusnya dilayani.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh dari spektrum yang luas. Dari sektor korporasi hadir tokoh senior Anton J Supit bersama William Sabandar dari Indonesia Business Council serta Arief Zulkifli.
Sementara dari kalangan masyarakat sipil dan akademisi hadir Diah Saminarsih dari CISDI, Yanuar Nugroho dari Nalar Institute, Titi Anggraeni dari Perludem, hingga Mandira Bienna Elmir dari Future Initiative Movement. Sejumlah aparatur sipil negara muda dari berbagai daerah juga turut mengikuti diskusi tersebut.
Menutup pertemuan, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa dirinya terbuka untuk memberikan pandangan mengenai berbagai persoalan kebangsaan. Ia menegaskan bahwa diskusi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Tidak ada pembicaraan yang bertujuan mengganggu, apalagi menjatuhkan,” ujar JK. Ia menegaskan bahwa dialog seperti ini justru penting untuk memperkaya perspektif dalam merumuskan kebijakan negara.
JK juga mengingatkan bahwa tanpa evaluasi kebijakan yang matang, Indonesia berpotensi menghadapi tantangan besar di masa depan, terutama dalam sektor dunia usaha, pendidikan, dan kesehatan, sehingga diskusi lintas generasi dan lintas sektor seperti ini menjadi salah satu cara menjaga kewarasan demokrasi agar arah perjalanan bangsa tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusi, akuntabilitas pemerintahan, serta pengawasan publik yang sehat.
