Aspirasimediarakyat.com — Di tengah riuhnya isu perlambatan ekonomi dan jebakan oligarki dagang, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meledak dengan pernyataan yang mengguncang jantung mafia impor. “Yang suka main selundup, saya tangkap! Saya tidak peduli di belakangnya siapa,” tegasnya dengan nada lantang, mengirim sinyal keras bahwa era pembiaran penyelundupan sudah berakhir. Kalimatnya bukan sekadar gertak politik — tetapi peringatan bagi para “tikus rakus” yang selama ini menjarah ekonomi nasional di balik bayang kekuasaan.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam acara publik di Jakarta, Sabtu (18/10/2025). Ia memastikan akan ada penangkapan besar-besaran terhadap jaringan penyelundupan yang merugikan negara, terutama di sektor rokok, tekstil, dan baja — tiga sektor yang selama ini dikenal sebagai “lahan basah” bagi permainan hitam impor ilegal. “Saya enggak peduli siapa di belakang mereka. Di belakang saya ada yang paling tinggi, Presiden. Jadi pasti beres,” ujarnya disambut tepuk tangan.
Purbaya menegaskan bahwa perintahnya bukan basa-basi. Dalam waktu dekat, operasi gabungan lintas instansi akan digelar untuk menindak para pemain besar yang selama ini bersembunyi di balik layar birokrasi dan politik. Ia bahkan menyinggung beberapa kasus yang sempat menguap di masa lalu karena kuatnya bekingan dari elite-elite tertentu.
“Bea Cukai memang berada di garis depan, tapi tekanan politik dan beking besar sering kali membuat mereka tak berdaya,” ungkapnya. Menurut Purbaya, bukan pegawai kecil yang harus terus disalahkan, melainkan sistem yang membiarkan praktik bekingan tumbuh subur di pelabuhan, kawasan industri, hingga terminal peti kemas.
Dalam pengakuannya yang blak-blakan, Purbaya menceritakan pernah memanggil sejumlah pejabat Bea Cukai yang dituduh bermain mata dengan penyelundup. “Saya bilang: ‘Kalian enggak benar.’ Tapi mereka jawab, ‘Bukan begitu Pak, di belakangnya ada bekingan gede, kami enggak bisa apa-apa,’” kisahnya.
“Cerita itu seolah membuka kembali luka lama: bagaimana urat nadi ekonomi negeri ini digerogoti mafia impor yang tak tersentuh hukum. Dari pelabuhan Tanjung Priok hingga Batam, dari tekstil hingga rokok, aroma korupsi berbaur dengan politik uang, menggerogoti penerimaan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun.”
Namun, Purbaya menegaskan bahwa kali ini situasi akan berbeda. Dirjen Bea Cukai yang baru, Djaka Budhi Santoso, disebutnya sebagai pejabat “berbintang tiga” yang siap bergerak di bawah payung hukum dan komando langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Kalau pun bintang empat yang nyuruh, ya kita lapor ke Presiden,” ujarnya tajam.
Pernyataan ini menegaskan adanya perubahan arah kebijakan: Bea Cukai tidak lagi dibiarkan menjadi sapi perah bagi kepentingan politik dan pengusaha hitam. Setiap celah manipulasi — mulai dari undervalue, kuota palsu, hingga pengalihan HS Code — akan dibabat habis dengan operasi penindakan.
Para pengamat menilai sikap Purbaya menunjukkan keberanian politik yang jarang muncul di jajaran kabinet. “Ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi soal reformasi moral di tubuh fiskal negara,” ujar seorang analis kebijakan publik dari Universitas Indonesia.
Ia menjelaskan, penyelundupan telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas fiskal Indonesia. Data Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menunjukkan, potensi kehilangan penerimaan negara akibat impor ilegal mencapai lebih dari Rp120 triliun per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 60 persen berasal dari praktik undervalue di sektor tekstil dan rokok.
Purbaya sadar, langkahnya akan menabrak banyak kepentingan. Tapi ia memilih maju. “Saya tahu risikonya. Tapi kalau negara terus-menerus dikeruk oleh tangan-tangan kotor, kita tidak akan pernah jadi bangsa besar,” katanya lugas.
Dari sisi hukum, tindakan Purbaya sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang menegaskan bahwa pejabat bea dan cukai wajib menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu. Selain itu, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juga dapat digunakan untuk menjerat mafia impor yang menyalurkan hasil kejahatan ke rekening luar negeri.
Ekonom senior Aviliani menilai, langkah tegas tersebut harus dibarengi dengan sistem digital yang lebih transparan di pelabuhan. “Kalau masih manual, celah penyelundupan tetap terbuka. Digitalisasi adalah kunci,” katanya.
Namun, di tengah semangat reformasi, masyarakat menuntut agar pemerintah tidak berhenti di penangkapan simbolik. Publik ingin melihat pengungkapan jaringan besar di belakang para importir nakal, termasuk siapa saja oknum pejabat atau politisi yang selama ini melindungi mereka.
Kemarahan publik atas mahalnya harga bahan pokok dan lemahnya rupiah tidak bisa dilepaskan dari praktik penyelundupan yang menekan industri dalam negeri. Setiap kain ilegal yang masuk tanpa bea, setiap batang rokok selundupan yang beredar, adalah peluru yang ditembakkan ke jantung perekonomian rakyat.
Purbaya berjanji, reformasi fiskal tidak akan berhenti pada retorika. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dalam jangka pendek, bahkan menembus 8 persen dalam dua tahun jika kebocoran pendapatan berhasil ditutup. “Dengan strategi itu, ekonomi akan tumbuh lebih cepat,” ujarnya optimistis.
Namun, di balik nada optimis itu, publik masih bertanya: beranikah pemerintah menindak beking politik yang selama ini melindungi para pelaku? Karena sejarah membuktikan, setiap kali penegakan hukum menyentuh lingkaran elite, langkahnya kerap terhenti di meja kekuasaan.
Arah kebijakan Purbaya sudah berada di jalur konstitusional — namun tantangan sesungguhnya terletak pada keberanian menabrak oligarki yang selama ini menjadikan bea cukai sebagai “pagar emas” bagi penyelundupan.
Dan di sinilah ujian moralnya dimulai. Jika pernyataan keras Purbaya benar diwujudkan dalam tindakan nyata, publik akan menyaksikan babak baru perang melawan mafia impor — sebuah pertarungan antara negara yang ingin pulih dan jaringan yang selama ini memelihara kebusukan.
Karena di balik setiap kontainer ilegal yang lolos di pelabuhan, ada derita petani, buruh, dan pengusaha kecil yang kehilangan haknya atas keadilan ekonomi. Jika langkah ini gagal lagi, bangsa ini akan kembali ditertawakan oleh para garong berdasi yang menjual kedaulatan demi keuntungan pribadi.
